HEADLINE

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di NTB Meningkat Ditengah Pandemi

138

MATARAM — Selama pandemi COVID19, nampaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat trend terjadi peningkatan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab. Paling dominan, yaitu faktor ekonomi dalam rumah tangga.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB bersama Kabupaten/Kota secara aktif terus memberikan penanganan maupun pendampingan.

Kepala Dinas P3AP2KB NTB melalui Kabid Perlindungan Perempuan DP3AP2KB setempat, Hj Erni Suryani juga tak menampik bahwa ada trend peningkatan jumlah kasus. Terlebih sejak dimasa pandemi COVID19.

Misalnya, sebut dia, pada tahun 2019 lalu ada 557 kasus. Kemudian ditahun 2020 setelah adanya pandemi, angka kekerasan terhadap perempuan meningkat signifikan yaitu mencapai 820 kasus.

Sedangkan hingga awal Agustus 2021 ini, ungkap Hj Erni, tercatat ada 178 kasus. Meski demikian, angka tersebut masih bersifat sementara. Ini lantaran masih ada kabupaten/kota belum memberikan laporan terbarunya.

Baca Juga:  DPRD Pertanyakan Keputusan Strategis Pemprov NTB

“Khusus jumlah kasus untuk tahun ini kemungkinan masih bisa terus bertambah. Karena jumlah (178) itu bersifat sementara. Hanya memang, ada peningkatan kasus kekerasan dimasa pandemi. Jadi rata-rata, karena (faktor) ekonomi, misalnya ada PHK,” katanya kepada NUSRAMEDIA, Rabu (4/8) kemarin.

Bahkan, Hj Erni juga mengungkapkan jenis sekaligus merincikan jumlah kasus hingga Agustus 2021 ini. Yakni kekerasan fisik ada 60 kasus, psikis 13 kasus, seksual 19 kasus, ekspoitasi 1 kasus, trafficking 27 kasus, penelantaran ada 5 kasus dan lainnya 53 kasus.

Jika dilihat jumlah kasus berdasarkan kabupaten/kota, masih terangnya, Kabupaten Lombok Timur paling mendominasi, yakni ada 121 kasus. Kemudian diurutan kedua ada Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Barat masing-masing 15 kasus.

Baca Juga:  Ketum DPP PAN Berikan Sinyal Dukung Zul-Rohmi Jilid II

Diurutan ketiga adalah Kota Mataram dengan jumlah 10 kasus. Kemudian, Kabupaten Dompu dan Lombok Utara masing-masing 6 kasus. Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa 4 kasus dan 1 kasus di Lombok Tengah. “Untuk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kota Bima hingga saat ini belum ada,” kata Hj Erni.

“Jadi data ini bersumber dari Simfoni (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan san Anak Kementerian PPA,” tambah perempuan yang dikenal santun dan ramah ini.

Hj Erni juga lantas menyebutkan tempat kejadian yang paling kerap terjadi. Selain dalam rumah tangga, ada pula kasus kekerasan yang terjadi dilingkungan kerja, sekolah, fasilitas umum dan lainnya.

Secara umum, jenis pelayanan yang diberikan terhadap korban kasus kekerasan meliputi bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. Hj Erni mengatakan, ada empat pilar yang pedoman kerjanya yaitu pencegahan, penanganan, partisipasi masyarakat dan pemberdayaan perempuan rentan.

Baca Juga:  Gerindra Siapkan Pendampingan Hukum untuk Wabup Danny

Ditegaskannya, bahwa DP3AP2KB NTB bersama Pemda Kabupaten/Kota aktif melakukan edukasi, sosialisasi hingga aneka pelatihan untuk meningkatkan ekonomi kelaurga. “Kita memberikan pelatihan keterampilan kepada korban kekerasan perempuan. Jika misalnya seorang perempuan sudah ditinggalkan suaminya, dia bisa bangkit menjadi perempuan maju dan mandiri untuk meningkatkan ekonomi kelurga,” terangnya.

Adapun keterampilan yang diberikan tergantung dari minat dan bakatnya. Misalnya kursus menjahit, salon dan lain sebagainya. “Kita kasi pelatihan manajemen usaha juga agar pandai mengelola usahanya. Kami juga memberikan edukasi pola asuh anak dan memperkuat ketahanan keluarganya,” demikian Kabid Perlindungan Perempuan DP3AP2KB NTB. (red) 

Artikel sebelumyaRSUD NTB Kembali Gelar Vaksinasi
Artikel berikutnyaRealisasi PKB Capai Rp 285 Miliar Lebih