HEADLINE

DPRD Dorong Pemprov NTB Lakukan Creative Financing

79

MATARAM — Hantaman akibat pandemi COVID19 terbilang sangat terasa dan cukup luar biasa. Terutama dari sisi perekonomian daerah. Betapa tidak, APBD NTB mengalami tekanan yang bukan main.

Terlebih masih banyaknya “PR” yang harus ditangani. Diantarannya, soal perda tahun jamak untuk percepatan infrastruktur jalan dengan angka yang cukup fantastis, yaitu sebesar Rp 750 miliar.

Belum lagi soal kebutuhan anggaran wajib yang harus terpenuhi sekitar Rp 392,1 miliar di APBD-P 2021. Antara lain belanja gaji/tunjangan pegawai negeri, BPJS, Jamkes dan lain sebagainya.

Menyikapi hal ini, DPRD NTB terus mendorong agar target pendapatan daerah terlealisasi sesuai target sebesar Rp 5,4 triliun dengan alokasi belanja Rp 5,5 triliun.

Selai itu pula, disarankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB agar bergegas mengambil langkah Creative Financing (pembiayaan kreatif) dengan cara mencari suntikan atau meminjam dana melalui pihak lain. Sehingga diharapkan, APBD NTB dapat kembali normal atau sehat.

“Jadi kita dorong pemerintah untuk melakukan creative financing. Pemprov NTB ini juga belum pernah melakukan pinjaman daerah,” saran Sambirang Ahmadi – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Senin (5/7) di Mataram.

Baca Juga:  Pemprov Kapan Surati GTI? Ini Kata Gubernur NTB

“Misalkan, (melalui) BUMN yang ditugaskan negara untuk membantu pembiayaan. Kita dorong supaya APBD kita ini sehat dan bisa kembali normal,” imbuh pria yang juga merupakan Ketua Komisi III DPRD NTB ini.

Menurut dia, untuk bisa APBD NTB benar-benar sehat, diperkirakannya pinjaman yang harus diperoleh sekitar Rp 1 triliun. “Kan banyak nih yang harus dituntaskan. APBD kita tekanannya cukup kencang. Untuk itu, kita dorong Pemprov NTB melakukan creative financing,” saran Sambirang lagi.

Oleh karena itu, anggota DPRD NTB asal Dapil Sumbawa-KSB itu menilai, langkah pinjaman terhadap pihak luar adalah sebagai solusi dan sangat penting.

“Saya kira sangat penting, bagian cara kita beradaptasi dengan APBD kita yang bebannya cukup besar. Apalagi pendapatan kita masih serat kayak begini,” demikian Sambirang Ahmadi.

Baca Juga:  Inilah Instruksi Keren Gubernur NTB

Sementara itu, Ruslan Turmuzi – Anggota Banggar DPRD NTB juga menyatakan hal senada dengan Sambirang Ahmadi. Langkah dengan skema pinjaman menjadi salah satu solusi saat ini.

Pasalnya, dia menilai pendapatan daerah masih sangat jauh meleset untuk membiayai kebutuhan belanja. Selai itu, realisasi pendapatan sampai saat ini hanya sebesar Rp 186 miliar lebih.

“Pendapatan kita sekarang ini Rp 186 milyar, tapi itu sifatnya earmart yaitu tidak bisa diutak-atik lagi karena sudah ada peruntukannya. Sementara dari pendapatan itu kita masih defisit sebesar Rp 11 miliar lebih,” bebernya.

Disebutkan politisi PDI Perjuangan itu, bahwa total defisit APBN perubahan mencapai Rp 400 miliar lebih yang berasal dari kebutuhan belanja wajib untuk OPD sebesar Rp 394 miliar lebih dan Rp11 miliar.

“Berdasarkan audit BPK kita masih defisit sebesar Rp 11 miliar lebih kemudian ditambah dengan kebutuhan belanja wajib OPD Rp 394 milyar. Sehingga total keseluruhan defisit kita pada APBD perubahan ini sekitar Rp 400 miliar lebih,” ungkapnya.

Baca Juga:  Bukhori Prihatin dengan Kondisi Petani Tembakau

Melihat kondisi tersebut Ruslan pun menyarankan kepada Pemprov NTB untuk mengambil pinjaman untuk menutupi defisit tersebut. Jika tidak maka keuangan pemerintah daerah terancam bangkrut.

Oleh karenanya, menurut dia, ada dua cara menutupi ini. Pertama meningkatkan asumsi pendapatan. Namun ia menilai dengan kondisi sekarang itu sangatlah sulit dan tidak memungkinkan.

“Cara kedua yakni yang kita sarankan untuk mencari pinjaman dan itu dibolehkan oleh undang-undang kita dalam rangka menutupi kebutuhan kita,” ucapnya.

Disebutkan pula besaran kebutuhan pinjaman yang realistis yakni sebesar Rp 750 miliar. Angka tersebut dia sebutkan sudah termasuk untuk pembiayaan program percepatan jalan yang sudah mulai berjalan.

“Kalau ditambah dengan kebutuhan untuk penuntasan percepatan jalan, yang paling pas kita pinjam itu sekitar Rp 750 miliar. Kalau tidak pinjam APBD kita sekarat, karena ada belanja wajib yang harus di biayai,” tutup Ruslan Turmuzi. (red) 

Artikel sebelumyaGubernur Harap Alumni Berkontribusi Besar
Artikel berikutnyaOmbudsman NTB Temukan Banyak Data Siswa Tidak Miliki NISN