HEADLINE

DPRD NTB Sorot Implementasi Penanganan COVID19

83

MATARAM — Selasa (3/8), Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan (Dikes) NTB. Dalam kunjungan koordinasi ini, ternyata cukup banyak hal yang mencuat menjadi sorotan. Umumnya berkaitan dengan penanganan COVID19 di NTB.

“Komisi V hari ini (Kemarin, Red) berkunjung koordinasi dengan Dikes. Beberapa hal menjadi konsentrasi kami,” kata Akhdiansyah-Anggota Komisi V DPRD NTB. “Tentang penanganan COVID19 di NTB oleh Dikes. Terutama mengkonfirmasi beberapa hal terkait dengan unsur-unsur dan komponen pendukung implemenstasi penanganan COVID di NTB,” imbuhnya.

Faktanya, kata pria yang akrab disapa Guru To’i ini, sesuai beberapa catatan Komisi V DPRD NTB, setidaknya ada 6 poin yang dijadikan perhatian bersama. Pertama, kata dia, terkait dengan jumlah korban COVID19. Diprediksikan pihaknya, kasus COVID19 di NTB akan terus meningkat.

Kedua, soal target vaksin di NTB sebanyak 3,9 juta jiwa. Sedangkan realisasinya hingga saat ini, baru mencapai diangka 500 ribu jiwa. Kemudian, berkaitan dengan oksigen. Menurut politisi PKB ini, kebutuhan oksigen di NTB sebanyak 2 ton perharinya untuk penanganan COVID19.

Baca Juga:  Inilah Instruksi Keren Gubernur NTB

Oleh karenanya, ia memprediksikan akan terjadi kekurangan. Sebab, jika kasus COVID19 meningkat secara otomatis kebutuhkan oksigen juga meningkat. Selanjutnya, masih kata Guru To’i, pemerintah harus memperhatikan soal insentif tenaga kesehatan (nakes). Ini mengingat peran atau posisi nakes sebagai garda terdepan dalam menyikapi persoalan kasus COVID19 di NTB. “Insentif nakes harus menjadi prioritas sebagai garda terdepan. Refocusing dimandatkan oleh regulasi menangani COVID secepatnya, bukan untuk soal lain,” tegasnya.

Tak hanya itu, anggota DPRD NTB jebolan Dapil VI Dompu, Kota Bima dan Bima ini, juga menyinggung soal serapan anggaran COVID19 di NTB. “Berdasarkan laporan Kemenkeu serapan anggaran penanganan COVID di NTB diangka 38%. Ini masuk kategori serapan lemah dan lamban nasional,” kata Guru To’i.

Baca Juga:  Peserta SKD CPNS NTB Diminta Percaya dengan Kemampuan Diri

Lebih lanjut disampaikannya, adapun beberapa fokus penanganan corona. Ini, kata Guru To’i, hasil serapan Komisi V DPRD NTB. Pihaknya menilai, Satgas COVID19 belum seirama. “Satgas COVID harus kompak, agar tidak meletakan cara penanganan COVID pada satu atau dua unit kerja OPD saja. Dibutuhkan sinergi semua komponen baik negara dan masyarakaf secara lebih luas,” tegas pria yang juga kerap disapa Yongki ini.

Tak hanya itu, pihaknya meminta kepada Pemprov agar lebih memperhatikan penanganan COVID19 dengan memprioritaskan soal urgent. “Yaitu seperti vaksin, oksigen dan insentif nakes,” saran Guru To’i. Sedangkan berkaitan dengan hasil refocusing 2021 agar betul-betul dipriroitaskan pada penanganan tiga (3) hal tersebut.

Baca Juga:  Legislator NTB Dorong Lanal Mataram Naik Type A

Bahkan, dia secara tegas akan memanggil PPKAD untuk mengkonfirmasi dan memastikan hasil refocusing untuk penanganan agar betul-betul tidak diotak atik alias diganggu. “Temuan Komisi V, bahwa harusnya alokasi dana Rp 116 miliar untuk refocusing penanganan COVID19. Nyatanya masih tersendat kepada dinas tehnis. Termasuk mandegnya koordinasi antara OPD-OPD tehnis pengelolaan keuangan daerah,” papar Guru To’i.

Mengingat persoalan ini menjadi hal fokus. Maka dari itu, pihaknya kedepan mengajak semua pihak untuk kompak dalam menangani COVID19 di NTB. “Kedepan kita menghimbau dibutuhkan kesamaan dan kekompakan dalam penanganan COVID di NTB,” pungkasnya.

Sekedar informasi, selain Akhdiansyah kunjungan koordinasi ke Dikes itu turut pula dihadiri oleh Ketua Komisi V DPRD NTB, TGH Mahalli Fikri. Wakil Ketua, Lalu Wirajaya dan H Bukhori selaku anggota Komisi V DPRD NTB. (red) 

Artikel sebelumyaKetua NWDI Sumbawa Ajak Semua Pihak Berkolaborasi Tangani COVID19
Artikel berikutnyaRSUD NTB Kembali Gelar Vaksinasi