HEADLINE

LIDIK NTB Minta PMI Segera Bayar Pekerjaan Sumur Bor Rp 1,7 Miliar

124
Anggota Komisi IV DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, H Asaat Abdullah bersama Sekwan NTB, H Mahdi saat menerima kedatangan LIDIK NTB, Senin (4/10) di Kantor DPRD NTB.

NUSRAMEDIA.COM — Senin (4/10), puluhan aktivis Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (LIDIK) “menggedor” Kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kedatangan mereka, mengadukan soal berlum dibayarnya pekerjaan sumur bor yang bersumber dari program Palang Merah Indonesia (PMI) NTB.

Sumur bor itu tersebar di dua titik, yaitu meliputi wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah. Mereka cukup geram. Pasalnya, pengerjaan sumur bor sudah berlangsung cukup lama dan belum terbayarkan dengan nominal yang cukup besar.

“Sudah dua (2) tahun pekerjaan sumur bor tersebut belum dibayarkan,” ungkap Ketum LIDIK NTB, Sahabuddin kepada wartawan. “Jumlah keseluruhan pekerjaan sumur bor yang belum dibayarkan itu seinilai Rp1,7 Milyar,” imbuhnya.

Kedatangan para aktivis ini, diterima oleh H Asaat Abdullah dan Sudirsah Sujanto selaku Anggota Komisi IV DPRD NTB di ruang rapat pleno gedung Udayana. Turut pula hadir dikesempatan itu, Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Nusa Tenggara Barat, H Mahdi.

Pihak LIDIK NTB nampak geram. Dimana Sahabuddin mengaku heran dengan sikap PMI NTB yang belum juga melakukan pembayaran terhadap pekerjaan sumur bor tersebut. Sementara Surat Perintah Kerja (SPK) juga dikeluarkan oleh pihak PMI NTB yang langsung ditandatangani oleh ketuanya, yaitu H Ridwan Hidayat.

Baca Juga:  Hingga Hari Ini, NTB Berhasil Sabet 8 Medali Emas

Diketahui pula, H Ridwan Hidayat juga merupakan wakil rakyat di Udayana yang menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD NTB. “Malahan kami diberitahukan oleh mereka bahwa PMI Pusat tidak mengakui kalau program sumur bor itu adalah program yang diberikan oleh PMI Pusat,” kata Sahabuddin.

Ditegaskannya, bahwa disisi lain juga PMI Pusat memerintahkan PMI NTB agar segera menyelesaikan persoalan pekerjaan sumur bor ini sebagaimana mestinya. “Dan anehnya lagi Ketua PMI NTB, H Ridwan Hidayat, justru mau membayar pekerjaan itu kepada masyarakat, padahal mereka berkontrak dengan rekanan yakni CV Jaya Steel,” kata Sahabuddin.

Dia menyebutkan bahwa pekerjaan sumur bor sebanyak 10 titik yang tersebar di dua kabupaten tersebut. Antara lainnya di Kabupaten Lombok Tengah seperti di Jeneprie, Batu Jai, Praya Timur. Kemudian di Kabupaten Lombok Barat ada di wilayah Lembar dan Narmada.

Baca Juga:  Selamat, Hari Ini NTB Panen Emas di PON Papua : Alhamdulillah!

“Semuanya sudah terpasang dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Tinggal pembayarannya yang belum dilakukan,” ujar Sahabuddin. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Ketua PMI NTB, H Ridwan Hidayat, agar segera membuat surat pernyataan kesiapan pembayaran.

Kedua, kata Sahabuddin, LIDIK akan mendatangkan masyarakat dari sepuluh titik pemasangan ini untuk mendatangi Kantor DPRD NTB. “Dan yang ketiga kami akan menyegel kantor PMI NTB jika permintaan kami ini tidak diindahkan. Dan kami beri deadline seminggu dari sekarang,” tandasnya.

Sementara itu, Sudirsah Sujanto-Anggota Komisi IV DPRD NTB mengaku sangat berterimakasih terhadap masyarakat, khususnya LIDIK NTB, yang telah menyampaikan informasi soal itu kepada Lembaga Dewan.

Dia justru mengaku tidak nengetahui sama sekali terkait adanya persoalan ini. “Kami sebenarnya tidak tahu sama sekali soal itu jika tidak diberitahukan oleh masyarakat ini,” katanya. “Baru hari ini kami tahu bahwa ada program bantuan sumur bor pasca gempa 2018 lalu yang menjadi programnya PMI,” imbuh politisi Partai Gerindra ini.

Berdasarkan informasi yang disampaikan langsung oleh LIDIK, diungkapkan Sudirsah, program tersebut dikerjakan oleh CV Jaya Steel. Adapun Nomor Kontrak tertanggal 17 September 2019 langsung ditandatangani oleh Ketua PMI NTB.

Baca Juga:  PON XX Papua : Luar Biasa, NTB Tembus Peringkat 9 Nasional!

“RAB pekerjaannya dengan anggaran sebesar Rp175 juta per titik atau totalnya Rp1,7 M. Hanya saja problemnya sampai saat sekarang ini belum terbayarkan,” ujarnya. Pihaknya mengatakan berdasarkan informasi yang didapatnya, Ketua PMI NTB sempat melakukan upaya untuk mempertanyakan program tersebut ke PMI Pusat.

“Dan langsung diterima oleh Sekjen PMI Pusat, Sudirman Said. Hanya saja, PMI Pusat mengakui bahwa pekerjaan sumur bor itu bukanlah program PMI Pusat. Dan PMI Pusat justru menyerahkan kepada PMI NTB untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Sudirsah.

Menyikapi aspirasi masyarakat ini, Sudirsah bersama H Asaat Abdullah meminta kepada Sekretaris DPRD NTB untuk segera berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD NTB untuk mengagendakan pertemuan dengan Ketua PMI NTB menyangkut persoalan ini.

“Tadi kami minta agar pak Sekwan dapat segera berkomunikasi dengan Pimpinan Dewan agar dapat segera membuat jadwal pertemuan dengan PMI NTB,” demikian tutupnya. (red) 

Artikel sebelumyaTarget Vaksinasi di Lombok Tengah Hampir Rampung
Artikel berikutnyaNTB Hijrah ke Level I