HEADLINE

Panen Padi di Sumbawa, Johan : Tidak Ada Alasan Lagi Bagi Pemerintah Lakukan Impor Beras!

113
Anggota DPR RI asal Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa, H Johan Rosihan, ST.

NUSRAMEDIA.COM — Senin (20/9) kemarin, Anggota DPR RI Johan Rosihan melakukan panen padi varietas unggul baru Balitbangtan yang merupakan panen raya dari kegiatan demfarm dan perbenihan padi sawah di Kabupaten Sumbawa.

Hadir saat itu sejumlah stakeholders pertanian seperti Kadistanbun, Kepala BPTP dan dari unsur Camat, Kepala Desa bahkan TNI/Polri. Dikesempatan ini, Johan Rosihan menyampaikan terimakasih kepada seluruh petani di Indonesia.

Dimana telah menjadi tangguh dalam menopang ekonomi Indonesia ditengah hantaman pandemi COVID19 selama ini. Menurut Johan, negara mesti memberi dukungan kepada petani. Karena dinilainya telah berjasa besar menopang perekonomian nasional.

Terkait ketahanan pangan nasional, Legislator Senayan asal Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa itu menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah yang ingin melakukan impor beras. Baik jenis premium maupun beras khusus.

“Semuanya sudah bisa kita tanam dan diproduksi sendiri di Indonesia. Termasuk beras premium untuk sushi. Saat ini BPTP NTB telah mengembangkan dan bahkan sudah memiliki jenis VUB dengan nama Tarakas,” kata Johan, Selasa (21/9) kepada media ini.

Baca Juga:  Bertambah Lagi, Kini NTB Kantongi 12 Medali Emas : "Selamat untuk Rini Kurniati"

Johan mengaku juga sempat memaparkan beberapa hal pada kegiatan kemarin di Sumbawa. “Jenis padi yang kita panen ini adalah tipe padi fungsional yang memiliki manfaat khusus atau tipe spesifik,” ujarnya.

“Seperti impari nutrisi zink yang memberi manfaat penting untuk mencegah stunting. Ada tipe baroma (basmati beraroma), dan pamelen (padi merah pulen) serta jenis jeliteng (beras hitam), yang semuanya merupakan produksi beras premium atau beras khusus,” imbuh Johan.

Oleh karenanya, politisi PKS ini kembali menegaskan agar pemerintah menghentikan impor beras khusus. “Melalui panen raya itu saya tegaskan agar pemerintah segera menghentikan impor beras khusus. Karena kita mampu produksi sendiri dengan kualitas bagus,” tegas Johan lagi.

Baca Juga:  Lepas Kafilah NTB, Gubernur : "Sang Juara Itu, Mereka yang Mampu Menautkan Hati"

Tak lupa juga, pria yang duduk di Komisi IV DPR RI itu mengingatkan pemerintah selalu memperhatikan faktor penting untuk peningkatan produksi. Antara lain, sebutnya, seperti adanya air, benih/bibit berkualitas, ketersediaan pupuk yang tepat waktu dan tepat dosis.

Kemudian alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pemberdayaan penyuluh pertanian. Menurut anggota DPRD NTB tiga periode itu, saat ini Kabupaten Sumbawa memiliki sarana dan prasarana produksi yang sangat memadai.

Oleh karena itu, kata Johan, perlu dukungan dalam hal stabilisasi harga dan anggaran memadai untuk menjaga stabilitas produksi petani padi di Sumbawa sebagai salah satu sentra beras nasional.

Lebih lanjut dikatakannya, dari sisi tenaga kerja, sektor pertanian telah mampu menyerap kurang lebih 30 persen tenaga kerja Indonesia. Maka, kata Johan, sudah sewajarnya jika pemerintah harus memberikan dukungan anggaran yang seimbang dengan persentase tenaga kerja tersebut.

Baca Juga:  Gubernur NTB : "Insya Allah, Bonus Kita Berikan Tanggal 28 Oktober"

“Saya menyayangkan kebijakan anggaran saat ini dimana dari tahun ke tahun anggaran pertanian selalu mengalami pengurangan anggaran APBN,” sesal wakil rakyat Pulau Sumbawa, NTB tersebut.

Dia meminta kepada pemerintah daerah agar membuat afirmasi kebijakan daerah supaya sektor perhotelan, pariwisata dan berbagai pangsa pasar lokal lainnya agar menggunakan produk pertanian Sumbawa seperti komoditas beras, daging, kopi dan lain sebagainya.

“Saya melihat kebijakan ini penting sebagai keberpihakan terhadap petani lokal agar produknya terserap oleh pasar dengan harga yang kompetitif. Dan hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan posisi tawar petani lokal demi kesejahteraan mereka,” pungkas Johan Rosihan. (red) 

Artikel sebelumyaSentra Jamur HBK Layak Diperluas
Artikel berikutnyaKritikan dan Apresiasi Warnai DPRD NTB Bicara 3 Tahun Zul-Rohmi