HEADLINE

Doktor Zul : Tak Boleh Ada yang Feodal!

88

MATARAM — Gubernur NTB, Dr H H.Zulkieflimansyah dengan tegas kembali mengingatkan bahwa diera perubahan saat ini, tidak boleh lagi ada pemerintah yang feodal, yang mempersulit masyarakat maupun dunia usaha.

Sebagai pelayan publik yang baik, kata Doktor Zul kerap gubernur disapa, meminta jajarannya proaktif untuk datang menyapa dunia usaha. Menawarkan bantuan untuk kemudian berkontribusi maksimal tentang apa yang bisa dilakukan supaya dunia usaha itu nyaman.

Harapan yang sama disampaikannya kepada para pengusaha. Doktor Zul mengingatkan bahwa perubahan tidak boleh terjadi di satu sisi, atau hanya dikalangan ASN saja. Tapi mental penyelenggra dunia usaha juga harus berubah dalam memperlakukan karyawannya.

“Tidak boleh lagi ada separasi yang tegas antara management of the company, managemen perusahan dengan pekerjanya, membedakan antara bos atau pemilik, karyawan dan pekerjanya,” tegasnya.

“Perusahaan masa depan adalah perusahaan yang harus meredifinisi dan memaknai bisnisnya bahwa kita semua adalah sebuah keluarga yang akan berjalan mengalir bersama untuk menuju pantai kebahagiaan di akhir kehidupan kita,” imbuh gubernur.

Hal ini ditegaskan Doktor Zul tepatnya pada saat penyerahan sertifikat/piagam penghargaan K3 bagi pembina K3 wilayah dan perusahaan untuk tingkat pusat dan tingkat pulau sumbawa kategori penerapan K3 dan penerapan protokol COVID19 tahun 2021 di Samawa Seaside Cottages – Jalan Raya Samota, Kabupaten Sumbawa beberapa hari lalu.

Baca Juga:  Hazmi Hamzar : Rantai Sabuk Pengamanan NTB Harus Kuat!

Pada acara yang dirangkai dengan penyerahan Santunan Jaminan Kematian dan Penyerahan Simbolis 1.626 Non ASN Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa tersebut,
Gubernur Zul menegaskan, bahwa perusahaan tidak akan memperoleh ketenangan jika ada pimpinan dan merasa yang lain adalah human resource.

Apalagi, sambung orang nomor satu di NTB itu, menempatkan pekerja seperti budak. Kedepan perusahaan yang baik adalah perusahaan yang betul-betul memaknai karyawannya sebagai keluarganya sendiri.

“Karena keluarga kita is this part our family, maka dia harus dilindungi dijaga keselamatannya, dijaga kecintaannya pada perusahaan, bukan karena dia kita gaji tapi karena dia hadirkan loyalitasnya demi kemakmuran bersama perusahaan sebagai keluarga besarnya,” tegas Doktor Zul.

“Inilah langkah awal dari proses perubahan besar, baik kami penyelenggara pemerintahan daerah maupun dari sisi penyelenggra aktivitas bisnis perusahaan. Dengan kita sering berjumpa dalam model-model pertemuan seperti ini, mudah-mudahan dengan acara ngomong-ngomong dalam stratejik conversion dibawah cahaya bintang dan rembulan maka hadir kehangatan, keakraban sehingga kita merasa menemukan keluarga didaerah kita ini, ditempat kita ini, dikehidupan yang sementara ini,” tutup Gubernur NTB.

Baca Juga:  Posisi Tawar Zul Dinilai Melemah, Zul-Rohmi Berpotensi Pisah Jalan

Sebelumnya, Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi dalam laporannya menegaskan bahwa penghargaan Nasional K3 diberikan kepada 7 (tujuh) Perusahaan di NTB yang mendapatkan penghargaan kategori Protokol COVID19 ditempat kerja.

Selain aspek Keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kata dia, pihaknya juga mendorong semua badan usaha agar memperhatikan aspek perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerjanya.

Aryadi menyebut bahwa Gubernur telah menerbitkan Pergub Nomor 51 tahun 2020 tentang kewajiban pemberian Jamsostek kepada seluruh pekerja, termasuk Non ASN.

“Pergub ini sebagai wujudnya hadirnya Pemerintah provinsi NTB dalam melindungi pekerja, dengan menyisihkan sedikit saja anggaran, namun memberikan manfaat luar biasa bagi pekerja dan keluarganya,” ungkap Gde.

Ia menegaskan tenaga kerja aktif yang telah dilindungi Jamsostek sampai dengan periode Agustus 2021 sebanyak 265.910 orang. Terdiri dari 122.417 pekerja penerima upah/formal yang tersebar di 6.718 pemberi kerja/badan usaha, 22.307 pekerja bukan penerima upah dan 121.186 pekerja di sektor jasa konstruksi.

Dipaparkannya bahwa jumlah pekerja formal di Provinsi NTB sebanyak 503.582. Sementara yang sudah terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 265.910 atau 52.80 persen. Tidak itu saja, Gede menyebut pemerintah Provinsi NTB juga telah memberikan perlindungan dalam bentuk kepesertaan BPJS ketenaga kerjaan kepada 10.249 Guru PTT/GTT & 4.800 pegawai kontrak ( Non ASN)

Baca Juga:  Panen Padi di Sumbawa, Johan : Tidak Ada Alasan Lagi Bagi Pemerintah Lakukan Impor Beras!

Perlindungan pekerja formal tersebut, menurutnya meningkat sebesar 67.23 persen dari periode yang sama di tahun 2020 yang hanya melindungi 159.003 pekerja.

Sejak dikeluarkan Pergub Nomor 51 Tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2020, Non ASN lingkup Pemerintah Provinsi sudah terdaftar 4.800 Orang dari 39 OPD.

Gde juga menyampaikan, bahwa pada bulan Juli 2021 ada penambahan kepesertaan jaminan sosial kepada 10.249 pegawai tidak tetap (PTT) dan guru tidak tetap (GTT) yang tersebar di seluruh NTB.

Selanjutnya untuk seluruh Kabupaten/Kota se-NTB Non ASN yang terlindungi sejumlah 13.519, masih ada 31.154 Non ASN yang belum terlindungi. Pada Sektor Non Formal, jumlah pekerja di NTB ada 809.750 orang, sementara yang dilindungi BPJS Ketenagakerjaan adalah 22.307 atau hanya 2.75 persen saja.

“Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini merupakan salah satu perlindungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan/pengusaha sehingga seluruh pekerja dapat bekerja dengan tenang, lebih produktif dan perusahaan akan meningkat produksinya,” pungkasnya. (red) 

Artikel sebelumyaLOGIS Desak Bupati Loteng Copot Camat Pujut
Artikel berikutnyaKader NWDI Didorong Jadi NTB-1