HEADLINE

F-Gerindra Prihatin, F-PKS Apresiasi Upaya Gubernur NTB

213

MATARAM — Penegasan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terkait kontrak PT Gili Trawangan Indah menuai beragam tanggapan. Dimana pemprov akhirnya memilih mengadendum kontrak PT GTI dari pada harus memutuskannya. Sikap yang diambil pemprov, juga mencermati berdasarkan saran dan masukan dari berbagai pihak. Yakni seperti sejumlah institusi negara, antara lain Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Kejaksaan, KPK, BPK bahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menanggapi hal itu, Sekretaris Fraksi PKS DPRD NTB-Sambirang Ahmadi memberikan apresiasi atas upaya Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah dalam menyikapi persoalan GTI. Bahkan telah melakukan upaya somasi terhadap PT tersebut. Menurut dia, persoalan GTI bukan masalah baru. Sebab, persoalan itu merupakan warisan masa lalu. Hanya saja, diera Zulkieflimansyah persoalan GTI baru menunjukkan kemajuan yang dinilainya sudah sangat luar biasa.

Karena jauh sebelumnya, persoalan GTI malah tidak menuai kejelasan terkesan tidak digubris. Namun, NTB dibawah kepemimpinan Doktor Zul persoalan PT GTI menunjukkan perubahan signifikan. Begitupun dengan pihak DPRD NTB periode saat ini, yang mana telah secara tegas merekomendasikan kepada eksekutif untuk melakukan pemutusan kontrak dengan PT GTI.

“Seperti yang saya katakan, yang jelas kasus GTI ini bukan masalah baru. Ini warisan masa lalu. Karenanya saya mengapresiasi DPRD NTB periode sekarang sudah tegas merekomendasikan untuk putus kontrak,” kata Sambirang. “Saya juga memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur NTB yang sudah melakukan berbagai upaya dalam menyikapi persoalan PT GTI. Ini sudah kemajuan luar biasa. Hal ini tidak pernah terjadi di periode (kepemimpinan) sebelumnya,” imbuhnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD NTB itu, juga menyikapi soal anggapan-anggapan mencuat tertuju kepada Gubernur NTB, yang menilai tidak serius menyikapi persoalan GTI. Justru, kata Sambirang Ahmadi, Gubernur NTB sangat aktif menindaklanjuti dengan cara yang baik dan benar. Bahkan tidak melanggar hukum. “Beliau sangat aktif, malah dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum,” ucap wakil rakyat di Udayana asal Dapil Sumbawa-Sumbawa Barat tersebut.

Dia juga tak nenampik, bahwa persoalan GTI bukanlah hal mudah seperti apa yang dibayangkan. Terlebih soal pemutusan kontrak. Karena, menurut dia, diperlukan kajian dan analisa yang mendalam, apalagi persoalan ini menyangkut masalah hukum. “Kan tidak bisa serta merta dieksekusi begitu saja tanpa kajian dan analisa hukum. Itu sebabnya Pak Gubernur meminta kajian tim kejaksaan sebagai pengacara negara supaya kebijakannya tidak malah jadi blunder,” katanya.

Pria yang akrab disapa Ustadz Sam ini juga menegaskan bahwa dalam persoalan GTI, sikap DPRD NTB tetap sama yaitu memutus kontrak. “Sikap DPRD sudah jelas, putus kontrak,” tegasnya. Hanya saja, ia memperkirakan karena memang ada beberapa hal yang menjadi perhatian Pemprov NTB saat ini sehingga tidak memutus kontrak PT GTI.

“Kenapa tidak langsung putus kontrak? Iya tentu Pemda memikirkan konsekwensinya yang justru membuat pemerintah tidak akan bisa mendapatkan manfaatnya secepat yang kita inginkan,” tuturnya. “Karenanya perlu juga kita pertimbangkan opsi adendum yang memungkinkan kita melakukan rekstrukturisasi target PAD berdasarkan kesepakatan baru disisa waktu HGB-nya 6 tahun kedepan,” tambahnya.

Ditegaskannya, bahwa pada intinya sikap DPRD NTB, khususnya Komisi III sendiri tidak ada yang berubah. “Prinsipnya sikap kami tidak ada yang brubah. Komisi III konsennya ke penyelamatan potensi PAD,” ungkapnya. “Asumsinya kalau kontrak dengan GTI diputus, maka ada peluang kita membuat kontrak baru dengan pihak lain yang lebih menguntungkan,” lanjutnya lagi.

Baca Juga:  Gerindra Siapkan Pendampingan Hukum untuk Wabup Danny

Terkait hal ini, menurut dia, masalahnya sekarang, setelah Gubernur atas arahan sejumlah institusi negara. KPK meminta rekomendasi dari tim kejaksaan yang ditunjuk sebagai pengacara negara. Rekomendasinya ada dua, disebutkannya, yaitu memutus kontrak dan adendum. Sedangkan hasil LHP BPK juga meminta adendum yang ada.

“Intinya kita harus menegakkan hukum dengan cara tidak melawan hukum daripada kita ngotot putus kontrak tapi tetap bermasalah secara hukum, lebih baik kita adendum tapi PAD kita naik,” kata Sambirang. “Memutus kontrak secara sepihak bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Prosesnya jadi semakin panjang, nanti pengadilan yang putuskan. Karenanya harus didahului dengan gugatan wanprestasi,” demikian.

SAYANGKAN SIKAP GUBERNUR NTB

Berbeda dengan Sudirsah Sujanto-Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD NTB malah menyayangkan sikap Pemprov dalam hal ini Gubernur NTB dalam menanggapi persoalan GTI. Padahal proses pertimbangan sudah dijalani cukup lama. “Hampir setahun proses pertimbangan, kajian dan observasi atau apalah namanya dilakukan gubernur. Namun endingnya, bukannya baik, bukannya manfaat yang di peroleh oleh masyarakat. Tapi mudharat yang didapat atas putusan akhir terhadap penelantar tanah PT GTI,” katanya, Jum’at (4/6).

Ia mengaku prihatin atas keputusan tersebut yakni mengadendum kontrak GTI terkait nasib 65 hektare aset tanah Pemprov di Gili Trawangan yang telah ditelantarkan oleh PT tersebut selama puluhan tahun lamanya. “Sudah nirprestasi,” kata Sudirsah. Bahkan, Anggota DPRD NTB jebolan Dapil Lombok Barat-Lombok Utara itu mengaku sudah cukup banyak menunjukan fakta dengan membawakan kondisi prihatin masyarakat/daerah atas kerugian yang diakibatkan GTI.

“Tak terhitung berapa kali saya dan sejumlah pihak waras yang menunjukkan fakta membawakan kondisi empiris daerah dan masyarakat atas kerugian yang di akibatkan oleh GTI berdasarkan temuan KPK dan hasil kajian jujur berbagai pihak. Namun memang gubernur ini seperti orang dalam kebingungan, malas mendengar, enggan menerima masukan yang rasional,” sesal Sudirsah.

“Kita sekali lagi pasti belum lupa, hasil investigasi KPK menemukan triliunan rupiah kerugian negara dilahan yang di kelola PT GTI ini. Dan secara langsung kita juga bisa melihat tidak satu pun point kontrak yang dipenuhi PT GTI di Trawangan dan itu berlangsung puluhan tahun bahkan sejak kontrak di keluarkan tahun 1995 silam. Ahh, mungkin karena gubernur ini bukan orang NTB tulen, sehingga tidak bisa merasakan derita rakyat,” tambahnya.

Padahal sebelumnya, masih kata dia, wacana pemutusan kontrak GTI justru diinisiasi oleh gubernur. Namun pada akhirnya hal itu dinilainya hanya isapan jempol semata. “Dan parahnya menjadi pemberi harapan palsu yang kemudian tersisa hanya janji kosong, hanya karena ambisinya yang ingin memuliakan investasi,” tegas Sudirsah.

Keputusan yang diambil Pemprov dinilainya keliru, bahkan sangat disayangkan. Ia sebagai rakyat sekaligus wakil rakyat Gumi Dayan Gunung (Lombok Utara) mengaku prihatin dengan sikap politik dan keputusan Gubernur. “Bayangkan lebih dari setengah masa kepemimpinannya, tidak banyak prestasi fundamental yang bisa dicapai. Malah sebaliknya yang mulia pak gubernur nampak lemah didepan pengusaha,” kata Sudirsah.

Baca Juga:  Peserta SKD CPNS NTB Diminta Percaya dengan Kemampuan Diri

“Beliau pak gubernur sebagaimana kita lihat dimedia akhirnya menyatakan akan memberi adendum kepada perusahaan yang untuk kesekian kalinya saya sebutkan adalah konsorsium antah berantah yang nyata-nyata tidak pernah memuliakan perjanjian dan kepercayaan pemerintah,” geramnya.

Oleh karenanya, ia mempertanyakan letak kemuliaan investor semacam itu. Dimana menurut dia, sudah jelas dan nyata telah merugikan daerah selama bertahun-tahun. “Tentu kita sepakat, sangat bijak kalau mengikuti konsep presiden Jokowi yang memuliakan investasi, tapi presiden secara tegas memberlakukan itu untuk investasi yang menghasilkan keuntungan dan kemanfaatan bagi negara dan rakyat,” katanya.

“Ini Gubernur NTB, malah tidak bisa melihat dan membedakan investor yang layak dimuliakan dengan investor yang me-mudharatkan. Dalam konteks status quo yang menjadi “phobia” gubernur, sesungguhnya jauh lebih baik tanah 65 hektare di Gili Trawangan berstatus quo selama 5-6 tahun kedepan. Dibanding memperpanjang kontrak yang sudah pasti merugikan daerah jika terus membiarkan PT GTI yang menguasai tanah negara potensial itu,” sambungnya.

Menurut Sudirsah, status quo, selama itu tidak terasa lama, karena begitu selesai status quo, pemprov dan rakyat secara merdeka dan leluasa mengelola hal miliknya selama dan terlepas dari jeratan kontrak palsu. Maka dari itu, ia berharap gubernur mesti menyadari keputusannya memberi waktu lagi untuk GTI akan memperpanjang derita Gili Trawangan sebelum tidak lagi menjabat sebagai Gubernur NTB nantinya.

“Kami sekali lagi tentu makin merasa sedih dan miris karena perjuangan rakyat makin jauh berhasil. Secara personil, tidak banyak yang bisa saya lakukan. Namun secara kelembagaan, kami fraksi Gerindra bersama para pejuang dari partai rakyat lainnya di Udayana tetap akan berjihad tak akan mundur melawan ke jahiliyahan (ketidak mengertian) penguasa ini melalui hak Interpelasi kami yang melekat selaku legislator,” pungkasnya.

ADENDUM KONTRAK GTI BERDASARKAN SARAN/MASUKAN

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kamis (3/6) kemarin, Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah didampingi Sekda HL Gita Ariadi menggelar konferensi pers terkait persoalan PT Gili Trawangan Indah (GTI). Konferensi pers yang terlaksana di ruang rapat utama (RRU) kantor gubernur ini juga dihadiri oleh Kajati NTB, Tomo Sitepu dan sejumlah jaksa pengacara negara (JPN).

Dikesempatan ini, Pemprov NTB akhirnya memutuskan mengadendum kontrak PT GTI dari pada harus memutus kontrak. Diungkapkan Gubernur NTB, keputusan itu berdasarkan saran/masukan dari berbagai pihak, yakni sejumlah institusi negara. Seperti Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Kejaksaan, KPK, BPK bahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Setelah mendengarkan masukan-masukan itu, maka diadendum dengan catatan, apa itu nanti selanjutnya akan dibahas,” kata Doktor Zul sapaan akrab Gubernur NTB. Menurut dia, jauh sebelum memutuskan itu, Pemprov NTB sebetulnya sudah menerima rekomendasi dari KPK, DPRD NTB, Biro Hukum Setda NTB dan Kejaksaan selaku pengacara negara untuk memutus kontrak atau adendum.

Dari opsi itu, akhirnya Pemprov NTB memilih memutus kontrak PT GTI. Namun meski pada awalnya telah memutus kontrak, kata Doktor Zul sapaan akrab Gubernur NTB, bahwa keputusan itu bukanlah keputusan akhir. Sehingga, kata dia, pihaknya perlu mendengarkan kembali masukan dan pertimbangan dari pihak lain. Salah satunya Kejaksaan Tinggi NTB.

Baca Juga:  Kritikan dan Apresiasi Warnai DPRD NTB Bicara 3 Tahun Zul-Rohmi

“Kalau di putus kontrak apa reaksi PT GTI, kalau tidak ada, ya enak kita tidak perlu sibuk ini dan itu,” kata orang nomor satu di NTB tersebut. “Tapi kalau itu ada keberatan dan harus berurusan dengan pengadilan maka panjang, bahkan hingga bertahun tahun. Dari pada ini harus berlama-lama sehingga pemerintah tidak menginginkan hal itu,” imbuhnya.

Selain pertimbangan waktu, Pemprov ingin memuliakan kontrak dan investasi. Artinya bukan berarti pemerintah memuliakan kontrak berlebihan tapi memuliakan isi perjanjian. Karena refrensinya itu adalah kontrak. “Makanya Kejaksaaan memberikan masukan, sayang kalau ini lama-lama butuh waktu dan tidak dapat apa-apa kalau itu putus kontrak. Makanya ada adendum dengan catatan itu,” kata Bang Zul.

Kemudian, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Tomo Sitepu menyampaikan ada empat aspek yang menjadi pertimbangan sehingga pihaknya akhirnya menyarankan agar Pemprov NTB untuk mengambil keputusan mengadendum kontrak PT GTI. Antara lain, kata Kajati NTB, yaitu seperti kepastian investasi, masalah sosial, aspek pariwisata, dan optimalisasi aset-aset Pemprov yang ada.

“Kalau putus kontrak ini akan berperkara sampai lima tahun, sehingga status tanah jadi status quo. Dan ini kita tidak inginkan. Makanya kita adendum kontrak dengan penyesuaian aturan. Tentunya dengan jaminan,” tegas Tomo. “Lalu kalau tidak ada jaminan apa konsekuensinya, seperti tidak punyak modal. Ya jelas kita tidak mau, tapi rupanya mereka berminat dan berjanji siap membangun,” tambahnya lagi.

Menurut Tomo, keputusan adendum ini sudah mendapat dukungan KPK, BPK dan Kemendagri setelah pihaknya melakukan konsultasi ke sejumlah institusi negara tersebut. “Karena setelah kita kaji, ternyata lebih banyak mudharatnya dari pada kita putus dengan memberikan adendum kontrak. Tapi sekali lagi itupun harus ada jaminan kepada daerah dalam hal ini modal dan itu menjadi syarat utama yang diberikan oleh kita, karena kita tidak ingin ini kasus seperti ini terulang lagi,” tegasnya.

Ditambahkan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB HL Gita Ariadi, terkait apa isi klausul perjanjian dalam adendum belum bisa dijabarkan lebih jauh. Karena harus dikomunikasikan lebih lanjut antara kedua belah pihak, yakni Pemprov dan PT GTI. “Untuk selanjutnya akan ada tahapan kedua untuk memformat terkait isi tindaklanjut tersebut. Ada delapan tahapan yang kita persiapkan dan ini akan kita cicil untuk selanjutnya akan kita sampaikan,” ujarnya.

Setelah semua itu rampung, lanjut mantan Kepala DPMPTSP NTB ini, nantinya akan diikuti dengan penandatangan pokok-pokok isi kesepakatan antara Pemprov NTB dan GTI. “Yang pasti tidak merugikan daerah, harus memperhatikan kepentingan investor dan tidak lupa harus mengakomodir kepentingan di bawah karena banyak pengusaha yang juga sudah berusaha lahan tersebut,” tutupnya.

Untuk diketahui, adendum dengan sejumlah catatan akan jadi prioritas. Bahkan Pemprov telah menyiapkan ada sekitar 8 tahapan dan akan melakukan penandatanganan pokok-pokok kesepakatan. Adapun syarat utamanya, yaitu PT GTI harus memberikan jaminan dengan modal jelas untuk berinvestasi di Gili Trawangan. (red) 

Artikel sebelumyaGili Matra dan Gili Balu Menuju Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang
Artikel berikutnyaSMK Gemilang Karya dan Rencana Kerja Dikbud NTB 2021