HEADLINE

Gubernur NTB Putus Kontrak PT GTI

79

LOMBOK UTARA — Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memilih memutuskan kontrak dengan pihak PT Gili Trawangan Indah (GTI) soal pemanfaatan/pengelolaan lahan seluas 65 hektare di Gili Trawangan.

Keputusan yang diambil Pemprov NTB juga berdasarkan dukungan semua pihak. Karena, pihak GTI dinilai belum mampu merealisasikan perjanjiannya yang sudah ditetapkan. “Oleh karena itu, setelah melihat keadaan seperti ini, kami memutuskan kontrak dengan pihak GTI,” kata Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah.

“Dan kami sendiri bisa mengelola lahan tersebut dengan baik,” imbuh orang nomor satu di NTB itu juga didampingi Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dalam Rapat Progres GTI melalui virtual di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jum’at (3/9).

Baca Juga:  Peserta SKD CPNS NTB Diminta Percaya dengan Kemampuan Diri

Dalam rapat progres dengan pihak PT GTI tersebut dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Pipit Rismanto, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Imam Soejoedi, Kepala Kejati NTB, Tomo Sitepu serta stakeholder lainnya.

Bang Zul sapaan akrab Gubernur, menjelaskan, diantara 65 hektar yang dialokasikan pengelolaannya oleh GTI, ternyata 60 hektarnya telah dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kegiatan ekonomi yang cukup bagus. Sehingga dari lahan itu yang tersisa hanya 5 hektar yang belum dimanfaatkan alias masih kosong.

“Untuk itu, secara kasat mata dengan logika sederhana karena investasi masyarakat juga sudah sangat bagus. Tidak mungkin kami mengusir masyarakat kita sendiri untuk salah satu invastasi yang belum pasti,” kata mantan anggota DPR RI tiga periode tersebut.

Baca Juga:  Hazmi Hamzar : Rantai Sabuk Pengamanan NTB Harus Kuat!

Berangkat dari polemik ini, lanjut Bang Zul, karena lahan itu terlanjur dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga berbagai upaya dan komunikasi telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bersama Kapolda NTB, Danrem 162/WB dan Kejati NTB.

Yakni salah satunya adalah membuat kebijakan addendum. Dalam addendum tersebut, Pemprov NTB mencoba menawarkan kepada pihak GTI untuk memanfaatkan lahan sisa tersebut guna membuktikan bahwa pihak GTI memiliki keseriusan untuk berinvestasi di Gili Trawangan.

“Sehingga tidak ada solusi lain kecuali kami memutuskan kontraknya. Karena ternyata suasana batin masyarakat di Gili Trawangan merasa lebih aman berkontribusi keuntungan kepada pemerintah daerah ketimbang berkontribusi dengan PT GTI yang gak kelihatan,” jelas Gubenur.

Baca Juga:  Panen Padi di Sumbawa, Johan : Tidak Ada Alasan Lagi Bagi Pemerintah Lakukan Impor Beras!

Selain itu, Bang Zul mengakui bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk membuka ruang dialog dengan pihak GTI namun tidak direspon dengan baik. Sehingga banyak acara yang dibatalkan karena menunggu kabar dari pihak GTI dan ini sangat keterlaluan.

“Oleh karenanya, tanpa ragu-ragu merasa tidak perlu ada lagi addendum karena pihak GTI tidak menunjukkan itikad baik. Kami sepakat untuk memutus kontraknya,” demikian tegas Doktor Ekonomi tersebut. (red) 

Artikel sebelumyaBupati KSB : “Bukti Dukung NTB Sehat dan Cerdas”
Artikel berikutnyaApresiasi Sikap Gubernur Tuntaskan Masalah, Sambirang : “Benar-Benar Solutif”