EKBIS

Realisasi PKB Capai Rp 285 Miliar Lebih

90

MATARAM — Berupaya maksimal agar target terlealisasi, itulah yang terus dilakukan oleh Bappenda NTB. Salah satunya, soal pajak kendaraan bermotor (PKB).

Kepala Bidang Pajak Bappenda NTB, H Mohammad Husni mengungkapkan, hingga Rabu (4/8) sekitar pukul 12.46 Wita, realisasi PKB mencapai Rp 258 miliar lebih.

“Sudah mencapai Rp 258 M lebih, atau sekitar 54,870 persen,” ungkapnya kepada NUSRAMEDIA di Mataram.

Sedangkan untuk target PKB sendiri, kembali dilanjutkan Husni, yaitu sebesar Rp 470 miliar lebih. “Kami tetap optimis (capai target),” ucapnya.

Dia juga merincikan realisasi PKB berdasarkan 10 Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). Yakni untuk Panda mencapai Rp 9,5 M dari target sebesar Rp 13,9 M.

Baca Juga:  Bantuan Paket Sembako, Doktor Zul : Harus Gunakan Produk Lokal NTB!

Selanjutnya, UPTB Taliwang mencapai Rp 10,2 M dari target Rp 15,8 M. Kemudian Tanjung Rp 10,8 M dari target Rp 17,2 M. Dompu Rp 8,2 M dengan target Rp 13,4 M.

“Nah, untuk Sumbawa sekarang sudah mencapai Rp 21,6 M dari target Rp 35,8 M. Dan Selong dari target Rp 77,4 M sekarang realisasinya sudah mencapai Rp 43 M,” kata Husni.

Dilanjutkannya, untuk Gerung kini mencapai Rp 31,6 M dari target Rp 58,8 M. Diikuti oleh Praya Rp 36,2 M dari target Rp 68 M lebih. Selanjutnya Raba Bima telah mencapai Rp 13,4 M dari taget Rp 25,8 M.

Baca Juga:  Pemerintah Didorong Perhatikan UMKM, Made Slamet : Bantu Permodalan!

“Sedangkan untuk Mataram, itu targetnya cukup besar yaitu Rp 143,9 M dengan capaian hingga saat ini sekitar Rp 73,3 M,” rinci Kabid Pajak Bappenda NTB ini.

Disinggung tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dimasa pandemi? Menurut dia, sudah cukup baik. Hanya saja, faktor kondisi seperti saat ini.

Dimana pandemi COVID19, kata dia, tentunya memberikan dampak cukup luar biasa. Terutama dari sisi perekonomian masyarakat tentunya menurun.

Meski demikian, sebagai wujud kepedulian Pemprov NTB dalam situasi sulit ini, memberikan kemudahan dan keringanan kepada masyarakat/wajib pajak.

Baca Juga:  Pemerintah Didorong Perhatikan UMKM, Made Slamet : Bantu Permodalan!

Yaitu dihadirkannya sebuah solusi, Pergub No 21/2021 tentang keringanan dan Pembebasan Sanksi Administrasi PKB.

“Jadi Pemprov melalui Bappensa NTB memberikan insentif PKB bagi wajib pajak aktif dan wajib pajak yang memiliki tunggakan,” kata Husni.

“Yaitu 3 in 1 yang telah diberlakukan mulai 1 Juli hinggq 31 Desember mendatang. Pertama dibebaskan denda PKB, bebas tunggakan diatas 5 tahun dan diskon PKB hingga 50 persen,” imbuhnya.

Oleh karenanya, dengan adanya kemudahan dan keringanan yang diberikan pemerintah ini, diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk segera membayar pajak kendaraannya. (red) 

Artikel sebelumyaKasus Kekerasan Terhadap Perempuan di NTB Meningkat Ditengah Pandemi
Artikel berikutnyaDisperkim Tetap Fokus Menata Lingkungan Kumuh di NTB