NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Anggota DPR RI Dapil NTB II Pulau Lombok, H Rachmat Hidayat meminta kepada masyarakat, khususnya di Kota Mataram agar mewaspadai politisasi dana kelurahan menjelang Pilkada Serentak 2020.
Pasalnya, dana kelurahan itu dinilainya cukup signifikan untuk memobilisasi dukungan saat kontestasi politik lokal berlangsung.
Tak hanya itu, H Rachmat Hidayat juga mengaku telah mengendus adanya aroma praktik yang tidak sehat terkait penggunaan dana kelurahan akan digunakan untuk memenangkan salah satu paslon tertentu.
Bahkan pria yang kerap disapa RH itu mengaku telah menerima laporan terkait bakal dipergunakannya dana tersebut untuk menyokong satu kekuatan yang di back up oleh oknum penguasa.
Modusnya kata dia, yaitu diduga dana kelurahan sengaja diperlambat pencairan untuk mendapat dukungan lurah dan para camat.
“Kan bisa jadi, nanti camat dan lurah digerakkan untuk memenangkan salah satu kontestan tertentu. Maka dari itu, sekali lagi hati-hati dengan dana kelurahan itu,” ujarnya, Rabu (5/2).
“Saya akan awasi pencairannya. Karena modusnya permainannya sudah saya tahu,” imbuh pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat tersebut.
Menurut dia, jabatan lurah dan camat sangat strategis. Karena selain memiliki wewenang besar, mereka umumnya mempunyai kedekatan dengan masyarakat dan merupakan sosok yang berpengaruh serta dipercaya.
Sehingga, saat suksesi Pilkada biasanya kekuatan aparatur akan dipergunakan. Dimana, peluang penyalahgunaan ini tidak hanya terjadi pada daerah yang petahananya maju kembali dalam Pilkada.
Selain itu pula, kepala daerah petahana yang sudah dua periode pun bisa menyalahgunakan dana kelurahan untuk mencari dukungan bagi calon yang dijagokan.
“Intinya ya itu tadi, pokoknya jangan main-main dengan dana kelurahan itu. Pola lama dengan menakut-nakuti, serta intimidasi pada jajaran itu sudah ditahu oleh siapapun. Saya tegas akan melakukan perlawanan, jika pola itu yang akan dipakai, khususnya di Kota Mataram,” tegas RH.
Lebih lanjut, ia meminta sebaiknya para lurah dan camat, serta perangkat pemda lainnya agar bekerja sesuai topoksi mereka masing-masing.
Apabila sampai ada oknum lurah maupun camat yang tidak netral dalam ajang Pilkada ini masih kata RH, pihaknya tidak segan-segan akan membawa persoalan tersebut pada pengawas Pemilu dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Kapan kita akan bisa tinggal landas dan maju jika para ASN dan perangkat pemerintahan di daerah masih takut tidak bekerja dengan baik gara-gara tidak mengindahkan atasan untuk memenangkan jagoan yang diunggulkannya. Sekali lagi saya katakan, bahwa Saya akan mengawasi kerja ASN di Kota Mataram,” demikian RH. (red)
