MATARAM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB nampaknya akan segera melakukan mediasi dan komunikasi untuk menegaskan keputusan ITDC.
Ini berkaitan dengan kejelasan penyelesaian lahan sekaligus sebagai solusi warga dusun yang masih berada diarea kawasan sirkuit Mandalika.
“Kita akan kawal mulai hari ini. Dari Pemprov ada Kepala Kesbangpoldagri untuk berkomunikasi dengan tim appraisal dan ITDC,” kata Gubernur, Senin (23/8).
Sementara itu, Sekda NTB HL Gita Ariadi mengungkapkan, komunikasi terakhir dengan ITDC memutuskan bahwa lokasi pemukiman ini masuk kedalam masterplan.
Yakni kawasan barat yang merupakan mixing area. Sehingga, kata mantan Kepala DPMPTSP NTB itu, ITDC menawarkan opsi tukar guling.
Namun demikian, seperti penegasan Gubernur, hal ini akan ‘diintenskan’ dalam dua bulan kedepan untuk mencari opsi lain.
Termasuk penundaan pembayaran lahan enclave asalkan ada komitmen sesuai keinginan warga yang disampaikan oleh Solidaritas Warga Intern Mandalika.
Tim appraisal Polda, AKBP Awan Hariono mengatakan, seluruh lahan enclave sudah ada SK Bupati untuk dilakukan pembayaran.
Hanya saja karena terkendala anggaran, ITDC belum melakukan pembayaran sembari pihaknya memutakhirkan kembali data pemilik lahan yang ada.
Khususnya di dua dusun yakni Ujung Lauk dan Ebunut yang terletak didalam kawasan sirkuit. Karena ITDC mengklaim terdapat 48 lahan enclave ditiga bidang lahan enclave.
Kemudian, sambung dia, ada 11 bidang lahan HPL ITDC di dalam area Jalan Khusus Kawasan (JKK). “Sesuai arahan Gubernur kami juga akan berkoordinasi dengan Pemkab Loteng agar masalah ini cepat selesai,” tutup Awan. (red)
