HEADLINE

Pemerintah Didesak Buka Pengiriman PMI ke Malaysia

90

NUSRAMEDIA.COM — Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia (APPMI) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah segera membuka pengiriman dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia.

DPD RI bersama APPMI menggelar pertemuan dengan Ketua DPD RI La Nyala Mataliti yang di dampingi Wakil Ketua Komite III DPD RI Evi Apita Maya. Dalam pertemuan ini juga dihadiri oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah pada 31 Agustus 2021 lalu di Jakarta.

Sebagaimana diungkapkan Evi Apita Maya, pihaknya mendesak Kementerian Tenaga Kerja mencabut Surat Nomor 151 tahun 2020 tentang penghentian sementara penempatan PMI ke luar negeri.

Tak hanya itu, DPD RI juga meminta Pemerintah Indonesia segera membuka pembicaraan dengan Pemerintah Malaysia untuk pembukaan dan pengiriman PMI ke negeri Jiran tersebut.

“Dalam rapat tersebut kami mendesak agar Kemenaker sebagai stake holder ketenagakerjaan segera membuka komunikasi dengan pemerintah Malaysia agar dibuka pengiriman tenaga kerja kita kesana,” kata Evi kepada awak media, Rabu (8/9) di Mataram.

Baca Juga:  Gerindra Siapkan Pendampingan Hukum untuk Wabup Danny

Senator cantik ini juga menyatakan, bahwa DPD RI terus melakukan komunikasi dan kordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk menindaklajuti pertemuan tersebut. Evi optimis Menaker Ida Fauziyah akan mengambil sikap strategis.

“Ini demi PMI kita di NTB, sejak pandemi ini banyak di pulangkan dan kita tidak bisa mengirim lagi PMI karena terbentur surat dari Kemenaker, inilah yang kami perjuangkan semoga ada hasil yang baik,” jelas Evi.

Sementara itu, Ketua Umum APPMI H Muazzim Akbar menyatakan sejak diterbitkannnya surat penghentian pengiriman PMI tersebut perusahaan pengerah tenaga kerja migran khususnya di NTB “tiarap” dan tidak melakukan aktivitas sama sekali.

Selain itu akibat surat penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ini berpotensi membuat para PMI memilih jalur ilegal.

Muazzim juga meminta Pemprov NTB segera bersikap dan mendesak pemerintah pusat agar membuka kembali pengiriman tenaga kerja ke Malaysia.

Baca Juga:  Satgas Terjunkan Tim Fokus Lakukan Perbaikan Data Tata Kelola Aset di Gili Trawangan

“Saat ini ada 56 negara yang sudah dibuka namun tidak dengan Malaysia, sementara kita tahu PMI terbesar itu berasal dari NTB, kita dorong Pemprov NTB untuk bersurat ke Kemenaker membahas masalah ini,” kata Muazzim.

Ditambahkan, Datuk Fetra Ezimon selaku Pengusaha Pekerja Migran Indonesia, keinginan perusahaan di Malaysia juga setali tiga uang dengan pengusaha di Indoensia.

Yaitu, kata dia, berharap kedua negara segera membahas persoalan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Ezi panggilan akrabnya menyatakan saat ini terdapat 4 ribu Calon PMI yang sudah mendapatkan visa bekerja ke Malaysia.

Hanya saja, kata dia, tidak bisa berangkat karena terbentur surat nomor 151 yang belum dicabut oleh Kemenaker. Disinggung adanya peralihan kekuasaan dan masih dalam pandemi COVID19.

Ezi menegaskan persoalan politik di Malaysia tidak menganggu pengiriman tenaga kerja ke negara tersebut karena Malaysia sendiri masih membutuhkan tenaga kerja khususnya yang bekerja di ladang kelapa sawit.

Baca Juga:  RSUD NTB Jadi RS Rujukan Tangani Pebalap World Superbike yang Alami Kecelakaan

Kemudian untuk COVID19 sendiri Ezi menyatakan perusahaan pengerah tenaga kerja tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Semua PMI yang akan bekerja dikarantina dan di tes swab serta pcr.

“Jadi masalah prokes kita sangat menerapkan prokes tersebut, kita lakukan Swab dan PCR serta karantina, bahkan karantina dilakukan di hotel, insyaAllah kita selalu taat prokes,” tegas Ezi.

Dia berharap pemerintah segera melakukan komunikasi dengan badan otoritas penanganan COVID19 Malaysia atau Majelis Tindakan Negara (Satgas COVID19) Malaysia dan Kedutaan Besar RI di Malaysia untuk membahas izin pengiriman PMI ke Malaysia.

“Kita berharap Pemerintah Indonesia melalui Dubes RI yang di Kuala Lumpur membahas tentang PMI/TKI dengan Majelis Tindakan Negara Malaysia yang berwenang untuk memberi izin pengiriman pekerja ke Malaysia,” tutup Datuk Fetra Ezimon. (red) 

Artikel sebelumyaPendapatan NTB Ditargetkan Naik 4,86 Persen
Artikel berikutnyaBukhori Prihatin dengan Kondisi Petani Tembakau