HEADLINE

Gubernur NTB : “Silahkan Gugat, Bukan Hanya Berhadapan dengan Pemprov, Tapi Juga Presiden”

105

MATARAM — “Silahkan gugat, tapi kalau mau gugat, bukan hanya berhadapan dengan Pemprov, tetapi juga Presiden Jokowi. Karena keputusan ini dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Investasi Nasional,” kata Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah kepada awak media.

Hal itu diungkapkan Gubernur sebagai penegasan sekaligus kesiapan Pemprov NTB dalam menghadapi apabila ada gugatan dari PT Gili Trawangan Indah (GTI) menyusul diputus kontraknya perjanjian kerjasama perusahaan itu atas pengelolaan lahan seluas 65 hektar di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.

Menurut Bang Zul kerap gubernur disapa, keputusan tersebut sudah melalui kajian dan pertimbangan yang matang. Bahkan sebelum diputus oleh Satgas Investasi Nasional, PT GTI tidak hadir meski sudah diundang tim Satgas Investasi Nasional. “Dua kali diundang rapat tidak hadir. Itu artinya GTI tidak menghargai pusat dan daerah,” katanya.

Diterangkannya, Satgas Investasi Nasional sudah sangat bagus mengambil terobosannya. Meskipun langkah yang diambil Pemprov NTB ingin melakukan pembaharuan ulang kontrak (adendum) dengan PT GTI, namun menemui jalan buntu.

Baca Juga:  Hazmi Hamzar : Rantai Sabuk Pengamanan NTB Harus Kuat!

Bang Zul mengungkapkan, dari 65 hektar lahan yang dikontrak itu ternyata 60 hektar sudah dibangun sejumlah usaha dan perhotelan dari sejumlah investor lokal serta masyarakat yang mendiami Gili Trawangan. Tersisa hanya lima hektar yang belum digarap.

“Kita usulkan dalam adendum kemarin itu tidak boleh lagi dipakai oleh GTI di lahan 60 hektare, karena sudah dipakai oleh masyarakat disana. Kalau anda mau serius, ada tersisa 5 hektare, kita bilang anda garap sendiri supaya GTI-nya senang juga masyarakat lokal tidak terganggu, tapi pihak PT GTI tidak merespon,” pungkasnya.

Sebelumnya dalam rapat progres dengan PT GTI yang dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Pipit Rismanto, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Imam Soejoedi, Kepala Kejati NTB, Tomo Sitepu serta stakeholder lainnya diputuskan mengkahiri kontrak kerjasama Pemprov NTB dengan PT GTI yang sudah ditandatangani kerjasamanya pada 1995.

Baca Juga:  Kritikan dan Apresiasi Warnai DPRD NTB Bicara 3 Tahun Zul-Rohmi

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mendukung penuh atas kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi NTB yang memutus kontrak PT Gili Trawangan Indah yang belum optimal mengelola lahan seluas 65 hektar di Gili Trawangan.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Pipit Rismanto menyatakan, mendukung penuh keputusan yang diambil oleh pemerintah dan Gubernur NTB. Dirinya bahkan meminta kepada pihak Kejati NTB dan satgas investasi untuk menyiapkan tim untuk menghadapi apabila ada gugatan maupun perlawanan yang dilakukan oleh PT GTI nantinya.

“Kami juga di Bareskrim Polri sudah siap dan mendukung atas keputusan yang diambil oleh Pemprov NTB. Bersama satgas dan pihak terkait kami akan tetap membantu sampai proses ini selesai,” ujarnya saat memimpin rapat tentang progres PT GTI bersama Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah melalui virtual di Mataram beberapa hari lalu.

Baca Juga:  Satgas Terjunkan Tim Fokus Lakukan Perbaikan Data Tata Kelola Aset di Gili Trawangan

Ia menjelaskan, dengan adanya keputusan yang disampaikan Gubernur NTB untuk memutuskan kontrak dengan pihak PT GTI dengan pertimbangan bahwa sebagian besar lahan itu telah dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Maka otomatis pengelolaan lahan tersebut akan dikembalikan kepada pihak Pemerintah Provinsi NTB.

Selain itu, ia berharap bahwa pihak Kejati dan Pemrov NTB untuk segera membentuk tim untuk melakukan inventarisasi atas lahan-lahan milik pemerintah NTB yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat Gili Trawangan untuk dibina sesuai aturan yang berlaku.

Sehingga masyarakat yang mengelolah lahan itu dapat memberikan manfaat kepada pariwisata, pemerintah dan tentunya bagi masyarakat itu sendiri. “Untuk itu, kami mendukung keputusan gubernur NTB, sehingga dampak-dampak ke depannya kita siap membantu,” tutupnya. (red) 

Artikel sebelumyaHBK Dirikan Lombok Football Club
Artikel berikutnyaGubernur NTB Tepis Semua Isu Mencuat