HEADLINE

Gubernur NTB Tegaskan Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat Harus Diprioritaskan

132

MATARAM — Dimasa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat saat ini, pemerintah terus berupaya melakukan yang terbaik. Terutama memprioritaskan soal kesehatan dan menyelamatkan nyawa masyarakat ditengah pandemi COVID19.

Hal ini sebagaimana ditegaskan Presiden Joko Widodo. Disisi lain, Jokowi juga mengingatkan untuk menjaga ekonomi masyarakat tetap berjalan. Sehingga, dapat menjaga keseimbangan dua sektor tersebut. Karenanya dibutuhkan kolaborasi bersama.

Khusus di NTB sendiri, Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah juga berharap, agar pemerintah kabupaten/kota juga turut bersinergi. Mengingat untuk menjaga keseimbangan dua hal itu tidaklah mudah. “Tentu harapan ini membutuhkan sinergi semua pemerintah kabupaten/kota,” kata Gubernur di Mataram.

Baca Juga:  Inilah Instruksi Keren Gubernur NTB

Sebelumnya, hal itu juga sudah ditegaskan Bang Zul kerap Gubernur NTB disapa pada saat memimpin rapat koordinasi (rakor) evaluasi dan penanganan COVID19, Kamis 22 Juli 2021 kemarin. Melalui kesempatan itu, Gubernur menekankan agar selama PPKM, perekonomian masyarakat kecil jangan sampai terganggu.

“Jangan sampai roda perekonomian masyarakat mati selama masa PPKM, terutama ekonomi masyarakat kecil agar tidak terganggu. Untuk itu, mudah-mudahan prokes COVID19 dapat ditingkatkan lagi,” kata orang nomor satu di Nusa Tenggara Barat tersebut.

Dia juga mengungkapkan salah satu upaya yang dilakukan Pemprov NTB selama PPKM Darurat, yakni memberikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) bukan hanya berupa uang tunai, tetapi akan diberikan tunjangan beras yang diambil dari para petani lokal masyarakat NTB.

Baca Juga:  Panen Padi di Sumbawa, Johan : Tidak Ada Alasan Lagi Bagi Pemerintah Lakukan Impor Beras!

Ini, kata Gubernur, dengan harapan harga yang tak diserap oleh Bulog dapat diserap oleh pedagang-pedagang kecil dan disalurkan kepada seluruh ASN lingkup Provinsi NTB. “Dengan langkah itu, semoga kita dapat menyelamatkan ekonomi masyarakat terutama para petani lokal. Tunjangan beras bagi ASN direncanakan akan mulai tanggal 1 Agustus 2021,” terang Bang Zul.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh Bupati/Walikota se-NTB dapat menyerap gabah petani melalui pemberdayaan UMKM lokal untuk beras kemasan yang dibeli oleh tiap ASN di Kabupaten/Kota. “Sehingga pemberdayaan UMKM lokal di NTB dapat kita pertahankan meski kita sedang berjuang melawan penyebaran COVID19,” demikian pinta Gubernur NTB.

Baca Juga:  Kritikan dan Apresiasi Warnai DPRD NTB Bicara 3 Tahun Zul-Rohmi

Sekedar informasi, dalam Rakor itu juga turut dihadiri Wakil Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal, Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dan seluruh Bupati/Walikota se-NTB serta seluruh Forkompinda lingkup Pemprov NTB. (red) 

Artikel sebelumyaBupati/Walikota se-NTB Diajak Serap Beras Petani
Artikel berikutnyaPPKM Berbasis Desa Harus Disukseskan