HEADLINE

Pemprov Kapan Surati GTI? Ini Kata Gubernur NTB

127
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr H Zulkieflimansyah

NUSRAMEDIA.COM — Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah memastikan akan melayangkan surat pemutusan kontrak secara resmi ke pihak PT Gili Trawangan Indah (GTI).

“Senin (13 September 2021), Insya Allah (Pemprov NTB akan surati GTI),” tegas orang nomor satu di Nusa Tenggara Barat ini kepada NUSRAMEDIA, Sabtu malam (12/9) kemarin di Mataram.

Belum dilayangkan surat pemutusan kontrak terhadap GTI hingga kemarin, ungkap Doktor Zul kerap Gubernur NTB disapa, bukan tanpa alasan.

Menurut mantan anggota DPR RI tiga periode itu, lantaran pihaknya belum menerima SK Satgas Percepatan Investasi. “Kemarin (belum disurati) karena kami nunggu SK Satgas ini,” tegas Gubernur.

Disinggung bagaimana jika PT GTI mengambil langkah hukum terkait persoalan ini? Gubernur dengan santun menjawab, malah mempersilahkan pihak GTI untuk menempuh upaya hukum.

Karena, dikatakan Doktor Zul, upaya tersebut merupakan hak pihak PT GTI. “Silahkan saja. Hak mereka juga itu,” ucap Gubernur Zul.

Sebelumnya Doktor Zul juga menegaskan, bahwa dalam persoalan ini, sikap Pemprov NTB sudah final. Sehingga tidak akan ada perubahan sikap lagi, yakni putus kontrak.

Baca Juga:  Ketum DPP PAN Berikan Sinyal Dukung Zul-Rohmi Jilid II

“Nggak ada (perubahan sikap), sudah final (putus kontrak),” kata Doktor Zul kepada awak media saat dimintai tanggapannya beberapa hari lalu.

Bahkan Gubernur juga mengungkapkan, bahwa dalam persoalan ini apabila ada gugatan nantinya, PT GTI bukan hanya berhadapan dengan Pemprov NTB.

Tapi juga, akan berhadapan dengan berbagai pihak yang tergabung dalam Satgas bahkan Presiden. Karena keputusan ini dilakukan oleh Satgas Percepatan Investasi Nasional.

Penegasan yang disampaikan Gubernur ini, juga sekaligus menyatakan kesiapan Pemprov NTB dalam menghadapi apabila ada gugatan dari PT GTI.

Mengingat diputusnya kontrak perjanjian kerjasama perusahaan itu atas pemanfaatan/pengelolaan lahan seluas 65 hektare aset Pemprov di Gili Trawangan.

Keputusan putus kontrak yang diambil pemerintah ini, bukanlah serta merta. Namun telah melalui berbagai kajian dan pertimbangan matang.

BARESKRIM POLRI DUKUNG PENUH

Baca Juga:  Satgas Terjunkan Tim Fokus Lakukan Perbaikan Data Tata Kelola Aset di Gili Trawangan

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Pipit Rismanto menyatakan, mendukung penuh keputusan yang diambil oleh pemerintah dan Gubernur NTB.

Bahkan pihaknya mengaku siap menghadapi jika nantinya ada perlawanan yang dilakukan PT GTI. “Kami juga di Bareskrim Polri sudah siap dan mendukung atas keputusan yang diambil oleh Pemprov NTB,” tegasnya.

“Bersama satgas dan pihak terkait kami akan tetap membantu sampai proses ini selesai,” imbuhnya saat memimpin rapat bersama secara virtual terkait GTI.

PENYERAHAN SK PUTUS KONTRAK GTI

Sekedar informasi, Menteri Investasi/Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi secara resmi telah menyerahkan SK tentang pemutusan kontrak PT GTI.

SK Satgas Percepatan Investasi ini diterima langsung oleh Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah dan disaksikan oleh masyarakat Gili Trawangan pada Sabtu siang (11/9) kemarin, di Kabupaten Lombok Utara.

SK dengan Nomor 145 Tahun 2021 tentang Hasil Fasilitasi Penyelesaian Masalah Perjanjian Kontrak Produksi antara Pemprov NTB dan PT GTI terkait penguasaan lahan di Gili Trawangan.

Baca Juga:  Peserta SKD CPNS NTB Diminta Percaya dengan Kemampuan Diri

Dikesempatan itu, Ketua Satgas Investasi menegaskan bahwa persoalan ini telah melalui proses yang cukup panjang. Bahkan melalui kajian yang mendalam dilakukan pihaknya secara bersama.

“Satgas ini dibentuk berdasarkan Kepres/11 dan berada dibawah penanggungjawab langsung Bapak Presiden,” tegas Menteri Bahlil.

“Tentang penyelesaian sengketa PT GTI dengan masyarakat dan pemerintah daerah kami serahkan kepada Bapak Gubernur untuk dilakukan sebagaimana mestinya,” tambahnya.

Berkaitan dengan proses hukum yang kemungkinan akan diambil oleh pihak PT GTI, Menteri Bahlil menegaskan pihaknya mempersilahkan PT GTI untuk mengambil langkah hukum.

Pihaknya, kata dia, menyatakan sangat siap menghadapi proses apapun termasuk persoalan hukum nantinya yang akan ditempuh PT GTI.

“Mau untuk melakukan proses hukum? Nanti ada (Tim Satgas) yang hadapi,” demikian tegas Bahlil Lahadalia disambut tepuk tangan masyarakat Gili Trawangan. (red) 

Artikel sebelumyaPemprov NTB Harus Gerak Cepat
Artikel berikutnyaHBK Salurkan 269 Rompi Untuk Kontingen PON NTB