HEADLINE

Komisioner KPID NTB 2021-2024 Harus Bernuansa Sasambo

279

SUMBAWA — Tak terasa, berbagai proses tahapan telah dilewati oleh 21 orang calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB untuk periode 2021-2024. Bahkan terakhir, mereka juga telah mengikuti tahapan akhir yaitu fit and proper test. Artinya, tidak lama lagi akan dilakukan tahap pengumuman. Kabarnya, saat ini sedang berlangsung rapat keputusan Komisi I DPRD NTB.

Berkaitan dengan ini, cukup hangat jadi perbincangan publik. Malah tak jarang, harapan-harapan dari berbagai pihak mencuat. Mereka sangat mengharapkan adanya keterwakilan daerah dari Sumbawa. Dimana Komisioner KPID NTB yang diperiode baru ini diharapkan dapat terciptanya keberimbangan, terutama dari sisi keterwakilan sebuah daerah.

Karena bagaimanapun tak bisa ditampik, Nusa Tenggara Barat sendiri sangat kental dengan istilah Sasak, Samawa/Sumbawa dan Mbojo atau kerap disebut “Sasambo”. Oleh karenanya, Komisioner KPID NTB pada periode 2021-2024 ini diharapkan kental bernuansa Sasambo.

Keberimbangan dalam keterwakilan sebuah daerah di NTB dinilai menjadi penting. Mengingat di NTB sendiri ada tiga budaya besar tersebut, yaitu Sasambo. Dengan begitu, kedepan diharapkan konten-konten budaya lokal dapat disiarkan untuk dimaksimalkan lebih baik lagi.

Harapan tersebut juga nampak sejalan seperti apa yang diungkapkan oleh Dr Lahmuddin Zuhri, S.H., M.Hum pria asal Sumbawa sekaligus juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Samawa (UNSA) ini. Dikatakannya, salah satu tujuan dari Undang-Undang (UU) Nomor : 32/2012 ini adalah pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat.

Kemudian, lanjutnya, mampu menyerap dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam. Ini untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing. Bahkan, kata dia, dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Peraturan Komisi Oenyiaran Indonesia (KPI) Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan, program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10 persen untuk media televisi dan 60 persen untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan.

“Konten lokal atau muatan lokal diperkenalkan oleh KPI melalui pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) Tahun 2012. Dalam pasal 68 disebutkan bahwa muatan atau konten lokal wajib diterapkan dalam radio dan televisi lokal. Konten lokal ini dimaksudkan untuk membantu audiens dalam melakukan pemaknaan pesan. Sehingga membantu meningkatkan efektifitas pengunaan televisi lokal dan meningkatkan pemahaman audiensnya,” ucap pria yang kerap disapa Doktor Lahmuddin ini, Rabu (28/7).

Baca Juga:  DPRD Pertanyakan Keputusan Strategis Pemprov NTB

Tak hanya itu, dikatakannya, dalam UU Penyiaran Nomor : 32/2012 pada pasal 8 (2) menyebutkan, bahwa konten lokal dalam televisi lokal meliputi siaran jurnalistik, program faktual dan program non faktual. “Dan secara jelas disebutkan, bahwa keberadaan televisi lokal melalui pengayaan konten lokal akan membantu mengembangkan potensi sebuah daerah. Terdapat beberapa kaidah yang harus diperhatikan dalam menyusun konten di radio atau televisi, baik untuk konten lokal maupun nasional. Sama seperti karya jurnalistik, produk (konten) penyiaran lokal juga harus memperhatikan kaidah tersebut agar mencapai output yang maksimal,” kata Lahmuddin Zuhri.

“Kita ketahui penayangan konten lokal menjadi hal yang paling disoroti ketika membahas tentang penyiaran di daerah. Karena hingga saat ini, muatan konten lokal dari berbagai sistem stasiun jaringan yang ada di daerah, termasuk di NTB, masih tergolong minim yang bisa mewakili tiga (3) budaya besar yang ada di NTB,” tegasnya.

Oleh karenanya, masih kata Doktor Lahmuddin, kearifan lokal harus diberi porsi yang lebih besar. Sehingga Komisioner KPID NTB kedepan disamping terpilih berdasarkan kualitas dan integritas, juga terus mampu memrepresentasikan suku dan budaya yang ada di NTB, dalam jargon budaya Sasambo-nya yang yang terdiri dari budaya Sasak, budaya Samawa dan budaya Mbojo.

“Sehingga dampak negatif dari media penyiran dapat di bentengi oleh masyarakat NTB. Kita ketahui saat ini perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di NTB. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan pendidikan budaya dan demokrasi lokal di NTB. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi lembaga penyiaran, dunia usaha, pelaku parawisata, budayawan dan pemerintah guna mengisi ruang-ruang virtial yang disajikan kepada masyarakat NTB,” jelasnya.

Baca Juga:  Satgas Terjunkan Tim Fokus Lakukan Perbaikan Data Tata Kelola Aset di Gili Trawangan

Lebih lanjut disampaikan Doktor Lahmuddin, sesuai UU Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka KPI, termasuk KPID NTB memiliki tugas, kewajiban, fungsi dan wewenang. Pertama, kata dia, membuat regulasi, guna mengatur tata kelola siaran dan penyiaran di NTB. Selanjutnya yang kedua, yaitu melakukan pengawasan, memantau, mengevaluasi dan menilai setiap konten penyiaran.

“Apakah sudah sesuai dengan nilai universal dan nilai kearipan lokal di NTB atau sudah sesuaikan dengan budaya sasak, budaya samawa dan budaya mbojo. Dan kemudian yang ketiga, yakni pengembangan, terkait pungsi pendidikan, ekonomi dan hiburan dari siaran media. Hal ini menjadi penting untuk kemajuan NTB kedepan,” ujarnya.

“Artinnya Komisioner KPID NTB kedepan harus dapat menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan nilai universal dan nilai dan kearifan lokal yang ada di NTB. Kemudian KPID juga dituntut ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran, serta mampu membina tatanan informasi nasional yang adil merata dan seimbang. Yang tidak kalah penting menampung, kemudian yang terpenting mampu mengamati meneliti menindaklanjuti aduan masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran,” tambahnya lagi.

Maka dari itu, dia sangat berharap, Komisioner KPID kedepan dapat melanjutkan program-program ketujuh (7) Komisioner KPID NTB masa bakti 2018-2021 yang terpilih pada 5 April silam pada era Gubernur NTB Dr TGKH M Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang/TGB).
Dia menilai ketujuh Komisioner KPID NTB periode sebelumnya mampu mengisi keterwakilan budaya yang ada di NTB.

Yaitu, sebutnya, mereka adalah Yusron Saudi, ST.,M.Pd (Ketua), Andayani, SE.,MM (Wakil Ketua), Fathul Rakhman, S.Km (Anggota bidang Kelembagaan), Arwan Syahroni S.E (Anggota Bidang Pengelolaan Struktur), Husna Fatayati, S.Si (Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran), Fathurrijal, MK, (Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran), Sahdan, S.Pd (Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran).

Baca Juga:  Panen Padi di Sumbawa, Johan : Tidak Ada Alasan Lagi Bagi Pemerintah Lakukan Impor Beras!

Menurut Doktor Lahmuddin, keterwakilan budaya adalah salah satu instrumen memperkuat kinerja KPID dalam pemajuam nilai lokal dalam konten siaran/penyiaran karena mampu meresapi apa yang menjadi harapan masyarakat NTB. Oleh karenanya, kedepan nilai dan kearifan lokal harus diberi porsi yang lebih besar, sehingga Komisioner KPID NTB kedepan disamping terpilih berdasarkan kualitas dan integritas, tapi juga sesuai dengan amanah Pasal 9 Peraturan KPI Nomor : 02/P/KPI/04/2011 tentang Pedoman Rekrutmen Komisi Penyiran Indonesia

“Disamping itu, Komisi I DPRD NTB sebagai komisi terkait yang memiliki kewenangan melakukan uji kelayakan dan kepatutan sesuai pasal 8 dalam pedoman rekrutmen ini. Disamping kuliatas calon, juga harus memperhatikan represntasi budaya yang ada di NTB. Karena NTB sudah mendeklarasikan budaya Sasambo-nya yang yang terdiri dari budaya Sasak, budaya Samawa dan budaya Mbojo. Kemudian juga diperkuat oleh budaya lainnya misalanya budaya bali, budaya jawa dan lain-lainnya,” demikian Dr Lahmuddin Zuhri.

Sekedar informasi, berdasarkan Pengumuman Tim Seleksi (Timsel) Nomor 492/15/TIMSEL.KPID/2021, bahwa 21 orang calon anggota KPID NTB berhak mengikuti fit and proper test. Sebelumnya juga, telah diumumkan 17 calon anggota KPID NTB yang lolos uji konlepensi ditambah dengan 4 orang petahana KPID NTB yang ikut mendaftar.

Untuk calon petahana, meliputi Fathurrijal, M.I.K, Husna Fatayati, S.Si.,M.Sos, Sahdan, S.Pd dan Yusron Saudi, ST., M.Pd. sedangkan 17 orang lainnya, yaitu Abdul Muluk, S.Pd.I, Afifudin Adnan, Agus Sulistiawan, Ahmad Afifi, SE, Ahmad Efendi, M.Si, Ajeng Roslinda Motimori, Auliya Rachman Chavez, Dachlan A. Bandu, Darsono Yusin Sali, Dedi Suhadi, S.Sos, Hesty Rahayu, ST.,MM Indra Jaya, SH, Kamran Zain, Lalu Saparudin, SS Linggauni, SH, Marga Harun dan Nurhidayati Arifah, S.Pd. (red) 

Artikel sebelumyaBang Zul : “Gili Trawangan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”
Artikel berikutnyaKetua Komisi III Dukung Sikap Tegas Gubernur NTB