HEADLINE

Gubernur NTB Diminta Libatkan DPRD Bahas dan Tetapkan Adendum Kontrak GTI

103

MATARAM — Anggota DPRD Provinsi NTB – H Ruslan Turmudzi berharap kepada pemerintah, agar tidak jalan sendiri melakukan adendum kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI).

“Kita minta kepada eksekutif dalam hal ini gubernur dalam rangka pembahasan atau penetapan adendum itu melibatkan DPRD,” ujarnya kepada wartawan di Mataram.

Menurut Ruslan, penyelenggaraan sebuah keputusan peraturan daerah harus dilakukan bersama-sama, yaitu antara pihak eksekutif dan legislatif.

“Tentunya keputusan yang sudah diambil oleh DPRD NTB terkait dengan pemutusan kontrak, ya harus dibahas juga dengan eksekutif. Apakah dilanjutkan dengan menjalankan keputusan DPRD atau ada solusi lain,” katanya.

Baca Juga:  Satgas Terjunkan Tim Fokus Lakukan Perbaikan Data Tata Kelola Aset di Gili Trawangan

“Karena penyelenggara pemerintah itukan DPRD dan Eksekutif. Oleh karena itu, ya caranya bagaimana kita (melakukan) rapat kerja. Apakah gubernur yang mengundang DPRD atau DPRD yang mengundang pemerintah,” imbuh politisi PDI Perjuangan tersebut.

Mengenai persoalan ini, masih kata Ruslan, harus dibicarakan dengan para Pimpinan DPRD NTB. Terlebih pimpinan dewan sebagai juru bicara, sehingga tidak berpolemik.

Pada dasarnya setiap langkah tersebut, kata dia, semua tujuannya adalah baik. Agar bagaimana aset itu didapatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:  RSUD NTB Jadi RS Rujukan Tangani Pebalap World Superbike yang Alami Kecelakaan

“Tetapi konsep yang kita tawarkan itu bagaimana bisa musyawarah mufakat antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi,” kata anggota DPRD NTB jebolan Dapil Lombok Tengah ini.

Berkaitan soal perbedaan pendapat, Ruslan menilai adalah hal yang biasa. Oleh karenanya, terkait adendum kontrak GTI harus dibicarakan untuk dibahas dan diputuskan bersama-sama.

“Sekarang ketika eksekutif ini melakukan adendum, tentunya adendum ini merupakan butir-butir yang ada didalam kontrak, harus minta juga pembahasan dan persetujuan DPRD,” katanya.

“Harus dibahas bersama DPRD. Intinya harus melibatkan DPRD. Kan ini sifatnya masih usulan semua (soal adendum), nanti didalam rapat kerja itulah kita bicarakan,” demikian Ruslan Turmudzi.

Baca Juga:  Panen Padi di Sumbawa, Johan : Tidak Ada Alasan Lagi Bagi Pemerintah Lakukan Impor Beras!

Sekedar informasi, belum lama ini Gubernur NTB didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) NTB bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB menggelar konferensi pers dan berencana akan melakukan adendum kontrak karya PT GTI.

Giat yang terlaksana di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur itu juga dihadiri sejumlah Jaksa Pengacara Negara (JPN). Bahkan dalam waktu dekat, pihak Pemprov juga akan melakukan penandatangan pokok-pokok kesepakatan dengan PT GTI. (red) 

Artikel sebelumyaPDIP Mataram Gelar Aksi Bersih Pantai
Artikel berikutnyaPilkada Serentak 2024, Lima Kandidat Cakada PDIP Akan Digodok