HEADLINE

Mulai Memanas, DPRD Geram dengan Sikap Gubernur NTB

496

MATARAM – Belum lama ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan PT Gili Trawangan Indah (GTI) resmi melakukan penandatanganan berita acara kesepakatan pokok-pokok addendum perjanjian kontrak produksi.

Hal ini ternyata memantik reaksi beragam anggota DPRD NTB. Pasalnya, sejumlah wakil rakyat di Udayana nampak mulai memanas dan geram dengan sikap yang ditunjukkan oleh Pemprov, dalam hal ini Gubernur NTB.

“Sikap gubernur ini, dia plin – plan terkait persoalan ini,” geram Syirajudin – Anggota Komisi DPRD NTB dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Selasa 15 Juni 2021 kemarin di Mataram.

Menurut dia, sikap DPRD terkait persoalan GTI sudah sangat jelas, yakni memutuskan untuk rekomendasikan kepada Pemprov melakukan pemutusan kontrak dengan GTI. “Dan itu resmi, final dan mengikat,” ujarnya dengan nada meninggi.

Lembaga DPRD, kata dia, tidak boleh kehilangan marwah dan kehormatannya. Oleh karenanya, Ketua Komisi I DPRD NTB menyatakan bahwa pihaknya tetap konsisten, yaitu Pemprov harus memutuskan kontrak dengan GTI.

Terlebih, kata Syirajudin, DPRD tidak mengenal apa itu addendum. “Dalam persoalan ini, kami tidak mengenal ada kata addendum. Karena kenapa?, perjanjian kontrak antara Pemprov dengan GTI dilandasi oleh persetujuan DPRD pada tahun 1995,” tegasnya lagi.

“Oleh sebab itu, langkah yang ditempuh oleh Pemprov, mau itu addendum atau pemutusan kontrak, sementara DPRD sudah mengeluarkan keputusan melalui rekomendasi,” imbuhnya dengan nada meninggi.

Seharusnya, masih kata Syirajudin, sudah tidak ada alasan lagi Pemprov memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan. Karena dia menilai, pihak GTI sudah jelas-jelas secara nyata wanprestasi tidak mengindahkan perjanjian kontrak produksi dari jauh sebelumnya.

“Jelas-jelas nyata pihak GTI sudah wanprestasi. Ini sudah berlangsung puluhan tahun. Selanjutnya, dari berbagai refrensi, sebenarnya Pemprov ini harus sudah melakukan upaya dalam artian pemutusan kontrak,” sesalnya.

Bahkan, sebelumnya menurut dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyarankan pemutusan kontrak.

“Pihak kejaksaan selaku pengacara negara yang diserahkan kuasa khusus sudah mengeluarkan LO (Legal Opini/Pendapat Hukum) untuk melakukan pemutusan, terus dari Tim Penasehat Investasi Daerah (TPID), DPRD juga sudah seperti itu,” kata Syirajudin.

Sebenarnya, saat ini Pemprov tinggal bagaimana menindak lanjuti hasil berbagai kajian analisa dari berbagai elemen tersebut. Disisi lain, Syirajudin juga mempertanyakan keberadaan eksistensi pihak Kejaksaan dalam persoalan perjanjian kontrak.

Sepengetahuan dia, pihak Kejaksaan merupakan APH (aparat penegak hukum) atau pengacara negar, yang mana mewakili negara dan pemerintah dalam artian melakukan pengkajian, analisa hukum.

Sehingga, diharapkan ada pendapat hukum. “Hanya itu, selebihnya apa yang menjadi pendapat hukum dipihak kejaksaan diserahkan ke Pemprov untuk menindak lanjuti. Hanya itu sebenarnya,”ungkapnya.

Kembali ditegaskan, Syirajudin, bahwa sikapnya terkait persoalan ini tetap komit. Bahkan ia menganggap rekomendasi DPRD final dan mengikat. “Saya sebagai anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kedua atas nama Komisi (I DPRD NTB) kita sudah menganggap itu final dan mengikat,” tegasnya.

“Lembaga DPRD sudah mengeluarkan sebuah keputusan untuk merekomendasikan pemutusan kontrak dengan pihak GTI, hanya itu. Diluar itu, kita tidak mau tahu, sampai kapanpun sikap kami untuk sama – sama menjaga marwah dan kehormatan Lembaga DPRD NTB ini sebagai unsur penyelenggara pemerintah,” katanya dengan tegas.

Kembali dipertegasnya lagi, bahwa pihaknya tidak mengenal istilah addendum. Karena, ia menganggap hal tersebut diluar proses yang dilakukan. “Saya tidak mengenal addendum, Komisi I tidak mengenal addendum. Karena itu diluar dari proses yang sudah kita lakukan,” ujarnya.

Dia mengaku tak habis pikir dengan sikap Pemprov NTB yang memberikan opsi addendum kepada pihak yang dinilai sudah jelas melakukan wanprestasi terhadap pengelolaan aset daerah. Padahal sebelumnya Pemprov juga sudah melakukan somasi terhadap GTI.

“Sikap gubernur ini plin-plan, Semestinya, refrensinya itu jelas. Karena yang merupakan eksekutor dalam hal ini kan Pemprov, ya gubernur atas nama Pemprov dengan berbagai pertimbangan. Ada pertimbangan hukum, pengkajian dan sebagainya,” sesalnya.

Baca Juga:  Peserta SKD CPNS NTB Diminta Percaya dengan Kemampuan Diri

“Dan keterlibatan kami di DPRD juga harus ada pertimbangan, ya karena DPRD juga tidak ujug-ujug mengeluarkan rekomendasi pemutusan kontrak tanpa pengkajian dan analisa.Tolonglah dihargai. Oleh karena demikian, kita pertanyakan keabsahan addendum itu, karena tanpa melibatkan dan persetujuan DPRD,” pungkas Syirajudin.

PEMPROV DIMINTA TAK JALAN SENDIRI

Kemudian, anggota DPRD NTB, H Ruslan Turmuzi dari Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) menilai, bahwa kontrak lanjutan diatas lahan 65 hektare di Gili Trawangan yang akan dibahas berkelanjutan itu adalah sikap yang semena-mena.

Padahal setiap apapun keputusan, apalagi menyangkut aset daerah dalam aturan setiap poin atau butir addendum wajib melibatkan DPRD. Sehingga, poin-poin addendum dapat dirancang bersama DPRD. Oleh karenanya, eksekutif diharapkan tidak sepihak dalam mengambil keputusan.

“Tidak bisa sepihak dibuat oleh eksekutif menurut selera mereka dan PT GTI. Ingat, kontrak PT GTI yang dibuat pada tahun 1996 itu didasari Permendagri 3/1986 berdasarkan keputusan bersama pemerintah dan DPRD,” kata Ruslan di Mataram.

“Artinya, kalau mau diadendum sekarang, maka harus melibatkan DPRD juga berdasarkan amanat di Permendagri 19/2016,” tambah politisi PDI Perjuangan yang dikenal cukup vocal ini dengan nada meninggi.

Oleh karena itu, pembahasan poin addendum harus melibatkan DPRD. Mengingat, sebelum dijalankan. Terlebih, yang mana nantinya harus diparipurnakan di DPRD. “Jadi jangan sampai pemerintah berjalan sendiri,” kata anggota DPRD NTB lima periode tersebut.

Disisi lain, Ruslan melihat ada kesan saling ngotot antara Gubernur yang menginginkan addendum dan sejumlah anggota dewan yang menginginkan kontrak tersebut diputus. Situasi ini dianggapnya tidak akan menyelesaikan persoalan.

Maka dari itu, dia mendorong agar dewan secara kelembagaan dan gubernur mengedepankan musyawarah mufakat. Yaitu membahas bagaimana agar poin addendum nantinya mengakomodir semua kepentingan, baik itu putus kontrak ataupun addendum.

Menurut dia, musyawarah mufakat adalah langkah terbaik dalam menghadapi setiap persoalan, sehingga menuai titik terang.
“Sesuai sila ke empat, kita kedepankan musyawarah mufakat, maka butir addendum harus dibahas bersama DPRD,” saran Ruslan.

Secara tegas, dia pun menganggap PT GTI tak layak dimuliakan. Karena dinilai wanpresrasi, bahkan menimbulkan kerugian besar nagi negara. Kemudian, menyangkut dengan perdebatan soal addendum atau putus kontrak, itu dinilainya hal yang wajar.

Hanya saja, dia mengharapkan agar persoalan ini bisa disikapi bijaksana dan duduk bersama. Sehingga pemerintahan dapat terus berjalan baik. Karena persoalan ini menyangkut pengelolaan aset Pemprov di Gili Trawangan. “Kalau begini kan nggak bisa jalan pemerintahan (untuk mengelola aset Gili Trawangan),” singgungnya.

Legislator Udayana asal Lombok Tengah itu lantas mengajak mendudukkan lagi persoalan PT GTI untuk melihat permasalahan lebih jernih. “Begini kontrak PT GTI inikan didasari Permendagri Nomor 3 tahun 1986,” kata Ruslan.

Dalam klausul kontrak yang pernah dibacanya, sambungnya, PT GTI diberi hak mengelola kawasan selama sekitar 70 tahun berdasarkan Permendagri No 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga. “Artinya pihak PT GTI sebenarnya kalau menggunakan Permendagri Nomor 3 tahun 1986 itu, masih memiliki hak untuk mengelola kawasan,” ucap Ruslan.

Tetapi kemudian, lahir Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Inilah, kata dia, yang kemudian mendorong menggunakan Permendagri Nomor 19/2016 itu, sebagai landasan mengelola aset 65 hektare di kawasan Gili Trawangan.

Dorongan ini kemudian berakibat pula dievaluasinya kontrak karya dengan PT GTI. Namun seperti dinamika yang belakangan berkembang, muncul dua opsi yakni antara memperbaharui kontrak (addendum) atau putus kontrak.

DPRD NTB secara kelembagaan kemudian menerbitkan rekomendasi putus kontrak. Pemprov NTB sempat menyatakan akan mengikuti rekomendasi tersebut, sampai akhirnya direvisi dengan pernyataan Gubernur yang memastikan akan addendum.

“Kalau memang eksekutif mau addendum tentu butir-butir dari addendum itu harus dibahas dengan DPRD,” tegasnya.

Baca Juga:  DPRD Pertanyakan Keputusan Strategis Pemprov NTB

Ditanya soal rekomendasi putus kontrak yang diterbitkan DPRD NTB secara kelembagaan? Menurut dia, rekomendasi tersebut tidak bersifat final atau mengikat. “Rekomendasi kan tidak bersifat final,” jawab Ruslan.

Dengan kata lain, karena sifatnya usulan atau rekomendasi, eksekutif atau pemprov NTB dapat menjalankan itu atau menolaknya. Sehingga, akan menjadi perdebatan percuma atau buang-buang energi mempermasalahkan Pemprov atau Gubernur tidak memilih menjalankan rekomendasi.

“Keputusan DPRD yang tidak dijalankan pemerintah tidak hanya ini (putus kontrak), sebelumnya Perda APBD 2020 juga tidak dijalankan pemerintah. Mereka melakukan refocusing hingga Rp 926 Miliar (untuk penanganan wabah corona) tanpa persetujuan DPRD, kenapa tidak teriak saat itu?,” ungkap Ruslan.

Persoalan PT GTI saat ini dinilainya memiliki hal yang mirip seperti yang disebutkannya tadi. Sehingga, kengototan sejumlah pihak yang ingin putus kontrak menjadi tidak produktif. “Kalau ada yang ingin mempertanyakan ini lebih dalam ke Gubernur lewat rapat kerja atau interpelasi saya kira itu teknis ya, silakan saja,” demikian Ruslan Turmuzi.

SAYANGKAN SIKAP PEMERINTAH

Sebagai wakil rakyat di Udayana, Sudirsah Sujanto cukup menyayangkan sikap pemerintah terkait persoalan addendum. Bahkan ia mengaku ada mendengar kabar yang kurang enak untuk didengar.

Dimana masyarakat setemlat diundang untuk menandatangani pernyataan kewajiban pembayaran kontrak lahan. Hal itu dinilainya tidak jelas, sehingga hasil dari pembayaran tersebut akan kemana larinya.

Oleh karenanya, anggota DPRD NTB dapil Lombok Utara-Lombok Barat itu menegaskan bahwa sampai kapanpun dirinya akan selalu ada berdiri bersama masyarakat.

“Arahnya tidak jelas, apakah ke GTI atau ke Pemprov NTB. Saya selaku perwakilan masyarakat akan tetap membela sampai kapanpun. Masyarakat tetap saya bela, apapun caranya akan saya tempuh,” tegas Sudirsah.

SOAL INTERPELASI, GERINDRA TETAP KONSISTEN

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa jauh sebelumnya Fraksi Gerindra DPRD NTB sangat getol menyuarakan dan mendorong adanya penggunaan hak interpelasi terkait persoalan GTI.

Ketua Fraksi Grindra NTB, Nauvar Furqani Farinduan menegaskan tetap dan sangat konsisten terkait rencana penggunaan hak interpelasi bersama fraksi lainnya. “Sangat konsisten,” tegasnya kepada wartawan di Mataram.

Bahkan dirinya mengaku telah melakukan rapat fraksi. Dari beberapa kesimpulan hasil rapat, salah satunya yaitu akan mengunakan hak-hak kedewanan. Meski demikian, hal tersebut masih harus diputuskan secara politis oleh partai.

Interpelasi menurut dia, semua bergantung bagaimana sikap Pemprov NTB sendiri. Oleh karenanya, ia meminta agar pembahasan terkait 9 point addendum kontrak GTI juga dapat melibatkan pihak DPRD NTB.

“Hari ini kita memberikan ruang dan kesempatan kepada Pemda, tentu kita ingin mendapatkan ruang-ruang gambaran secara konpehensif (proses adddendum),” tegas Farin sembari berharap terwujudnya rasa keadilan untuk daerah maupun masyarakat lokal di Gili Trawangan.

HL PELITA PUTRA : KEMANA GTI ?

Kemudian, H Lalu Pelita Putra Anggota DPRD dari Fraksi PKB juga mengaku cukup prihatin dengan persoalan ini. Ia mengibaratkan persoalan yang terjadi saat ini adalah benang kusut. “Sudah kusut. Susah ngurainya,” ujarnya.

Terkait persoalan interpelasi seperti yang disuarakan beberapa anggota dewan lainnya, ia mengaku khusus di fraksinya belum dibahas. “Inikan ibarat gunung es sekarang muncul dan meleda. Karena memang kemudian kontrak sudah mau habis,” kata Pelita.

“Kemudian kewajiban-kewajiban itu, mereka (GTI) sudah dianggap wanprestasi. Cuma saja, tentu kita berharap persoalan yang muncul ini tidak kemudian jadi bola es yang akhirnya menimbulkan persoalan yang lebih besar lagi,” tambahnya.

Menyikapi persoalan perbedaan pendapat soal addendum, agar dapat duduk bersama dengan tujuan mencari solusi terbaik. “Kita berharap pemerintah provinsi duduk bersama, mencari solusi terbaik. Bukan lalu kemudian menggunakan cara-cara lain,” kata anggota DPRD NTB asal Dapil Loteng ini.

Disisi lain yang tak kalah pentingnya, kebijakan yang akan diambil Pemprov ditegaskannya harus memperhatikan masyarakat lokal di Gili Trawangan. Karena menurut dia, masyarakat setempat sudah sangat berperan lebih untuk dunia wisata.

Baca Juga:  Panen Padi di Sumbawa, Johan : Tidak Ada Alasan Lagi Bagi Pemerintah Lakukan Impor Beras!

Artinya, walau bagaimanapun, mereka dinilai telah berperan besar. Dimana yang selama ini menghidupkan Gili Trawangan. Justru ia sedikit kesal dan mempertanyakan keberadaan GTI selama ini dalam berperan.

“Kemana GTI? kasihan masyarakat yang sudah bekerja membangun dunia wisata disitu (Gili Trawangan). Artinya kita harus akui, hidupnya Gili Trawangan ini kan karena ada masyarakat disitu, membangun fasilitas dan sebagainya. Nah, ini yang tidak boleh dinafikkan,” tegasnya.

“Saya berharap pada persoalan ini tidak menempatkan masyarakat kita pada posisi yang terabaikan. Mereka juga harus diapresiasi selama ini jasa-jasa meraka lah yang kemudian bisa menghidupkan Gili Trawangan,” harapnya.

SARANKAN DISKUSI DAN DUDUK BERSAMA

Anggota DPRD NTB lainnya juga ikut bersuara, yaitu TGH Hazmi Anzwar. Dia menilai, polemik kontrak GTI tidak dapat terselesaikan, jika Eksekutif dan Legislatif tidak duduk bersama. Terlebih, persoalan GTI adalah masalah lama.

“Persoalan ini harus duduk dan didiskusikan bersama. Itu jalan yang bijaksana. Jangan kita gagahan dan saling gengsi-gengsian. Ini kesannya kita saling meniggalkan. Tidak usah dengan cara seperti itu. Diskusikan saja bagaimana sebaiknya cara yang ditempuh,” kata anggota Komisi V ini.

“Apakah kita sekarang ada perubahan, mari kita rubah bersama. Kalau kita tetapkan ya kita tetapkan bersama. Cari dasar hukumnya, bisakah kita putuskan kontrak yang dibuat sekian tahun yang lalu, sebelum masa kontrak habis. Kalau memang ada dasar hukumnya ayo’. Kalau tidak ada dasar hukumnya tunggu sampai habis masa kontraknya,” demikian tambahnya lagi.

PUTUSKAN ADDENDUM, GTI SIAP MEMBANGUN

Untuk diketahui, sebelumnya Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan, beberapa diantara perubahan kontrak kerjasama dan besaran retribusi PT GTI selama 25 tahun beroperasi yang di addendum.

“Pemerintah memutuskan upaya addendum dengan komitmen PT GTI siap membangun dan mengelola izin investasi yang sudah diberikan,” ungkap Zul belum lama ini di Mataram.

Menurut Gubernur, komitmen melanjutkan pengelolaan aset dalam kontrak kerjasama sampai dengan 2026 itu menjadi salah satu kesepakatan yang akan dibahas dan dituangkan dalam addendum.

SEKDA NTB : JANGANKAN DPR, MASYARAKAT SAJA KITA LIBATKAN

Kemudian, Sekda NTB H L Gita Ariadi menjelaskan, pembahasan direncanakan selesai pada Agustus mendatang. Termasuk, ketentuan mengenai hak dan kewajiban terkait komitmen investasi.

Adapun mengenai retribusi juga akan disepakati sesuai aturan hukum yang berlaku serta kesepakatan mengenai pengusaha maupun pengusaha yang saat ini menempati lahan PT GTI untuk diberikan masa transisi penghentian usaha mereka.

“Bahkan kalau diperlukan, kontrak kerjasama bisa diperbaharui jika klausul lama dianggap tidak lagi sesuai dengan kesepakatan dua pihak,” tegas mantan Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTB tersebut.

Disinggung mengenai interpelasi dan adanya harapan dari pihak DPRD agar dilibatkan dalam proses addendum, Sekda NTB menyambut baik hal tersebut.

Menurut dia berkaitan dengan pelibatan dewan. “Jangankan DPR, masyarakat saja kita libatkan. Nanti ada mekanismenya. Kemarin mau rapat kerja, cuma karena Pak Gubernur masih berkabung,” kata Sekda.

Sedangkan berkaitan dengan interpelasi, sebagaimana dikatakan Gubernur kutip Sekda, hal yang wajar dan dipersilah. Karena hal itu merupakan hak DPR. Pemprov sendiri menyatakan kesiapan.

“Sikahkan saja (interpelasi), itu hak DPR. Itukan meminta keterangan, ya diberikan keterangan (nantinya),” kata Gita Ariadi.

Perlu diketahui, tambahnya, penandatanganan kemarin bukan addendum, melainkan pokok-pokok kesepakatan. Dimana hal ini masih berlangsung panjang.

“Sebetulnya kemarin itu bukan penandatanganan addendum loh, tapi pokok-pokok addendum. Nah, isi addendum itu sedang dinegosiasikan,” jelasnya.

“Sedang kita rancang untuk memperhatikan berbagai hal. Kan pemerintah ndak boleh dirugikan, investor dalam situasi sulit ini juga, kalau bersungguh-sungguh harus diberikan kesempatan. Masyarakat juga diakomodir berusaha secara legal,” imbuhnya.

Maka dari itu, diungkapkannya, proses addendum ini sebenarnya masih harus melalui banyak tahapan. Sedangkan tahap yang sudah berjalan saat ini baru dua tahapan. “Ada delapan tahapan, inikan baru dua tahapan,” tutup Sekda NTB. (red) 

Artikel sebelumyaNTB Akan Hadirkan Pabrik Pengolah Sampah dan Bata Ecobrick
Artikel berikutnyaGubernur NTB Angkat Bicara Soal Addendum