HEADLINE

Hutang Pemprov NTB ke Rekanan Rp 118 Miliar Lebih

108
Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, H Asaat Abdullah (kiri) dan Kepala Dinas Perkim NTB, Jamaluddin (kanan)

NUSRAMEDIA.COM — Hutang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat terkait program fisik yang belum terbayarkan kepada kontraktor atau rekanan hingga November nampaknya cukup besar. Nominal yang terbilang cukup fantastis, yaitu mencapai Rp 118,6 miliar. Terbesar program fisik yang merupakan aspirasi atau pokir 65 anggota DPRD Provinsi NTB.

Kepala Dinas Perkim NTB, Jamaluddin menjelaskan, bahwa rata-rata fisik tersebut melalui penunjukkan langsung (PL) yang nilainya Rp 200 juta perpaket. Yakni terdiri dari paket pokir sebanyak 641 paket dan reguler yang merupakan direktif Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda NTB sebanyak 229 paket. Semuanya masuk dalam program APBD Murni 2021.

“Totalnya 870 paket. Semuanya totalnya Rp 118 miliar yang belum terbayar,” ungkap Kepala Dinas Perkim NTB kepada wartawan di Mataram. Dijelaskannya pula, realisasi pekerjaan fisik mencapai 97 persen, sedangkan realisasi pembayaran baru diangka 56 persen.

Baca Juga:  Jum'at Berkah, Kabar Baik dari Bang Zul

Menurut dia hal ini memang terjadi ketimpangan. Bahkan diakuinya hal tersebut sempat dipertanyakan oleh anggota, terkait bisa atau tidaknya terbayar hingga akhir tahun ini. Jamal menegaskan, mengenai pembayaran semuanya merupakan kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dalam hal ini pihaknya sebagai OPD tekhnis hanya bertugas membuat kontrak.

Kemudian melaksanan tugas dilapangan, memastikan kualitas pekerjaan bagus dan selesai 100 persen dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan dimata hukum. “Pembayaran bukan jadi ranah kami (Disperkim) tapi pihak BPKAD,” tegas pria kelahiran asal Kabupaten Sumbawa tersebut.

Hanya saja, kata dia, untuk mencetak Surat Pemintaan Membayar (SPM) pihaknya sanggup asal BPKAD telah menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) terlebih dulu. “Informasi dari BPKAD, SPD yang keluar Rp 8 miliar. Kami juga siap menerbitkan SPM. Sesuai mekanisme BPKAD Rp 7 miliar untuk pokir, sisanya untuk reguler,” kata Jamal.

Baca Juga:  Bukan Hanya MotoGP, MXGP Juga Akan Digelar di NTB

“Karena kasian juga kalau direktif tidak dibayarkan. Karena sama-sama dikerjakan oleh rekanan,” imbuh pria yang dikenal santun dan ramah ini. Pihaknya memastikan jika ada SPD yang keluar pembayarannya akan lebih dialokasikan untuk pokir mengingat yang paling banyak jumlahnya adalah aspirasi wakil rakyat. Menurut Jamal, lambannya pembayaran itu dikarenakan kondisi keuangan daerah akibat COVID19 yang seringkali terjadi refocusing.

Sementara itu, Asaat Abdullah selaku Sekretaris Komisi IV DPRD NTB nampak kesal. Dimana kondisi itu menurutnya akibat lemahnya perencanaan pendapatan daerah yang dilakukan pihak Bappenda tidak maksimal. Dampaknya PAD daerah rendah yang menyebabkan tidak bisa cepat terbayarkan program fisik ke rekanan. Politisi NasDem itu mendorong Gubernur agar mengevaluasi kinerja Kepala Bappenda NTB.

“Kita minta supaya dievaluasi. Karena perencanaan pendapatannya lemah,” kata Legislator Udayana jebolan Dapil V Sumbawa-Sumbawa Barat ini. Dia menegaskan tak ingin melihat pengalaman yang sama masih terjadi. Dimana pada 2020 lalu, pokir dewan dihutang.

Baca Juga:  Pulau Sumbawa Dapat Apa? Akhdiansyah : Kita Dapat Samota, Kembangkan!

Oleh karenanya, ia berharap agar hal itu tidak terjadi lagi ditahun ini, yang mana harus dihutang lagi oleh Pemprov NTB. Pria kelahiran asal Sumbawa ini mendesak agar Pemprov harus membayar semua program yang sudah tuntas. “Prinsipisnya kita mendesak harus dibayarkan,” tegas Asaat.

Bagaimanapun, masih kata dia, prinsip kontrak tersebut berkeadilan. Maka dari itu, rekanan tidak boleh dirugikan. Terutama dari sisi pembayaran. Disatu sisi kalau pekerjaan lambat rekanan dikenakan denda. “Nah, kalau eksekutif terlambat, harus didenda juga dong,” katanya.

Lebih lanjut ditegaskan Asaat, pihaknya mendorong ada sebuah trobosan yang dilakukan oleh rekanan. “Kalau bisa mereka harus berani somasi Pemprov supaya ini tidak berkelanjutan. Dan Bappenda harus dievaluasi,” demikian Asaat Abdullah. (red) 

Artikel sebelumyaWabup Sumbawa Tekankan Tiga Hal Penting
Artikel berikutnyaProgres Pembangunan Smelter Baru Mencapai 27 Persen