HEADLINE

Pemprov Ajukan Surat Permohonan Hutang

213

MATARAM — Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Nusa Tenggara Barat terancam kolaps. Ini membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mengambil langkah mengajukan Surat Permohonan Hutang kepada DPRD.

Ini tak ditampik oleh H Mori Hanafi selaku Wakil Ketua DPRD NTB. Ia mengaku, malah surat permohonan tersebut sudah masuk, Jum’at pagi (9/7) tadi. Hanya saja, hal itu belum dibahas di internal.

“(Surat) sudah masuk tadi pagi, tapi belum dibahas di internal pimpinan. Apakah nanti akan dibacakan melalui paripurna atau hanya ditingkat pimpinan, masih menunggu kesepakatan,” kata Mori Hanafi.

Terkait usulan itu, politisi Partai Gerindra ini mengaku juga sangat mendukung langkah yang diambil oleh Pemprov. Terlebih dalam menangani sejumlah persoalan keuangan dimasa pandemi saat ini.

Menurut dia, pinjaman akan dilakukan ke salah satu BUMN. Yaitu, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang mana tempat biasanya pemerintah daerah melakukan pinjaman hutang.

Tujuan dari rencana pengajuan pinjaman ini, masih kata Mori, dalam rangka menutupi kekurangan pembiayaan daerah. Salah satunya, sebut dia, soal pembiayaan percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dengan pola pembiayaan tahun jamak hingga 2022.

Baca Juga:  Peserta SKD CPNS NTB Diminta Percaya dengan Kemampuan Diri

Hal ini termaktub dalam Perda Nomor 12 Tahun 2019. “Rencana yang akan dipinjam, supaya bisa menutupi beberapa program yang sudah tertuang dalam RPJMD, sebesar Rp 750 Miliar,” ungkap Mori Hanafi.

Adapun rincian penggunaan pinjaman itu, dijelaskan Mori, sekitar Rp 250 miliar diperuntukan pembiayaan percepatan jalan yang sudah ditetapkan Perda sebesar Rp 750 miliar.

Sedangkan yang sudah terbayar dalam perda percepatan jalan itu, sekitar Rp 225 miliar. Maka artinya, sisa hutang sebesar Rp 525 miliar, sehingga sangat urgent untuk melakukan pinjaman ke PT SMI.

“Kalau pinjaman ini disetujui oleh PT SMI, maka kita bisa meringankan beban daerah,” kata wakil rakyat di Udayana jebolan asal daerah pemilihan (dapil) Bima, Kota Bima dan Dompu tersebut.

Baca Juga:  Kritikan dan Apresiasi Warnai DPRD NTB Bicara 3 Tahun Zul-Rohmi

Tak hanya itu, selain pembiayaan infrastruktur, dana yang akan dipinjam itu digunakan untuk menyikapi COVID19. Termasuk diantaranya, peningkatan pelayanan rumah sakit trauma centre.

Dimana yang sebelumnya dua lantai diupayakan menjadi enam lantai. Kemudian, soal persiapan menyambut MotoGP. Disebutkannya, kondisi keuangan daerah tahun 2021 sangat parah.

Maka dari itu, ia meminta semua pihak agar mendukung langkah yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan pinjaman dana ke pihak ketiga.

Apabila langkah pinjaman itu gagal, kata Mori, opsi yang diambil adalah memperbaharui ulang kontrak aset yang dikelola oleh pihak ketiga. Termasuk kontrak PT GTI, pasar seni dan sejumlah aset milik Pemprov lainnya.

“Jika opsi perbaharui kontrak sulit, maka langkah ekstrimnya adalah dengan menjual sebagian aset daerah,” tegasnya.

Mori juga membeberkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2021 dari pemerintah pusat dikurangi sekitar Rp 48,8 miliar.

Baca Juga:  Hazmi Hamzar : Rantai Sabuk Pengamanan NTB Harus Kuat!

Sedangkan untuk pembelian vaksin sebanyak Rp 118 miliar lewat Perkada sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk menyisihkan sebesar 8 persen dari DAU diterima NTB.

Kemudian bicara rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB sebesar Rp 1,9 Triliun, hingga Mei 2021 tercatat 31,48 persen, pada bulan ke-VI dimungkinkan tidak sampai 40 persen.

Parahnya lagi, pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dianggap paling merosot. Padahal, proyeksi pendapatan pada BBNKB tersebut ditargetkan Rp 392 miliar, sedangkan realisasinya baru mencapai Rp131 miliar.

“Terus terang saya mau sampaikan pertumbuhan ekonomi kita tahun 2021 ini berat. Karena dampak ekonomi dari COVID19 2020. Jauh lebih berat tahun 2021. Ini kenyataan bukan main-main,” kata Mori.

Disinggung, apabila pinjaman disetujui atau terlealisasi, lantas berapa persen bunga dari pinjaman tersebut? “Kalau hitung-hitungan sangat ringan, sekitar 11 persen selama lima tahun,” demikian Mori Hanafi. (red) 

Artikel sebelumyaTerus Merangkak Naik, Kini NTB di Peringkat 8
Artikel berikutnyaNTB Buka Layanan Telekonsultasi COVID19