HEADLINE

Gubernur Dinilai Tak Hargai Rekomendasi DPRD NTB

113

MATARAM — Setelah melalui berbagai pertimbangan dan usulan dari berbagai pihak, akhirnya Pemprov NTB berencana akan mengambil langkah adendum terkait kontrak karya PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Bahkan saat ini Pemprov sedang dalam tahapan pembahasan lebih lanjut. Lebihnya lagi, Pemprov dengan GTI akan melakukan penandatanganan pokok-pokok kesepakatan.

Hal ini terus mendapat sorotan keras pihak DPRD NTB. Terlebih, Pemprov dalam hal ini Gubernur NTB dinilai main-main dan tidak menghargai rekomendasi DPRD, yaitu melakukan pemutusan kontrak GTI.

Baca Juga:  Kritikan dan Apresiasi Warnai DPRD NTB Bicara 3 Tahun Zul-Rohmi

“Kalau begini caranya berarti Gubernur main-main dan tidak menghargai rekomendasi DPRD. Secara administrasi ketatanegaraan itu sudah salah,” tegas Syirajuddin Anggota DPRD NTB dari Fraksi PPP, Kamis siang (10/6) tadi di Mataram.

Menurut dia, persoalan GTI ini sebenarnya telah selesai. Karena kontrak kerja antara Pemprov dan PT GTI dilaksanakan pada tahun 1995, dan itu dengan persetujuan DPRD.

“Nah, sekarang dengan kondisi GTI yang sudah wansprestasi berbagai kajian analisa ada pendapat hukum dari kejaksaan, maka lembaga DPRD memberikan surat persetujuan melalui surat keputusan untuk melakukan pemutusan kontrak dengan PT GTI,” kata Syirajuddin.

Baca Juga:  Peserta SKD CPNS NTB Diminta Percaya dengan Kemampuan Diri

Oleh karenanya, secara tegas wakil raykat di Udayana asal Dapil VI tersebut sebagai anggota DPRD NTB dirinya akan menjaga kehormatan lembaga DPRD. Bahkan akan tetap bertahan pada posisi dimana Pemprov dan GTI harus memutuskan kontrak.

“DPRD tidak mengenal adendum. DPRD hanya mengenal bahwa Pemprov dan PT GTI putus kontrak. Itu putusan final dan mengikat melalui surat keputusan,” demikian geram Syirajuddin. (red) 

Artikel sebelumyaGubernur NTB Akan Siapkan Lahan Bagi Investor Tanaman Porang
Artikel berikutnyaPemprov NTB Teken Kesepakatan Adendum dengan PT GTI