HEADLINE

Disperkim NTB Targetkan Penuntasan Kampung Kumuh Jadi Layak Huni

102
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jamaluddin, MT.

MATARAM — Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan seluruh permukiman kumuh di daerah ini dapat diubah secara bertahap menjadi pemukiman layak huni. Pasalnya, luas areal permukiman kumuh di NTB saat ini sekitar 250 hektare. Dimana pemukiman kumuh itu tersebar di 10 kabupaten dan kota dengan sebaran terbanyak berada di Pulau Lombok.

“Direncanakan, dari 250 hektare tersebut akan dituntaskan mencapai 50 hektare. Jadi, areal 50 hektare yang kita selesaikan itu menjadi target yang kita canangkan untuk bisa dituntaskan 2021. Ini yang kami fokuskan untuk bisa dikerjakan,” ungkap Kepala Disperkim NTB, Jamaluddin Jum’at (26/3) di Mataram.

Luasan areal pemukiman kumuh yang mencapai 250 hektare itu, lanjut dia, merujuk surat keputusan (SK) bupati dan wali kota yang sudah diajukan ke Dinas Perkim setempat. Dari ratusan areal pemukiman kumuh yang ada di NTB, pihaknya menargetkan ada sekitar 5.000 rumah layak huni yang akan dipugar. Dananya bersumber dari APBD NTB dan APBD kabupaten dan kota.

Baca Juga:  Panen Padi di Sumbawa, Johan : Tidak Ada Alasan Lagi Bagi Pemerintah Lakukan Impor Beras!

Tetapi, lanjut pria yang akrab disapa Jamal ini, lantaran ada recofusing, maka ada pengurangan anggaran sekitar 40 persen sehingga, perlu melibatkan dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat, bantuan pemerintah provinsi, APBD kota dan CSR dari sektor swasta maupun BUMD.

“Di tengah pertumbuhan ekonomi yang kian anjlok akibat dampak Covid-19, kami tetap berupaya agar kesenjangan juga semakin bisa dikurangi. Salah satu penanggulangan kemiskinan itu adalah pemugaran rumah tidak layak huni. Selain dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi, kita ingin swasta ikut berperan nyata,” ujarnya.

Baca Juga:  DPRD Pertanyakan Keputusan Strategis Pemprov NTB

Mantan Kepala Bidang Permukiman Dinas Perkim NTB itu menyatakan, skema perbaikan rumah warga tidak mampu melalui program rumah tidak layak huni (RTLH) telah dimulai dengan menggaet pihak swasta. Dalam program bernama Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) itu, pihaknya hanya bersifat sebagai koordinator.

Program Kotaku itu telah berjalan di Cakra Barat, Kota Mataram dan selanjutnya di Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima.
“Ke depan, rencana perbaikan rumah kumuh itu akan kita kolaborasikan lagi dengan melibatkan swasta, perbankan hingga BAZNAS. Sehingga, pemasangan paving blok dan sanitasi bisa kita integrasikan bersama-sama dengan perbaikan rumah itu,” kata Jamal.

Konsep penanganan kawasan kumuh di NTB saat ini, mendapatkan perhatian serius pihaknya. Apalagi, saat dilantik dalam mutasi pada Jumat (26/3) kemarin, ia sudah mendapat pekerjaan rumah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk bisa mempercepat penanganan rumah kumuh di NTB. Hal itu agar visi dan misi NTB gemilang di bidang perumahan dan pemukiman dapat terwujud.

Baca Juga:  Posisi Tawar Zul Dinilai Melemah, Zul-Rohmi Berpotensi Pisah Jalan

Data pencapaian di APBD NTB 2020 menunjukkan, jumlah RTLH yang harus diperbaiki pemerintah masih sangat banyak. Se-NTB jumlahnya mencapai 17.500 unit, sedangkan anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 318 miliar. “Dengan kondisi keuangan kami yang terbatas akibat Covid-19, maka perbaikan rumah akan dilakukan bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah. Intinya, semua cara akan kami lakukan,” demikian Jamaluddin. (red) 

Artikel sebelumyaAnsori Ajak Masyarakat Sukseskan Program Vaksinasi COVID19
Artikel berikutnyaITDC Bayarkan Rp 27,7 Miliar Pembebasan Lahan Enclave di Mandalika