HEADLINE

Ketua DPRD NTB Tepis Ada Surat Masuk Soal Permohonan Hutang

123

MATARAM — Secara tegas, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj Baiq Isvie Rupaeda menepis adanya surat masuk terkait permohonan hutang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) ke DPRD NTB.

Bahkan politisi Partai Golkar ini memastikan, bahwa surat itu belum diajukan secara resmi ke DPRD Provinsi NTB. Pasalnya, pihak eksekutif sendiri melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih melakukan kalkulasi/perhitungan matang secara cermat terkait hal tersebut.

Hj Isvie juga mengaku bahwa sempat dihubungi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, yaitu H Lalu Gita Ariadi dan menjelaskan terkait persoalan itu. “Pak sekda barusan telepon saya,” ujarnya, Jum’at malam (9/7) fi Mataram.

Baca Juga:  Satgas Terjunkan Tim Fokus Lakukan Perbaikan Data Tata Kelola Aset di Gili Trawangan

“Intinya, rencana pinjaman ke PT SMI itu masih dikaji di internal TAPD, dan belum sampai pada taraf penyerahan surat ke DPRD NTB,” tegas Ketua DPRD NTB lagi.

Penegasan yang disampaikannya ini, bukan tanpa alasan. Hal ini, menurut dia, penting dan perlu diluruskan terkait simpang siur informasi berhembusnya kabar soal rencana pinjaman dana ke salah satu BUMN dengan nominal sebesar Rp 750 miliar.

Oleh karenanya, Hj Isvie menegaskan kembali, bahwa hingga kini, belum ada surat resmi dari Gubernur NTB kepada lembaga DPRD, terkait pinjaman tersebut. “Jadi, bagaimana kita mau bahas atau menyetujui adanya dana pinjaman itu. Sampai tadi dokumennya belum ada saya terima,” ujarnya.

Baca Juga:  Ketum DPP PAN Berikan Sinyal Dukung Zul-Rohmi Jilid II

Hj Isvie mengaku, lembaga DPRD tidak dalam rangka berbicara teknis hingga pada besaran anggaran untuk pinjaman dana guna menyehatkan posisi APBD NTB yang terus tertekan akibat dampak pandemi COVID19.

“Jadi, soal angka dan nilai hutang itu adalah ranah dan domain eksekutif. Kami bersifat menunggu saja sejauh ini,” tegas Hj Isvie.

Maka dari itu, dia secara tegas meminta publik tidak lagi menghakimi lembaga DPRD NTB. Sebab, yang berhak mengajukan pinjaman adalah pemerintah daerah. Sedangkan, pihaknya hanya bersifat melakukan persetujuan atau berujung tidak menyetujuinya.

Baca Juga:  Peserta SKD CPNS NTB Diminta Percaya dengan Kemampuan Diri

Tentunya, dengan didahului adanya kajian secara komprehensif terlebih dahulu oleh Badan Angaran (Banggar) terkait sistem dan kelayakan pinjaman dananya. Nantinya, kerja Banggar juga akan dibantu oleh para pakar dan kalangan akademisi.

“Sekali lagi, kami enggak cawe-cawe terlalu jauh soal nilai dan teknisnya. Intinya, kalau siapapun yang akan minjam, pasti sudah punya acuan kapan kita bisa mengembalikannya. Nah, kami menunggu saja pastinya dari dokumen resmi yang diajukan pihak eksekutif,” tutup Hj Isvie. (red) 

Artikel sebelumyaDorong Pembangunan Bandara Perintis di Dompu
Artikel berikutnyaDirektur RSUD NTB : Optimalkan Isolasi Mandiri Terpadu