HEADLINE

DPRD Pertanyakan Keputusan Strategis Pemprov NTB

54
Anggota DPRD NTB Fraksi Gerindra-Sudirsah Sujanto (kiri), Anggota DPRD NTB Fraksi BPNR-Ruslan Turmuzi (tengah) dan Kepala Dinsos NTB sekaligus Ketua Satgas Optimalisasi Aset Pemprov NTB di Gili Trawangan-Ahsanul Khalik (kanan).

NUSRAMEDIA.COM — Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Fraksi Gerindra dan BPNR mempertanyakan sejumlah keputusan-keputusan strategis kebijakan Pemprov NTB.

Mulai dari soal kejelasan surat pemutusan kontrak GTI oleh Pemprov sendiri hingga MoU dengan PT SMI terkait pinjaman ratusan miliar untuk pemulihan ekonomi daerah.

Menurut Anggota DPRD NTB dari Fraksi BPNR yakni Ruslan Turmuzi, seharusnya berbagai keputusan strategis kebijakan pemerintah mestinya di informasikan ke pihak DPRD.

“Contoh MoU dengan PT SMI belum, tidak ada secara dokumentasi di DPRD. Kemudian juga masalah pemutusan kontrak (oleh pemprov ntb) belum ada,” kata Ruslan.

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku sangat menyayangkan sikap Pemprov NTB. Padahal menurut dia, keputusan-keputusan strategis seperti itu harus dikomunikasikan dengan DPRD NTB.

“Paling tidak Gubernur menyampaikan di sidang paripurna. Secara yuridis atau fakta bahwa semua itu secara resmi kelembagaan paripurna perlu disampaikan,” tegas Ruslan.

Meski demikian, ia mengucapkan terimakasih kepada Gubernur NTB yang telah sejalan dengan rekomendasi DPRD yaitu melakukan pemutusan kontrak PT GTI.

Hanya saja, ia juga mempertanyakan terkait tindak lanjut pasca pemutusan kontrak GTI oleh Pemprov NTB sebagaimana dikabarkan belakangan ini.

Terutama dalam hal sistem atau pola kerjasama yang akan digunakan dengan warga masyarakat yang ada di Gili Trawangan.

“Nah, tindak lanjutnya sampai hari ini kita belum tahu. MoU nya seperti apa. Apa dapat apa, termasuk surat pemutusan kontrak dari Pemprov belum ada,” ujarnya belum lama ini.

Baca Juga:  Alhamdulillah, NTB Berhasil Raih Tambahan Dua Medali Emas

Hal senada juga dikatakan Anggota DPRD NTB lainnya dari Fraksi Gerindra, yaitu Sudirsah Sujanto. Dia mengaku secara dokumentasi surat pemutusan kontrak oleh Pemprov NTB belum dilihatnya.

Selain itu, ia mengaku cukup bingung dengan pola pemutusan kontrak yang dilakukan pemerintah. Dimana pemutusan kontrak bisa datang dari pemerintah pusat.

Sedangkan aset tersebut milik Pemprov NTB dan kontrak dilakukan antara Pemda NTB dengan GTI. Maka, kata dia, surat pemutusan kontrak harusnya datang dari Pemprov bukan dari Pempus.

“Surat pemutusan kontrak itukan belum kita lihat. Yang kita bingungkan juga, kenapa surat (pemutusan kontrak) itu datangnya dari pusat,” tanya Sudirsah.

“Yang melakukan kontrak kerja inikan (antara) pemerintah dengan GTI. Lalu kenapa kok pusat yang mengeluarkan itu (surat pemutusan kontrak GTI). Inikan pertanyaan,” imbuhnya.

Dia kembali mempertanyakan terkait kejelasan surat pemutusan kontrak yang dilayangkan ke pihak PT GTI sebagaimana dikabarkan belum lama ini.

“Belum kita lihat (surat pemutusan kontrak GTI oleh Pemprov). Nomor suratnya berapa, fisiknya seperti apa,” sesal Legislator Udayana asal Dapil II Lombok Barat-Lombok Utara ini.

Ia sebagai perwakilan masyarakat di KLU mengaku, bahwa masyarakat hingga saat ini mempertanyakan kejelasan langkah yang diambil Pemprov pasca pemutusan kontrak.

Baca Juga:  PON XX Papua : Luar Biasa, NTB Tembus Peringkat 9 Nasional!

“Masyarakat bertanya-tanya. Langkah apa yang diambil pemerintah saat ini. Masyarakat juga menunggu ini,” ungkapnya.

Meski demikian, ia tak menampik bahwa persoalan ini masih menjadi perhatian bersama. Terlebih soal langkah yang akan diambil GTI pasca pemutusan kontrak.

Oleh karenanya ia mengajak semua pihak untuk bersabar sambil melihat perkembangan atau proses pasca pemutusan kontrak GTI oleh Pemprov NTB.

“Kita lihat kita tunggu sekarang. Apa yang dilakukan GTI. Apakah melakukan gugatan atau tidak. Inikan belum kita lihat, jadi kita wait and see dulu,” demikian Sudirsah Sujanto.

PEMPROV NTB BENTUK SATGAS LAKUKAN PENDATAAN DI GILI TRAWANGAN

Diberitakan sebelumnya, sebagai upaya tindak lanjut Pemprov NTB telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Aset Gili Trawangan.

Dimana saat ini Satgas melalui tim sudah mulai bekerja melakukan pendataan serta perbaikan data masyarakat dan pengusaha di Gili Trawangan.

Ini berkaitan dengan tata kelola aset di Gili Trawangan. Mengingat seperti apa dan bagaimana nantinya pola kerjasama yang akan digunakan.

Demikian hal itu ditegaskan oleh Kepala Dinsos NTB, Ahsanul Khalik sekaligus selaku Ketua Satgas Optimalisasi Aset Pemprov NTB di Gili Trawangan belum lama ini.

Menurut dia, bahwa proses kerja tim pendataan bersandar pada aturan hukum, kondisi sosiologis, psikologis serta harapan masyarakat.

Baca Juga:  Kehadiran Bang Zul di Papua Jadi Daya Dobrak Mencuatnya Semangat Para Atlet NTB

“Sehingga tim juga terus berkomunikasi yang seimbang dengan berbagai stake holder dan masyarakat secara langsung,” kata pria yang kerap disapa AKA ini.

Disisi lain, dia juga mengungkapkan bahwa proses-proses yang ada tetap memperhatikan juga langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak PT GTI.

Terlebih pasca diberikannya Keputusan Satgas Percepatan Investasi Presiden yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Gubernur tentang pemutusan kontrak dengan PT GTI.

“PT GTI masih memiliki hak untuk melakukan gugatan TUN, sehingga proses ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses penyelesaian skema kerjasama antara Pemprov dengan Masyarakat,” tegas AKA.

“Tentunya (skema) yang saling menguntungkan dan sesuai dengan aturan hukum,” imbuh mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB tersebut.

Oleh karenanya, mantan Penjabat Bupati Lombok Timur itu mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan/support untuk kelancaran proses ini demi kebaikan bersama.

“Kami harap semua pihak memberikan support kerja tim dan memberikan suasana adem, utamanya bagi masyarakat,” ajaknya.

“Do’a dan Ikhtiar terbaik bagi warga Gili Trawangan akan terwujud. Karena sinergitas dan pemahaman yang sama arah dan tujuan terbangun dalam komunikasi yang baik,” demikian tambah AKA. (red) 

Artikel sebelumyaKabupaten/Kota di NTB Harus Mampu Melihat Peluang
Artikel berikutnyaPilgub NTB 2024 Persaingan Meningkat : “Orang Bisa Nyalip Ditikungan”