HEADLINE

Ketua Komisi III Dukung Sikap Tegas Gubernur NTB

185

MATARAM — Ketua Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sambirang Ahmadi mengapresiasi serta mendukung sikap tegas Gubernur NTB dalam menyikapi persoalan PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Menurut dia, sikap yang ditunjukkan oleh Gubernur Dr H Zulkieflimansyah dinilainya sudah tepat dan sangat bijak. Karena ia menganggap, sikap Gubernur sangat sejalan dengan keinginan pihak DPRD NTB.

“Saya 100 persen setuju. Sikap itu sangat bijak dan seirama dengan keinginan DPRD,” kata pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD NTB ini, Rabu (28/7) di Mataram.

Pada prinsipnya, kembali dilanjutkan Sambirang, pihaknya akan tetap mendukung semua kebijakan gubernur. Terlebih dalam rangka melakukan penertiban, pengamanan dan pengoptimalan daya guna aset.

Aset Pemprov seluas 65 hektare di Gili Terawangan, kata dia, sudah seharusnya memberikan kemanfaatan serta kebaikan untuk semua pihak. Baik itu masyarakat, PT GTI maupun Pemprov NTB.

Oleh karenanya, Sambirang berharap agar dalam persoalan ini semua pihak diuntungkan. “Intinya, sebisa mungkin semuanya yang terkait harus diuntungkan. Karenanya skema win-win solution harus tetap dikedepankan,” ujarnya.

Anggota DPRD NTB jebolan Dapil V Sumbawa-Sumbawa Barat itu menilai, sikap Gubernur NTB sudah sangat baik. Bahkan, kata Sambirang, sudah sangat terbuka.

Baca Juga:  RSUD NTB Jadi RS Rujukan Tangani Pebalap World Superbike yang Alami Kecelakaan

“Saya kira Pak Gub sudah sangat terbuka. Karena itu, PT GTI tidak boleh egois. Disisi lain masyarakat juga harus sadar, bahwa lahan tersebut bukan hak mereka,” tegasnya.

“Dimata hukum sama-sama punya kelemahan. Tapi secara ekonomi pemerintah butuh pendapatan. PT GTI butuh kepastian dan masyarakat butuh kesejahteraan. Ini yang harus ada win-win solutionnya,” demikian Sambirang Ahmadi menambahkan.

GILI TERAWANGAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah menegaskan bahwa aset Pemprov yang ada di Gili Trawangan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.

Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, adalah bagaimana memastikan bahwa pemanfaatan lahan seluas 65 hektare itu betul-betul dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Gili Trawangan.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa aset Pemprov NTB di Gili Trawangan harus mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar,” tegas Bang Zul kerap Gubernur disapa.

Penegasan itu disampaikan Bang Zul saat memimpin Rapat Evaliasi Proses Addendum antara Pemprov NTB dan PT GTI. Turut pula hadir, Bupati Lombok Utara, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan Tim Pokja yang dibentuk Pemprov NTB, Selasa (27/7) kemarin.

Ini berkaitan dengan polemik yang terjadi ditengah masyarakat tentang adanya kebijakan addendum yang diambil oleh Pemprov NTB dengan pihak PT GTI.

Baca Juga:  Legislator NTB Dorong Lanal Mataram Naik Type A

Oleh karenanya, Pemprov NTB akan menempatkan masyarakat asli Gili Trawangan yang selama ini hidup dan menjalankan usaha untuk penghidupan di Gili Trawangan adalah sebagai satu kesatuan dalam addendum.

Pada dasarnya, berkaitan dengan persoalan ini sikap Gubernur NTB dan Bupati Lombok Utara seirama. Apapun langkah yang diambil, baik itu addendum maupun putus kontrak, yang terpenting masyarakat Gili Trawangan harus dilindungi dan diberdayakan.

“Kalau PT GTI setuju dan mau mengakomodir keinginan dan masukan masyarakat, ya oke addendum. Kalau nggak, ya dengan sangat terpaksa kontrak harus diputuskan,” kata tegas orang nomor satu di NTB tersebut.

Mengejutkan lagi, bahwa dalam pembahasan itu, juga terungkap beberapa temuan yang disampaikan oleh pihak kejaksaan. Bahwa dengan keadaan status quo seperti sekarang ternyata ada pihak-pihak yang diuntungkan.

Bukan main, nominalnya terbilang cukup besar. Yaitu mencapai hingga puluhan miliar, lantaran menyewakan atau menjual aset daerah. Maka dari itu, Gubernur dengan tegas mendorong pihak APH segera menindaknya. “Nah yang begini-begini ini perlu segera dibereskan oleh aparat penegak hukum,” pinta Bang Zul.

Mengingat telah menjadi kesepakatan, bahwa Gili Trawangan harus dinikmati dan dimaksimalkan keberadaannya terutama oleh warga asli untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Gili sendiri.

Baca Juga:  Satgas Terjunkan Tim Fokus Lakukan Perbaikan Data Tata Kelola Aset di Gili Trawangan

Sehingga, terhadap pengusaha yang menguasai lahan dan manyalahgunakan untuk kepentingan mendapatkan kekayaan pribadi sampai milyaran, maka akan dilakukan proses dan diserahkan kepada kejaksaan untuk diambil langkah-langkah segera.

Terlebih lahan yang cukup besar di Gili Trawangan adalah aset Pemprov NTB dengan potensi yang mampu mendatangkan kesejahteraan. Maka yang paling utama bagi Pemrov NTB adalah, akan menjadikan Gili Trawangan sebesar-besarnya memiliki kemanfaatan bagi warga asli, sesuai sistim pengelolaan aset daerah yang dibenarkan.

BUPATI KLU DUKUNG PENUH UPAYA GUBERNUR NTB

Sementara itu, Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu menyatakan pihaknya mendukung penuh segala upaya yang dilakukan Gubernur NTB terkait pemanfaatan lahan seluas 65 hektare tersebut untuk masyarakat Gili Trawangan.

Bahkan dengan tegas, Bupati KLU menyarankan agar kontrak lebih baik diputus saja. Ini apabila keputusan tidak memberikan solusi dan keberpihakan kepada masyarakat maupun daerah.

“Ini sikap kami bersama dengan Pak Gubernur, pokoknya harus dapat memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi intinya Gili Trawangan harus bisa dinikmati dan dimaksimalkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat setempat,” demikian Djohan Sjamsu. (red) 

Artikel sebelumyaKomisioner KPID NTB 2021-2024 Harus Bernuansa Sasambo
Artikel berikutnyaBang Zul : Kesejahteraan Masyarakat Jauh Diatas Segalanya!