HEADLINE

Edy Sayangkan Sikap IDP : “Pelaporan Itu Semestinya Tidak Perlu Terjadi”

67
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bima, Edy Muhlis.

NUSRAMEDIA.COM — Edy Muhlis selaku Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima menyayangkan sikap Bupati Hj Indah Dhamayanti Putri (IDP). Dimana melalui kuasa hukumnya telah mengadukan dirinya ke pihak Polda NTB terkait dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE.

Menurut dia, langkah pengaduan ke pihak kepolisian itu seharusnya tidak perlu terjadi. Meski demikian, sebagai warga negara yang baik dirinya mengaku tetap taat dnegan komitmen penegakkan supremasi hukum.

“Sebagai warga negara yang baik, saya tentu taat dengan komitmen penegakan supremasi hukum. Tapi pelaporan itu semestinya tidak perlu terjadi,” kata Edy Muhlis kepada awak media, Sabtu (2/10) kemarin di Mataram.

“Sebab unsur penyelenggara pemerintah itu selain eksekutif juga ada lembaga legislatif. Jadi aneh bin ajaib kalau Bupati melaporkan anggota DPRD yang merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah,” tambahnya menyayangkan.

Dijelaskan politisi NasDem itu, pernyataan yang dilontarkannya disejumlah media itu didasari atas adanya pengaduan resmi dari masyarakat kepada pihaknya, yakni Komisi III. Dimana, masih kata Edy, Komisi III adalah Komisi yang membidangi soal pelelangan proyek, perhubungan dan sejumlah Dinas/OPD lainnya.

Berdasarkan tugas dan fungsi anggota DPRD, sambung dia, merujuk ketentuan UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sudah snagat jelas. Dimana mengatur secara jelas bahwa anggota dewan tidak dapat dituntut dimuka pengadilan sepanjang yang disampaikan menganut azas kepentingan umum.

Baca Juga:  Hingga Hari Ini, NTB Berhasil Sabet 8 Medali Emas

“Anggota dewan dalam berpendapat, menyampaikan pertanyaan, memberikan pernyataan, baik secara resmi maupun secara tidak resmi,” katanya. “Baik didalam rapat maupun diluar rapat, sepanjang yang disampaikan menganut asas kepentingan umum,” imbuh Edy Muhlis.

Oleh karenanya, atas dasar itulah anggota dewan tidak dapat dituntut di muka pengadilan. Dan hal itu juga dikuatkan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 Pasal 227. Bahwa, kata dia, anggota dewan dalam memberikan pendapat, memberikan saran, berbicara dimuka umum baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis, kemudian memberikan pertanyaan dan pernyataan, maka tidak dapat dituntut dimuka pengadilan.

Mantan Ketua Umum HMI Cabang Bima itu mengaku sangat sadar berbicara dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sebagai anggota dewan. Karena menurutnya dalam rangka memenuhi tugas dan kewajiban atas pengaduan masyarakat yang diterima pihaknya selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bima.

“Hal itu dilakukan dalam rangka membuat persoalan itu menjadi terang benderang. Maka dari itu saya berharap, Bupati selaku instrumen penyelenggara Pemerintah Daerah agar tidak menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi itu dengan persoalan hukum. Semestinya persoalan ini adalah persoalan komunikasi yang harus dibangun antara eksekutif dengan legislatif,” katanya.

Baca Juga:  Selamat, Hari Ini NTB Panen Emas di PON Papua : Alhamdulillah!

“Saya ini adalah anggota dewan yang merepresentasikan rakyat dan berbicara atas nama rakyat. Jadi tidak asal ngomong. Olehkarenanya saya berharap Bupati untuk tidak merespon kritikan itu dengan melaporkannya secara hukum karena akan berdampak pada kepentingan-kepentingan yang lebih besar dan akan mengganggu hubungan baik antara legislatif dengan eksekutif,” tambah Edy.

Dikatakannya, kritikan yang dilontarkannya merupakan hal biasa sehingga tidak perlu dibiaskan. Sementara berkaitan dengan pernyataan yang dimuat di media online, pihaknya mengatakan hanya menegaskan pernyataan yang disampaikan oleh mantan Kadis Perhubungan yang telah menyebutkan berkali-kali dihadapan dirinya dan sejumlah rekannya yang lain bahwa diduga sekitar Rp 275 juta tersebut juga diserahkan kepada Bupati.

“Kan itu saja dan tidak harus dibiaskan kemana-mana. Masalah ini sebenarnya murni masalah antara Bupati dengan mantan Kadis Perhubungan, Syafruddin, itu. Kalau memang Bupati merasa keberatan dengan hal itu, maka seharusnya yang dilaporkan itu adalah Pak Syafruddin. Sebab sumber utama masalahnya ada disitu,” kata Edy.

“Saya sebagai corong publik, maka saya harus ngomong berdasarkan pernyataan Pak Syafruddin. Sebab soal itu sudah menjadi tugas saya untuk memfasilitasi penyelesainnya berdasarkan aduan masyarakat dan aduan itu dilakukan secara resmi. Jadi apa yang saya lakukan itu dalam rangka sedang melakukan tugas,” imbuhnya.

Baca Juga:  Gubernur NTB : "Insya Allah, Bonus Kita Berikan Tanggal 28 Oktober"

Tak hanya itu, ia juga meminta kepada Kuasa Hukum Bupati IDP agar tidak mendefinsikan apa yang dilakukannya itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan asas hukum seperti melakukan dugaan tindak pencemaran nama baik dan pelanggaran ITE.

“Terjemahan saya adalah pelanggaran ITE itu adalah ketika saya bermain ITE atau bermain medsos. Itu perlu saya luruskan dan saya minta pihak penyidik tidak terjebak dalam definisi tersebut. Sebab kita ini adalah warga negara yang baik yang taat terhadap asas hukum,” ujad Edy.

“Mestinya dengan klarifikasi saja sudah selesai. Bukan malah membuat laporan secara hukum. Inikan tidak dewasa sekali caranya. Atau kalau keberatan terhadap hal itu, laporkan saja Pak Syafruddin. Karena pernyataan itu dibuat mengutip pengakuan Syafruddin dan disaksikan oleh beberapa orang termasuk Ketua Komisi I,” tambaya.

Dilakukannya hal tersebut murni sebagai kapasitas anggoga DPR. “Niat kita melakukan hal ini adalah untuk memfasilitasi agar semua masalahnya menjadi baik. Sebab itulah tugas dan fungsi anggota dewan,” demikian Edy Muhlis. (red) 

Artikel sebelumyaMereka Bersinergi Melindungi Perempuan dan Anak di NTB
Artikel berikutnyaKabupaten/Kota Harus Kreatif!