HEADLINE

Dewan NTB Batalkan Kunker ke Luar Negeri

177

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Merebaknya virus corona atau covid-19 menjadi salah satu pertimbangan pihak DPRD NTB untuk membatalkan kunjungan kerja ke luar negeri.

Pembatalan kunker 65 anggota DPRD NTB ke luar negeri itu telah disepakati bersama melalui rapat pimpinan belum lama ini.

“Sudah dibatalkan dan diputuskan bersama kemarin melalui rapat bersama,” ungkap H Ridwan Hidayat – Ketua Komisi II DPRD NTB, Kamis siang (5/3) tadi diruang kerjanya.

Selain virus corona lanjut politisi yang dikenal ramah dan santun tersebut, adapun pertimbangan lainnya sehingga dibatalkan rencana kunker ke sejumlah negara Eropa dan Asia itu.

Yakni terkait dengan situasi dan kondisi di daerah yang masih membutuhkan banyak perhatian pasca dilanda gempa pada 2018 lalum.

“Sekarang tidak memungkinkan untuk kita keluar negeri. Kita tahu ada virus corona. Terus kondisi ekonomi kita juga belum membaik, sehingga dibatalkan,” kata Haji Ridwan.

Menurut dia, nantinya anggaran untuk perjalanan keluar negeri tersebut dialihkan untuk program yang lain atau dimasukkan kedalam Silpa.

“Bisa juga kita alihkan untuk perjalanan keluar daerah ataupun kedalam daerah. Termasuk, untuk anggaran aspirasi kepada masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga:  Peserta SKD CPNS NTB Diminta Percaya dengan Kemampuan Diri

Kembali diterangkan H Ridwan Hidayat, bahwa kunker itu rencananya akan menyasar beberapa negara. Antara lainnya seperti du Singapura, Inggris, Vietnam, Turki dan negara lainnya.

“Nah, untuk pemberangkatannya kemarin rencananya akan dilakukan secara bertahap. Yaitu mulai April dan Juni mendatang,” demikian Ketua DPD Partai Gerindra NTB tersebut.

ANGGARAN SEBESAR 3 MILIAR RUPIAH 

Sebelumnya, Sekretaris DPRD NTB, H Mahdi mengakui rencana anggota DPRD NTB periode 2019-2024 untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri pada tahun 2020 batal karena terkait Corona.

“Kegiatan kunker ke luar negeri sebenarnya sudah dipastikan terlaksana. Tapi merebaknya virus corona yang menyerang berbagai negara dibatalkan karena sangat membahayakan,” tegas Sekwan.

Mahdi menjelaskan, pihak Sekretariat telah menganggarkan belanja perjalanan dinas atau kunker sebesar Rp 27 miliar pada tahun 2020.

Terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 5,2 miliar, perjalanan dinas luar daerah Rp 18,8 miliar dan perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp 3 miliar.

“Kunker ke luar negeri yang dianggarkan sebesar Rp 3 miliar. Ini disesuaikan dengan pengalaman tahun sebelumnya,” kata Sekwan.

“Nantinya bisa bertambah atau berkurang, tergantung dari jumlah dewan yang ikut,” tambahnya lagi.

Baca Juga:  Inilah Instruksi Keren Gubernur NTB

Dibeberkan Mahdi pada tahun 2019, kunker ke luar negeri DPRD NTB menghabiskan anggaran Rp 2,8 miliar.

Hal itu disebabkan sebagian anggota DPRD memilih tidak ikut pergi dengan berbagai alasan. Salah satunya untuk menghargai penolakan dari masyarakat.

Namun, di tahun 2020 kunker justru dihadapkan pada ancaman virus corona. Apalagi direncanakan kunker tersebut memakan waktu selama 10 hari.

“Jadi mau rapat pimpinan dulu. Mau dibahas lagi. Kemungkinannya bisa ya dan bisa tidak,” kata Mahdi.

Selain itu, bukan hanya karena virus corona saja yang menyebabkan kunker ke luar negeri terancam batal.

Respon dari masyarakat juga menjadi pertimbangan penting. Sebab, kata Mahdi, kondisi di dalam negeri juga belum kondusif untuk mengurus keberangkatan ke luar negeri.

“Kita melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini. Apalagi kondisi dalam negeri juga masih belum kondusif,” tuturnya.

KUNKER MASUK DALAM RKT DPRD NTB

Sementara itu, Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Ruvaeda sejak awal mengatakan, rencana kunker ke luar negeri bisa saja dibatalkan.

Apalagi jika menjadi polemik di tengah masyarakat. “Jika dengan pertimbangan keadaan daerah dan lain-lain, tentu nanti jadi pertimbangan tersendiri,” ujarnya.

Baca Juga:  RSUD NTB Jadi RS Rujukan Tangani Pebalap World Superbike yang Alami Kecelakaan

Meski demikian lanjutnya, secara aturan kunker tersebut sudah bisa dilaksanakan.

Kebutuhan biaya telah diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Kunker ke luar negeri juga dimasukkan dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) DPRD Provinsi NTB.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dibutuhkan dukungan berbagai pihak. Terutama dari masyarakat itu sendiri.

“Nanti dilihat keadaan di NTB, supaya kita tidak disalahkan. Secara resmi, sudah dimasukkan dulu dalam RKT sebagai pedoman kegiatan,” jelasnya.

Apabila nantinya dilaksanakan, kunker ke luar negeri juga akan mengutamakan kepentingan rakyat.

Hal itu juga demi menjaga rasa keadilan bagi masyarakat yang selama ini memberikan kecaman.

Selain itu, pola kunker akan dirubah jika dilaksanakan. Tidak ada lagi Kunker secara rombongan seperti bulan Agustus tahun 2019.

“Nanti disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan komisi. Sehingga tidak kesannya jalan-jalan. Pergi secara bertahap jika itu dilakukan,” kata Hj Isvie.

“Kan tergantung keadaan daerah juga. Saya pasti bersama anggota memikirkan juga keadaan daerah dan masyarakat,” demikian Ketua DPRD NTB menambahkan. (red) 

Artikel sebelumyaEmpat ASN di Sumbawa Terpilih Jadi Kepala Desa
Artikel berikutnyaGelar Istigosah Prihatin dengan Persoalan Aset di Lobar