HEADLINE

Adendum Kajian Mendalam JPN, Didukung KPK, BPK hingga Kemendagri

135

MATARAM — Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tomo Sitepu menegaskan, bahwa terkait persoalan PT Gili Trawangan Indah (GTI), Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) telah cukup melalui perjalanan panjang hingga ke Jakarta.

Yaitu menemui sejumlah institusi negara lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyelesaikan kasus GTI.

Dia juga menyampaikan bahwa ada empat aspek yang menjadi pertimbangan, sehingga pihaknya akhirnya menyarankan agar Pemprov NTB untuk mengambil keputusan mengadendum kontrak PT GTI.

Antara lain, kata Kajati NTB, yaitu seperti kepastian investasi, masalah sosial/ekonomi, aspek pariwisata, dan optimalisasi aset-aset Pemprov yang ada. “Kalau putus kontrak ini akan berperkara sampai lima tahun, sehingga status tanah jadi status quo. Dan ini kita tidak inginkan,” kata Tomo beberapa hari lalu pada giat konferensi pers di Mataram.

“Makanya kita adendum kontrak dengan penyesuaian aturan. Tentunya dengan jaminan. Lalu kalau tidak ada jaminan apa konsekuensinya, seperti tidak punyak modal. Ya jelas kita tidak mau, tapi rupanya mereka berminat dan berjanji siap membangun,” tambahnya lagi.

Baca Juga:  Peserta SKD CPNS NTB Diminta Percaya dengan Kemampuan Diri

Menurut Tomo, keputusan adendum ini sudah merupakan saran dan telah mendapat dukungan KPK, BPK dan Kemendagri setelah pihaknya melakukan konsultasi ke sejumlah institusi negara tersebut.

“Karena setelah kita kaji, ternyata lebih banyak mudharatnya dari pada kita putus dengan memberikan adendum kontrak. Tapi sekali lagi, itupun harus ada jaminan kepada daerah dalam hal ini modal dan itu menjadi syarat utama yang diberikan oleh kita, karena kita tidak ingin ini kasus seperti ini terulang lagi,” tegasnya.

Sebelumnya, diungkapkan Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah keputusan itu berdasarkan saran/masukan dari berbagai pihak, yakni sejumlah institusi negara. Seperti Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Kejaksaan, KPK, BPK bahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akhirnya memutuskan mengadendum kontrak PT Gili Trawangan Indah dari pada harus memutus kontrak. “Setelah mendengarkan masukan-masukan itu, maka diadendum dengan catatan, apa itu nanti selanjutnya akan dibahas,” kata Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB.

Baca Juga:  Satgas Terjunkan Tim Fokus Lakukan Perbaikan Data Tata Kelola Aset di Gili Trawangan

Menurut dia, jauh sebelum memutuskan itu, Pemprov NTB sebetulnya sudah menerima rekomendasi dari KPK, DPRD NTB, Biro Hukum Setda NTB dan Kejaksaan selaku pengacara negara untuk memutus kontrak atau adendum.

Dari opsi itu, akhirnya Pemprov NTB memilih memutus kontrak PT GTI. Namun meski pada awalnya telah memutus kontrak, kata Doktor Zul sapaan akrab Gubernur NTB, bahwa keputusan itu bukanlah keputusan akhir. Sehingga, kata dia, pihaknya perlu mendengarkan kembali masukan dan pertimbangan dari pihak lain. Salah satunya Kejaksaan Tinggi NTB.

“Kalau di putus kontrak apa reaksi PT GTI, kalau tidak ada, ya enak kita tidak perlu sibuk ini dan itu,” kata orang nomor satu di NTB tersebut. “Tapi kalau itu ada keberatan dan harus berurusan dengan pengadilan maka panjang, bahkan hingga bertahun tahun. Dari pada ini harus berlama-lama sehingga pemerintah tidak menginginkan hal itu,” imbuhnya.

Selain pertimbangan waktu, Pemprov ingin memuliakan kontrak dan investasi. Artinya bukan berarti pemerintah memuliakan kontrak berlebihan tapi memuliakan isi perjanjian. Karena refrensinya itu adalah kontrak.

Baca Juga:  Inilah Instruksi Keren Gubernur NTB

“Makanya Kejaksaaan memberikan masukan, sayang kalau ini lama-lama butuh waktu dan tidak dapat apa-apa kalau itu putus kontrak. Makanya ada adendum dengan catatan itu,” kata Bang Zul.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB HL Gita Ariadi, terkait apa isi klausul perjanjian dalam adendum belum bisa dijabarkan lebih jauh. Karena harus dikomunikasikan lebih lanjut antara kedua belah pihak, yakni Pemprov dan PT GTI.

“Untuk selanjutnya akan ada tahapan kedua untuk memformat terkait isi tindaklanjut tersebut. Ada delapan tahapan yang kita persiapkan dan ini akan kita cicil untuk selanjutnya akan kita sampaikan,” ujarnya.

Setelah semua itu rampung, lanjut mantan Kepala DPMPTSP NTB ini, nantinya akan diikuti dengan penandatangan pokok-pokok isi kesepakatan antara Pemprov NTB dan GTI.

“Yang pasti tidak merugikan daerah, harus memperhatikan kepentingan investor dan tidak lupa harus mengakomodir kepentingan di bawah karena banyak pengusaha yang juga sudah berusaha lahan tersebut,” tutupnya. (red) 

Artikel sebelumyaGubernur NTB Siap Berikan Beasiswa Atlet Berprestasi
Artikel berikutnyaMoeldoko Apresiasi Pengembangan Bandara Lombok