HEADLINE

ASN Tolak Vaksin Diberikan Sanksi

58

NUSRAMEDIA.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menggelar rapat koordinasi Percepatan Vaksinasi COVID19 bersama Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula H Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Senin (8/11).

Bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah yang memimpin rakor tersebut menegaskan ASN yang menolak divaksin akan mendapatkan sanksi berupa penundaan pembayaran TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai).

Sanksi ini, menurut dia, akan diberlakukan mulai Desember 2021 mendatang. “Kita akan segera keluarkan Surat Edaran sebagai dasar pemberlakuan sanksi penundaan pembayaran TPP bulan Desember 2021 dan seterusnya bagi ASN yang tidak mau divaksin,” kata orang nomor satu di Kabupaten Sumbawa tersebut.

Meski demikian, sanksi ini tidak berlaku bagi ASN yang secara medis tidak memenuhi syarat untuk menerima vaksin, yang harus dibuktikan melalui pernyataan medis secara resmi. Dikatakan Bupati, sikap tegasnya tersebut dilakukan guna mempercepat pembentukan herd immunity di Kabupaten Sumbawa.

Baca Juga:  Jum'at Berkah, Kabar Baik dari Bang Zul

Karena sejauh ini data capaian vaksinasi masih tergolong rendah. Selain itu, pressure terhadap ASN ini juga karena ASN merupakan ujung tombak pemerintah sehingga harus menjadi contoh bagi masyarakat.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Junaedi yang juga selaku Juru Bicara Satgas Penanganan COVID19 Kabupaten Sumbawa dalam paparannya menyebutkan, data capaian vaksin sampai 6 November 2021, untuk dosis 1 berdasarkan input data manual sebanyak 171.226 orang atau 44,31 persen.

Sedangkan input data online (KPCPEN/PCARE) sebanyak 161.717 orang atau 41,85 persen. Sehingga terdapat selisih data sebanyak 9.509 orang atau 2,46 persen. Selanjutnya untuk dosis 2, input data manual sebanyak 80.151 orang atau 20,74 persen. Input data online sebanyak 72.914 atau 18,87 persen dengan selisih data sebanyak 7.237 orang atau 1,87 persen.

Baca Juga:  Gubernur NTB Akan ke Abu Dhabi Perjuangkan F1

Kemudian untuk dosis 3, input data manual sebanyak 2.516 orang atau 79,87 persen. Input data online sebanyak 2.156 orang atau 68,44 persen, dengan selisih data sebanyak 360 orang atau 11,43 persen. Menurut Kadikes, beberapa permasalahan yang menyebabkan rendahnya data capaian vaksinasi terutama terkait input data online. Yakni terkendala jaringan internet dalam input data di PCARE.

Sehingga solusinya dilakukan dengan melakukan input di Faskes terdekat atau mencari lokus jaringan internet yang bagus. Kemudian terkendala NIK yang tidak terdaftar, dan hal ini menurut Kadikes telah dikoordinasikan dengan Dinas Dukcapil. Sehingga telah ditempatkan Konsultan Dukcapil di setiap kecamatan atau per regional.

Baca Juga:  Pulau Sumbawa Dapat Apa? Akhdiansyah : Kita Dapat Samota, Kembangkan!

Selanjutnya terkendala input dosis 2 di PCARE karena dosis 1 belum diinput oleh Faskes lain, atau dosis 1 dan dosis 2 berbeda Faskes. Solusinya yaitu diinput oleh Faskes dosis 2 apabila respon Faskes Dosis 1 lebih dari 24 jam. Terkait adanya selisih data manual dan online, tambah Kadikes, disebabkan terbatasnya SDM penginput data PCARE.

Oleh karenanya diperlukan support tenaga penginput PCARE dari POLRI sebanyak 30 orang, Dikes 10 orang dan SKPD Lain sebanyak 2 orang dikalikan 40 instansi yang akan diturunkan ke Kecamatan untuk melakukan layanan lebih dari 300 layanan per hari. (red) 

Artikel sebelumyaDewan Dorong Kesetaraan Pelayanan dan Perlakuan Kesehatan
Artikel berikutnyaEmpat Remaja Asal Labuhan Sumbawa Diamankan Polisi