HEADLINE

Gubernur NTB Minta ITDC Jelaskan Kondisi Apa Adanya

130
Keterangan Foto : Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah saat menjajal sirkuit MotoGP Mandalika pada Sabtu 21 Agustus 2021

MATARAM — Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah meminta pihak PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) memberikan klarifikasi sebagai pencerahan kepada masyarakat. Terutama soal polemik masih adanya puluhan kepala keluarga yang hingga saat ini masih tinggal dalam area Jalan Khusus Kawasan (JKK) di Mandalika.

Pasalnya, merebak kabar bahwa sejumlah warga kesulitan mendapatkan akses jalan dalam melintas. Hal ini menurut Gubernur tidak boleh dibiarkan berlarut. Sehingga, lanjut Bang Zul kerap Gubernur disapa, ada sebuah pencerahan kepada masyarakat dan langkah penyelesaian secara baik.

“ITDC (harus) jelaskan kondisi apa adanya. Dan kami tetap berharap mudah-mudahan penyelesaiannya dengan dialog secara kekeluargaan,” sarannya, Sabtu malam (21/8) kemarin kepada NUSRAMEDIA. Disisi lain, orang nomor satu di NTB itu juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi hanya lantaran kepentingan segelintir orang.

Terlebih yang ingin memanfaatkan situasi untuk meraih keuntungan dengan memanfaatkan masyarakat. Penegasan ini disampaikan Gubernur menyikapi isu yang berkembang. “Intinya, kita berharap nggak boleh masyarakat merasa dirugikan. Tapi nggak boleh juga ada yang terprovokasi demi kepentingannya sendiri,” tegas Bang Zul.

Untuk diketahui, dengan adanya sirkuit Mandalika, tidak lama lagi NTB akan menghadapi event-event internasional. Antara lainnya, MotoGP dan World Superbike pada November mendatang. Diharapkan, agar dalam perhelatan akbar balapan motor dunia itu, NTB sebagai tuan rumah dapat memberikan yang terbaik.

Baca Juga:  Peserta SKD CPNS NTB Diminta Percaya dengan Kemampuan Diri

PT ITDC BERIKAN KLARIFIKASI

PT ITDC nampaknya langsung merespon cepat apa yang menjadi harapan Gubernur NTB ini. Betapa tidak, ITDC tanpa lama memberikan klarifikasi sekaligus pencerahan terkait polemik warga yang masih tinggal dalam area Jalan Khusus Kawasan (JKK). Minggu (22/8), I Made Agus Dwiatmika selaku VP Corporate Secretary PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ITDC memberikan penjelasannya.

ITDC, kata dia, dalam setiap kegiatannya selalu mengikuti aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, seluruh lahan yang masuk dalam HPL atas nama ITDC telah berstatus clear and clean, tetapi sebagian masih dihuni warga. “Berdasarkan hasil pendataan kami, masih ada 48 KK yang tersebar di 3 bidang lahan enclave dan 11 bidang lahan HPL ITDC di dalam area Jalan Khusus Kawasan (JKK),” katanya. “Untuk 3 bidang lahan enclave, kami tengah dalam proses pembebasan lahan dengan pemilik lahan yang masuk dalam Penlok 1 tersebut dan kami optimistis proses akan segera selesai,” tambah Made Agus Dwiatmika.

Baca Juga:  Kritikan dan Apresiasi Warnai DPRD NTB Bicara 3 Tahun Zul-Rohmi

Untuk warga yang masih bermukim dilahan-lahan dengan status kepemilikan sertifikat HPL atas nama ITDC, masih kata dia, pihaknya selalu mengedepankan pendekatan humanis dan sosial. Bahkan, tegas dia, pihaknya sangat menghindari proses “gusur” atau “pindah paksa” terhadap masyarakat. Selain itu, pihaknya secara konsisten terus melakukan pendekatan sosial dan humanis kepada para warga tersebut agar mereka dapat direlokasi sekaligus diberdayakan.

Ditegaskan Made Agus Dwiatmika, ITDC juga telah menyiapkan sejumlah solusi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi. Pertama, telah disediakan 2 tunnel (terowongan) untuk akses keluar-masuk dari/ke dalam area di dalam JKK. Dan untuk akses menuju ke Pantai Seger, sambung dia, telah dibuatkan akses baru di pinggir service road menuju pantai. Dalam waktu dekat memberdayakan warga tersebut dengan pelatihan-pelatihan.

Sehingga nantinya, warga dapat ikut berperan dalam penyelenggaraan event balap internasional. ITDC juga akan memberdayakan mereka untuk bekerja di property milik ITDC (contoh: Hotel Pullman Mandalika). “ITDC juga menyiapkan tempat yang layak untuk memberi kesempatan berusaha di Bazaar Mandalika. Dalam jangka menengah, kami akan merelokasi warga tersebut ke lokasi permanen sarana hunian wisata yang tengah disiapkan oleh Kementerian PUPR,” ungkap Made Agus Dwiatmika.

Baca Juga:  Panen Padi di Sumbawa, Johan : Tidak Ada Alasan Lagi Bagi Pemerintah Lakukan Impor Beras!

“Dengan pendekatan-pendekatan yang kami lakukan tersebut, kami harapkan warga yang masih bermukim di dalam area JKK dapat berdampingan dan menjadi bagian dari rencana penyelenggaraan event tersebut,” imbuhnya.

Diluar hal tersebut, lebih lanjut dijelaskannya, apabila masih ada masyarakat yang merasa berhak atas kepemilikan tanah di area JKK dan memiliki dokumen pendukungnya, akan tetapi berada di atas lahan yang memiliki sertifikat HPL atas nama ITDC, maka pihaknya mempersilakan mereka untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

“ITDC hanya akan memberikan penggantian sesuai nilai appraisal sepanjang memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah secara hukum. Tidak tumpang tindih dengan HPL ITDC. Lokasi lahan sesuai dengan Master Plan The Mandalika dan belum pernah dibebaskan oleh LTDC/BTDC/ITDC sebelumnya,” ungkapnya.

“Kami berterimakasih dan memberikan apresiasi kepada warga masyarakat pemilik lahan enclave yang telah bersedia melepaskan dan mengosongkan lahannya untuk digunakan dalam pembangunan JKK. Kami terus berharap dukungan dari semua pihak agar pembangunan The Mandalika dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat NTB khususnya Lombok Tengah,” demikian I Made Agus Dwiatmika menambahkan. (red) 

Artikel sebelumyaITDC Diduga Tutupi Masalah Lahan Mandalika, LOGIS Akan Surati Komnas HAM
Artikel berikutnyaPemprov NTB Apresiasi Command Center dan Smartcity Kota Bima