EKBIS

Pemprov NTB Disarankan Bentuk Tim

47

MATARAM — Apresiasi atas sikap tegas Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah yang telah memutuskan kontrak PT GTI terkait pengelolaan/pemanfaatan aset seluas sekitar 65 hektare di Gili Trawangan terus berdatangan. Setelah berbagai pihak, kini giliran Wakil Ketua DPRD NTB H Mori Hanafi bersuara. Dia menilai, langkah yang diambil gubernur dengan memutus kontrak PT GTI sudah tepat. Bahkan dianggap sejalan dengan sikap DPRD NTB yang merekomendasikan pemutusan kontrak.

“(Sikap Gubernur NTB) bagus. Kita dukung Pak Gubernur. Itukan sesuai dengan harapan awal dari pada kita semua (Rekomendasi DPRD NTB putus kontrak),” ungkapnya kepada wartawan, Senin (6/9) kemarin di Mataram. Hanya saja, Mori berharap agar masyarakat yang sudah ada dapat diberdayakan. Ini, kata dia, merupakan tugas selanjutnya yang harus difikirkan Pemprov NTB selaku pemilik aset dikawasan Gili Trawangan, Lombok Utara.

Sehingga, masih kata Mori, hasil yang bisa didapatkan oleh Pemprov juga sesuai dengan harapan bersama. “Berdayakan masyarakat yang sudah ada. Sekarang tugas selanjutnya, bagaimana supaya hasil yang bisa didapatkan juga sesuai yang kita harapkan,” tuturnya. Meski demikian, Pemprov NTB diminta tetap mempersiapkan diri dalam menghadapi GTI. Mengingat ini adalah persoalan hukum, tidak menutup kemungkinan akan ada gugatan. “Karena bisa saja GTI akan melakukan gugatan,” ujar Mori Hanafi.

Baca Juga:  IKA Unram Gandeng Bank NTB Syariah Terbitkan Kartu Alumni

“Nah, kalau dia (PT GTI) menggugat tentunya kita harus siap. Pemprov melalui jaksa pengacara negara (JPN) juga harus siap terhadap gugatan itu. Tentu kita berharap bisa menang,” tambahnya. Apabila secara hukum nantinya telah tuntas, Mori Hanafi menyarankan agar Pemprov segera melakukan kontrak dengan masyarakat yang saat ini. Terlebih yang sudah menempati ruang-ruang yang ada di Gili Trawangan.

Perputaran perekonomian di Gili Trawangan dinilai Mori cukup bagus. Pasalnya, potensi perputaran uang di Gili Trawangan dinilai sangat besar. “Nah kalau dihitung 400 (KK) kalau satu areal itu Rp150 juta rata-rata pertahunnya, berarti ada potensi uang bisa sampai Rp 60 miliar pertahun masuk. Luar biasa itu,” kata Mori. Ia tak menampik, saat ini tentu perekonomian belum stabil. Apalagi ditengah sikon pandemi COVID19 penuh keterbatasan. Meski demikian, usaha masyarakat diyakininya akan berkembang dan lancar. Karena ia menilai situasi saat ini bukanlah hambatan yang berarti.

Baca Juga:  Pemprov NTB Didorong Hadirkan Mall UMKM

“Masyarakat itukan sekarang sudah usaha. Walaupun sekarang dalam kondisi COVID, tapikan kondisi ini bukan situasi yang permanen. Nah, mungkin ada itung-itungan. Mungkin selama COVID ini ada diskon tertentu bisa aja. Tapi secara umum, kalau satu tempat sewa itu Rp 150 juta, lah sekarang omset saja sehari Rp 40 hingga 80 juta. Coba masak dia gak mampu. Kalau sehari 40 juta aja kalau dikali 30 (hari/satu bulan) omsetnya itu satu bulan itu mencapai Rp 1,2 miliar,” kata politisi Partai Gerindra ini.

“Berarti kalau dikalikan setahun, setahun bisa Rp 15 miliar omsetnya. Kalau 15 miliar dikalikan 200 juta dong gemana?. Kalau menurut saya kita gak perlu investor lagi. Karena disitukan sudah jadi. Karena sudah banyak masyarakat yang mengelola. Ada investor ribet lagi nanti, bagaimana hubungan investor dengan masyarakat yang sudah ada itu. Jadi lagsung aja kita kontrak perkontrak. Anggap aja Pemprov punya 400 kontrakan disitu. Intinya dikelola langsun oleh Pemprov tidak perlu lagi pakai pihak ketiga. Langsung kita kelola sendiri kan gak susah itu,” imbuh Mori panjang lebar.

Baca Juga:  Kabupaten/Kota di NTB Harus Mampu Melihat Peluang

Lebih jauh Mori Hanafi menyarankan kepada Pemprov NTB agar nantinya dibentuk sebuah tim. Yaitu seperti tim penilai/apraisal. Ini dianggap penting sehingga dapat dipetakan. “Ya karena besarannya itukan gak sama, yang di depan tentunya beda sama yang ditengah, yang ditengah beda sama yang dibekakang, yang digang beda sama yang dijalan raya, ya kan gitu untuk memetakan. Untuk itu perlu membentuk tim, karena BPKAD nggak akan bisa sendiri,” demikian saran Wakil Ketua DPRD NTB ini. (red) 

Artikel sebelumyaAkhdiansyah Ngamuk, Pertemuan Sempat Tegang
Artikel berikutnyaLOGIS Desak Bupati Loteng Copot Camat Pujut