HEADLINE

Fraksi PAN Minta Penetapan APBD-P 2021 Ditunda

53
Keterangan Foto : Ketua Fraksi PAN NTB, Hasbullah Muis (kiri) dan Wakil Ketua Fraksi PAN NTB, Muhammad Nasir.

NUSRAMEDIA.COM — Selasa siang (14/9) tadi, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar rapat pimpinan bersama dengan melibatkan Fraksi, Komisi, OPD dan TAPD NTB. Dalam rapim antara legislatif dan eksekutif itu membahas sejumlah persoalan. Antara lainnya, fokus terhadap realisasi program pada APBD Murni Tahun 2021.

Hanya saja, rapat dikabarkan sempat diwarnai ketegangan lantaran adanya perbedaan pendapat. Bahkan beberapa anggota nampak marah besar. Betapa tidak, mulai dari aksi pukul meja, saling tunjuk hingga keluar angkat kaki dari ruang berlangsungnya rapim.

Parahnya lagi, agenda rapat paripurna DPRD NTB dengan agenda penetapan APBD Perubahan Tahun 2021 yang dijadwalkan pukul 14.00 Wita harus ditunda dan rencananya akan digelar sekitar pukul 20.00 Wita.

Kepada awak media, Ketua Fraksi PAN DPRD NTB, H Hasbullah Muis mengaku cukup menyayangkan sikap pihak eksekutif. Karena, pihaknya menilai pihak eksekutif tidak transparan. Terutama soal realisasi program dalam APBD Murni Tahun 2021.

Baca Juga:  Bukhori Prihatin dengan Kondisi Petani Tembakau

“Jadi kita tadi ada rapat pimpinan dengan OPD dan TAPD terkait singkronisasi realisasi program APBD Murni. Kami (Fraksi PAN) meminta agar ada kejelasan kepada OPD terkait realisasi,” ujar pria yang akrab disapa Konco ini.

Menurut dia, sangat tidak pas ketika saat ini berbicara harus menetapkan APBD Perubahan, sementara realisasi program APBD Murni belum jelas. “Fraksi PAN berpandangan bahwa seharusnya ada kejelasan terhadap program itu. Baru kemudian membahas program APBD-P,” tegas Konco.

“Ada ketidak singkronan kerja OPD dengan BPKAD. Kepala BPKAD yang menentukan kebijakan tidak hadir. Kalau tidak hadir bagaiamana kita dapat informasi secara utuh,” geramnya. Mengingat banyak hal yang masih samar, bahkan dinilainya tidak menuai kejelasan, politisi PAN itu meminta agar penetapan APBD-P 2021 ditunda.

Baca Juga:  Style Doktor Zul Dinilai Mirip Jokowi

“Sebaiknya ditunda dulu (Penetapan APBD-P), ini dalam rangka menjaga hubungan baik antara legislatif-eksekutif. Kita ini sejajar agar jangan sampai ada saling mencurigai,” ungkapnya.

Terlebih hingga saat ini, masih kata Anggota Komisi IV DPRD NTB ini, persoalan kejelasan ini belum menuai titik terang. Apalagi, kata Konco, berbicara soal komitmen. “Komitmen ini penting. Pemerintah adalah eksekutor. Bagaimana DPR mau melakukan pengawasan,” sesalnya.

“Semua kita ketahui bersama, bahwa realisasi (program) belum maksimal. Ini kan sudah masuk triwulan IV. Karena sekitar kurang dari 50 persen realisasi belanja dan pendapatan,” tambah wakil rakyat di Udayana jebolan asal Dapil II Lombok Barat-Lombok Utara.

Oleh karenanya, pihaknya mengajak agar mengedepankan sikap transparan dan masalah ini segera terselesaikan, sehingga tidak menyisakan persoalan pada 2022 mendatang. “Jangan sampai kita akhiri priode 2021 menyisakan masalah ke 2022. Harus ada good will, dan kesadaran serta keterbukaan penyelesaian terhadap persoalan di daerah,” pungkasnya.

Baca Juga:  Surat Putus Kontrak Segera Dilayangkan Pemprov ke GTI

Senada disampaikan Muhammad Nasir selaku Wakil Ketua Fraksi PAN NTB, ia menekankan agar dalam setiap persoalan pentingnya sikap terbuka. Sehingga setiap persoalan menuai kejelasan. “Fraksi PAN menekankan agar (eksekutif) terbuka. Jangan sampai kesannya saling lempar dan saling curiga,” tegasnya.

Maka dari itu, pihaknya meminta agar kembali duduk bersama. “Kejujuran itu penting. Fraksi PAN minta ditunda saja dulu Penetapan APBD-P sebelum selesai masalah bersama DPRD dan TAPD/OPD. Seharusnya dalam hal ini harus lebih bersikap satria. Kalau janji A ya tunaikan dululah, baru bicara rencana B. Jangan kita bicara plan B kalau plan A saja belum selesai,” tandasnya. (red) 

Artikel sebelumyaBerkunjung ke Mangkung, Kadisperkim NTB : “Semoga Jadi Saksi Kita Kelak di Yaumul Mizan”
Artikel berikutnya1.078 Maba IAIH NW Lotim Ikuti Master 2021