HEADLINE

Ombudsman Imbau Sekolah Tidak Memaksakan Surat Persetujuan Vaksinasi Bagi Siswa

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Dr Adhar Hakim, SH, MH

NUSRAMEDIA.COM — Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Dr Adhar Hakim mengungkapkan bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID19 untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun di sekolah lingkup Kota Mataram yang dimulai awal Januari 2022 diwarnai keresahan sejumlah orang tua siswa.

Hal ini terjadi, kata dia, karena pihak sekolah memberikan formulir sarat persetujuan siswa yang di dalam surat tersebut memuat klausul meminta orang tua/wali siswa tidak akan menyalahkan atau menuntut petugas yang melakukan tindakan medis/pihak sekolah.

“Sejak dilaksanakannya proses vaksinasi COVID19 untuk anak usia 6-11 tahun, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB menerima sejumlah keluhan orang tua siswa terkait surat masalah persetujuan yang diberikan pihak sekolah tingkat SD dan SMP di Kota Mataram,” kata Adhar Hakim, Sabtu (5/2/22) di Mataram.

“Atas dasar tersebut Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan insiatif atas prakarsa sendiri untuk melakukan serangkaian pemeriksaan dengan turun ke sejumlah sekolah di Kota Mataram, melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram dan Dinas Pendidikan Kota Mataram,” imbuhnya.

Baca Juga:  PDIP NTB Santai Sikapi Mundurnya LBS

Dari hasil pemeriksaan ke sejumlah sekolah, sambung dia, ditemukan fakta sejumlah sekolah meminta orang tua untuk menandatangani surat persetujuan (setuju atau tidak setuju) anaknya di vaksin. Dalam surat persetujuan tersebut ada sekolah yang mencantumkan klausul orang tua/wali siswa tidak akan menyalahkan atau menuntut petugas yang melakukan tindakan medis/pihak sekolah.

“Bahkan ada juga surat persetujuan yang menggunakan matrai. Ombudsman juga mendapatkan fakta adanya surat persetujuan yang menggunakan kop sekolah dan ada juga yang tidak. Dari pengakuan sejumlah orang tua siswa, tindakan tersebut meresahkan mereka,” ungkap Adhar.

“Beberapa bahkan mengaku ragu anaknya divaksin dengan bentuk-bentuk pernyataan seperti itu. Terlebih lagi format surat tersebut tidak jelas sumbernya, ada sekolah yang mengatakan mendapatkan format dari grup WA, ada yang mendapatkan format dari Dinas Pendidikan,” katanya lagi.

Diungkapkan Adhar, berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan Mataram dan sejumlah pusksesmas, bahwa Dinas Kesehatan Kota Mataram tidak pernah mengeluarkan atau meminta sekolah untuk membuat surat persetujuan seperti itu.

“Petugas vaksin justru baru mengetahui adanya surat persetujuan seperti itu saat melakukan vaksin di sekolah. Padahal Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram, sejak awal vaksin di sekolah dilaksanakan telah mengingatkan seluruh sekolah untuk tidak membuat surat persetujuan yang berisi orang tua/wali siswa tidak akan menyalahkan atau menuntut petugas yang melakukan tindakan medis/pihak sekolah,” paparnya.

Baca Juga:  Mo-Novi Terus Upayakan Peningkatan Kualitas Infrastruktur di Sumbawa

Dasar Pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/6688/2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Anak Usia 6 (Enam) Sampai Dengan 11 (Sebelas) Tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan tersebut terdapat setidaknya 3 (tiga) format yang harus diisi saat dilakukan skrining format yang diisi saat anak berada diruang tunggu yang berkaitan dengan verifikasi data identitas. Yakni seperti pemeriksaan suhu tekanan darah dan pertanyaan yang diajukan oleh petugas vaksin.

Kemudian hasil skrining dapat vaksinasi, ditunda divaksinasi atau tidak diberikan vaksin, dan pencatatan observasi berisi ada atau tidaknya keluhan setelah divaksin. Menurut informasi dari Dinas Kesehatan setidaknya 30 menit dilakukan observasi setelah divaksin.

Baca Juga:  ASN Diminta Jangan Tambah Libur : "Kalau Tidak Masuk Diberikan Sanksi"

“Jika mengacu kepada keputusan menteri kesehatan tersebut tidak format surat
persetujuan yang dibuat oleh sekolah, dalam pelaksanaan vaksinasi anak usia sampai 11 tahun sekolah menjadi salah satu tempat pembukaan pos pelayanan vaksinasi sebagaimana disebutkan dalam diktum keempat keputusan menteri kesehatan tersebut,” kata Adhar.

“Artinya bahwa sekolah hanya memfasilitasi menyiapkan tempat atau hal-hal lain yang mendukung pelaksanaan vaksinasi di sekolah seperti menyiapkan tempat, menyampaikan informasi kepada orang tua siswa, membawa persyaratan seperti KK bukan dalam konteks membuat surat pernyataan/persetujuan yang diberikan kepada orang tua siswa terlebih lagi surat tersebut berisi ‘orang tua/wali siswa tidak akan menyalahkan atau menuntut petugas yang melakukan tindakan medis/pihak sekolah’,” ungkapnya.

Mengingat vaksinasi ke 2 sedang berlangsung, pihaknya meminta Dinas Pendidikan Kota Mataram melakukan pengawasan intens dilapangan. “Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB meminta Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram terus melakukan pengawasan di lapangan dan terus meminta sekolah-sekolah tidak membuat surat persetujuan yang diberikan kepada orang tua/wali siswa,” tandas Adhar Hakim. (red)