NUSRAMEDIA.COM — Keamanan daerah tidak cukup diukur dari ketiadaan gangguan. Lebih dari itu, keamanan harus benar-benar dirasakan masyarakat ketika mereka dapat bekerja, berusaha, memperoleh pelayanan publik, menyampaikan aspirasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang. Prinsip inilah yang mengemuka dalam Rapat Rutin Kominda Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Kamis (15/10/2026).
Stabilitas Daerah Berawal dari Persoalan yang Dirasakan Masyarakat
Rapat tersebut membahas perkembangan situasi global, nasional, dan daerah, dengan perhatian khusus pada berbagai persoalan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Pertukaran informasi antarlembaga diarahkan untuk membangun pemahaman bersama, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap persoalan yang berkembang ditangani secara tepat sesuai kewenangan masing-masing.
Sejumlah isu menjadi perhatian dalam pembahasan, mulai dari evaluasi penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026, ketersediaan kebutuhan pokok dan bahan bangunan, ancaman kekeringan terhadap sektor pertanian, ketepatan penyaluran bantuan sosial, dinamika persoalan sosial, hingga pelaksanaan program strategis pemerintah.
Persoalan keselamatan pengunjung, perlindungan konsumen, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal dalam penyelenggaraan event besar juga menjadi bagian dari gambaran situasi yang perlu diperhatikan.
Berbagai perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas daerah berkaitan erat dengan kondisi ekonomi, kualitas pelayanan publik, perlindungan masyarakat, dan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, koordinasi lintas instansi diperlukan agar persoalan dapat dikenali lebih awal, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sebelum berkembang lebih luas.
Komunikasi Publik Harus Akurat dan Diikuti Penyelesaian Masalah
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menekankan pentingnya komunikasi publik yang cepat, akurat, terverifikasi, dan terkoordinasi.
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat, menurutnya, perlu direspons dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan, klarifikasi yang proporsional, serta koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait.
Ia menegaskan bahwa komunikasi pemerintah tidak boleh berhenti pada penjelasan atau pelurusan informasi. Apabila suatu isu berakar pada persoalan nyata yang dirasakan masyarakat, komunikasi harus berjalan beriringan dengan penyelesaian masalah oleh instansi yang berwenang.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh kejelasan informasi, tetapi juga kepastian bahwa persoalan yang mereka hadapi mendapat perhatian dan penanganan.
Menjaga Harmoni dan Ruang Partisipasi Masyarakat
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Drs. H. Surya Bahari, menyampaikan pentingnya menjaga harmoni kehidupan masyarakat dan hubungan yang baik antarelemen daerah.
Menurutnya, kondusivitas tidak dibangun hanya melalui koordinasi kelembagaan, tetapi juga melalui sikap saling menghormati, komunikasi yang terbuka, serta kesediaan memahami perbedaan secara dewasa.
Upaya menjaga keamanan, lanjutnya, perlu berjalan seiring dengan pemeliharaan kerukunan dan ruang partisipasi masyarakat. Setiap persoalan yang muncul perlu disikapi secara proporsional, mengedepankan dialog, dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan pendekatan tersebut, kebersamaan tetap terjaga tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Deteksi Dini dan Koordinasi Lintas Sektor Jadi Perhatian
Direktur Intelkam Polda NTB, Kombes Pol. Budi Wahyono, memaparkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta berbagai isu yang memerlukan perhatian bersama.
Paparan tersebut menekankan pentingnya deteksi dini, pertukaran informasi, komunikasi dengan para pemangku kepentingan, dan koordinasi lintas sektor melalui pendekatan yang profesional serta proporsional.
Dalam diskusi, peserta rapat memiliki pandangan yang sama bahwa NTB harus terus dijaga sebagai daerah yang aman, nyaman, harmonis, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas secara optimal.
Setiap instansi diharapkan saling melengkapi informasi, memverifikasi perkembangan yang diterima, serta menindaklanjuti persoalan sesuai tugas dan kewenangannya.
Rapat tersebut diikuti unsur Kominda dari berbagai instansi, antara lain Bakesbangpoldagri NTB, Polda NTB, Korem 162/Wira Bhakti, Kejaksaan Tinggi NTB, Lanal Mataram, Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai Mataram, Lanud Zainuddin Abdul Madjid, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, serta unsur terkait lainnya.
Keamanan dan Kesejahteraan Harus Berjalan Beriringan
Kesamaan pandangan dalam rapat tersebut menegaskan bahwa keamanan, harmoni, dan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Melalui koordinasi yang konsisten, komunikasi yang dapat dipercaya, dan penanganan persoalan secara tepat, Kominda NTB memperkuat ikhtiar bersama untuk menjaga daerah tetap kondusif.
Pada akhirnya, keamanan bukan semata-mata tentang terjaganya situasi tanpa gangguan, melainkan juga tentang terciptanya lingkungan yang memungkinkan masyarakat bekerja, berusaha, berinteraksi, dan berkontribusi dalam pembangunan dengan rasa aman. (*)
