HEADLINE

Celan and Clear, Inspektorat NTB : “Sudah Diaudit BPK Secara Terperinci”

63

NUSRAMEDIA.COM — Jum’at (22/10) kemarin, LSM Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Kemanusiaan (Garuda) Indonesia melaporkan Gubernur NTB dan jajarannya ke KPK. Ini berkaitan adanya dugaan terjadinya penyimpangan atau indikasi korupsi pada Biro Humas Protokol Setda NTB dan Dinas Dikbud NTB.

Pertama, soal belanja jasa publikasi di Biro Humaspro NTB Tahun Anggaran 2020. Kedua, terkait beasiswa pada Dinas Dikbud NTB Tahun Anggaran 2020. Pelaporan ke KPK, dilakukan langsung oleh Direktur LSM Garuda Indonesia M Zaini didampingi bersama beberapa pengurus inti lainnya.

Terkait hal itu, Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim angkat bicara. Dimana pada intinya bahwa persoalan tersebut telah clean and clear. Sebab, pelaporan mengenai kegiatan pemerintah yang terdapat penyimpangan itu, khususnya program beasiswa dan kehumasan sudah diaudit dan diperiksa rinci oleh BPK RI NTB.

Baca Juga:  Gubernur NTB Akan ke Abu Dhabi Perjuangkan F1

“Berkenaan dengan laporan elemen masyarakat (LSM Garuda) yang melaporkan kegiatan pemerintah yang terdapat penyimpangan, khususnya program beasiswa dan kegiatan kehumasan, maka dari perspektif Laporan Hasil Pemeriksaan, saya ingin mengatakan bahwa program beasiswa ini sudah diaudit dan diperiksa terinci oleh BPK RI Perwakilan NTB yang masuk dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020,” terangnya, Sabtu (23/10) di Mataram.

Diungkapkan Ibnu Salim, program beasiswa kepada masyarakat berprestasi ini dilaksanakan berdasarkan Pergub Nomor 49 Tahun 2020 yang secara teknis dikelola Dinas Dikbud sebesar Rp 29.239.000.000,- dengan realisasi Rp 26.370.330.932,- yang mana peruntukannya untuk bantuan beasiswa mahasiswa NTB yang berprestasi melalui seleksi oleh tim dengan tujuan Perguruan Tinggi Luar dan Dalam Negeri.

Baca Juga:  Pulau Sumbawa Dapat Apa? Akhdiansyah : Kita Dapat Samota, Kembangkan!

“Program ini sudah diaudit oleh BPK dengan temuan terdapat kelebihan pembayaran komponen biaya beasiswa sebesar Rp 87.030.000,-. Adapun temuan ini sudah disetor lunas ke Kas Daerah. Artinya sudah tidak temuan keuangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah,” tegas Inspektur Inspektorat NTB ini. “Termasuk kegiatan kehumasan terdapat temuan kelebihan pembayaran jasa publikasi sebesar Rp 3.000.000,- yang juga telah disetor ke Kas Daerah (Lunas),” imbuh Ibnu Salim.

Lebih lanjut ditegaskannya, untuk optimalisasi program yang bertujuan meningkatkan IPM NTB secara bertahap dan berkelanjutan dari Gubernur dan Wakil Gubernur ini, Pemprov diminta untuk meningkatkan kualitas verifikasi kelengkapan dokumen siswa dan dokumen pembayarannnya, meningkatkan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program ini.

Baca Juga:  Bukan Hanya MotoGP, MXGP Juga Akan Digelar di NTB

“Karena program ini baik sekali bagi upaya meningkatkan wawasan SDM (Sumber Daya Manusia) anak-anak NTB. Karena dapat kesempatan belajar diluar negeri, seperti Malaysia, Polandia, Ceko, Sudan bahkan Rusia. Bahwa ada kekurangan administrasi tentu menjadi evaluasi oleh pengelola agar kedepan lebih baik lagi,” demikian Ibnu Salim. (red) 

Artikel sebelumya341 Mahasiswa Poltekpar Lombok Diwisuda
Artikel berikutnyaWabup Sumbawa Buka Porkab Renang