HEADLINE

Disperkim NTB Terus Berupaya Tuntaskan Pembayaran ke Rekanan

57

NUSRAMEDIA.COM — Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Nusa Tenggara Barat hingga kini terus berupaya maksimal menuntaskan pembayaran program fisik APBD Murni 2021 ke pihak rekanan.

“(Pembayaran) terus berjalan. Kan masih ada sisa waktu sekitar tujuh (7) minggu lagi (untuk menuntaskan pembayaran ke rekanan),” ungkap Kepala Dinas Perkim NTB, Jamaluddin, Kamis (4/11) di Mataram.

Terus berjalannya proses pembayaran ini, juga sekaligus menjadi penegasan pihaknya bahwa munculnya istilah hutang tidaklah benar. Karena menurut dia, istilah hutang akan pas digunakan ketika sudah jatuh tempo namun belum juga dibayarkan.

Sementara saat ini, kembali ditegaskan Jamal, proses pembayaran masih terus berjalan hingga Desember 2021 mendatang. “Jadi hutang itu apabila sampai akhir tahun anggaran belum dibayarkan,” jelas.

“Jika itu terjadi, maka pemerintah baru akan membuat pengakuan hutang seperti tahun (2020) sebelumnya. Tahun ini (2021) kan masih belum berakhir,” terangnya lagi.

Baca Juga:  Pulau Sumbawa Dapat Apa? Akhdiansyah : Kita Dapat Samota, Kembangkan!

Dia juga tak menampik bahwa sebelumnya telah dilangsungkan rapat evaluasi progres fisik dan keuangan antara pihaknya dengan Komisi IV DPRD NTB beberapa hari lalu.

Dikesempatan ini, kata dia, pihak Komisi IV mempertanyakan terkait progresnya. Saat rapat itu ia menjelaskan bahwa masih ada sekitar Rp 118 miliar atau sekitar 56 persen yang belum terbayarkan.

Sedangkan progres pengerjaan fisik telah mencapai diangka 97-98 persen. “Nah, tapi kan ke esokan harinya ada keluar SPD (Surat Persediaan Dana) dari BPKAD sebesar Rp 8 miliar,” katanya.

“Artinya, yang dibayarkan itu juga ikut berkurang. Dari Rp 118 miliar menjadi Rp 110 miliar. Kan sudah dibayarkan Rp 8 miliar. Berarti kekurangan (pembayaran) sekitar 40 persen saja hingga saat ini,” tambah Jamal.

Menurut Jamal, setiap SPD keluar dari BPKAD maka pihaknya langsung mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar). Dia mengaku, bahwa pemerintah dalam hal ini terus berupaya menuntaskan prihal pembayaran.

Baca Juga:  Bukan Hanya MotoGP, MXGP Juga Akan Digelar di NTB

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, setiap minggu SPD yang keluar mulai dari angka Rp 10 sampai dengan Rp 20 miliar. “Perminggu (SPD dari BPKAD) kadang ngasinya 10 hingga 20 miliar,” ungkapnya.

“Jika dihitung dengan sisa waktu yang ada sekitar tujuh (7) minggu, kalau setiap minggu SPD keluar segitu (10-20 miliar) maka dalam waktu sekitar lima (5) minggu bisa tuntas (pembayaran) untuk mengejar progres fisik,” imbuh Jamal.

Apabila proses pembayaran terkesan lamban, hal itu dinilai adalah suatu hal yang wajar. Mengingat daerah bahkan dunia sedang dalam kondisi yang tak biasa, yaitu akibat pandemi COVID19.

Sehingga mengharuskan pemerintah melakukan refocusing berulang-ulang kali. Alhasil, anggaranpun terkuras untuk penanganan pandemi COVID19.

“Perlu kita pahami bersama, kita empat (4) kali refocusing. Bukan saja di NTB tapi skala nasional. Yang pasti, kami (Disperkim) tetap bertanggungjawab menyelesaikan semuanya,” kata Jamal.

Baca Juga:  Gubernur NTB Akan ke Abu Dhabi Perjuangkan F1

Lebih lanjut diterangkannya, ia mengklarifikasi kata direktif seperti yang dimuat sebelumnya. Yang dimaksudkan itu program penajaman RPJMD. Hal tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat menyeluruh disetiap kunjungan kepala daerah.

“Penajaman program RPJMD itu ada sekitar 200-san paket tersebar diseluruh kabupaten/kota di NTB. Dan kalau kita lihat data masih lebih banyak pokir dewan,” terangnya.

“Anggaran program yang diberikan oleh TAPD yaitu pertama pokir/aspirasi hasil reses anggota DPRD NTB saat turun ke dapil. Kedua, program Penajaman RPJMD Provinsi NTB,” sambungnya Jamal lagi.

Oleh karenanya, lebih jauh dikatakan Jamal, pihaknya berharap agar dalam hal ini diminta kesabaran pihak rekanan. “Mohon kesabaran teman-teman rekanan untuk menunggu pembayaran yang lagi terus berproses,” demikian Kadisperkim NTB. (red) 

Artikel sebelumyaWabup Sumbawa Yakini Program P2L Bermanfaat Dimasa Pandemi
Artikel berikutnyaNasDem Bidik Kursi Pimpinan DPRD Sumbawa