HEADLINE

Penyidik Polres KSB Akan Dilaporkan ke Propam Polda NTB

187
Pengacara Kepala Desa Kiantar dan Masyarakat, Kusnaini, SH

NUSRAMEDIA.COM — Pembebasan lahan di Desa Kiantar, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) oleh PT AMMAN terkait pembangunan bandara nampaknya menuai sengketa.

Pasalnya, Kepala Desa Kiantar dan sejumlah warga dilaporkan oleh seseorang bernama Gunawan ke pihak kepolisian setempat. Yakni dengan laporan pemalsuan dokumen dan penggelapan tanah.

Atas laporan itu, penyidik Polres KSB telah melakukan pemeriksaan terhadap para terlapor. Pengacara dari Kades Kiantar dan sejumlah warga, Kusnaini, SH mengaku sangat menyayangkan dan mengecam tindakan Penyidik Polres KSB yang terkesan arogan.

Menurut pengacara muda yang sedang naik daun ini, Penyidik Polres KSB telah menunjukkan sikap yang tidak mengayomi dan mengabaikan azas praduga tidak bersalah.

“Kami saja selaku pengacara diminta mematikan HP. Dan mereka membentak-bentak warga. Mereka memperlakukan masyarakat ini seolah-olah mereka sudah bersalah,” ujarnya kepada wartawan saat menggelar jumpa pers, Rabu (6/10) di Mataram.

Tak hanya itu, penyidik juga diduga telah melakukan penyitaan terhadap uang warga Kiantar terkait pembayaran tanah dengan PT AMMAN. Menurut Kusnaini, itu bukanlah ranah dari penyidik. “(Atas tindakan penyidik Polres KSB) kami akan masukan laporan pengaduan ke Propam Polda NTB,” imbuh Kusnaini.

Sementara itu, Kapolres KSB, AKBP Heru Muslimin menegaskan pihaknya sudah menempuh langkah-langkah yang sesuai prosedur dalam menangani laporan masyarakat ini.

Baca Juga:  PON XX Papua : Luar Biasa, NTB Tembus Peringkat 9 Nasional!

Menurut dia, saat ini pihaknya masih mendalami laporan ini. Apakah masuk dalam pidana atau perdata. Terkait dengan adanya dugaan bahwa penyidik melakukan penyitaan, hal itu ditepis secara tegas oleh Kapolres.

Dikatakan Kapolres, penyidik tidak melakukan penyitaan. Hanya menerima titipan yang diberikan melalui Sekretaris Desa. Kemudian soal akan dilaporkan penyidik Polres KSB ke Propam Polda NTB, Heru Muslimin menegaskan itu adalah hak semua warga negara.

“Tidak masalah. Nggak apa-apa. Itu hak semua warga negara. Yang penting kami sudah melakukan sesuai prosedur,” demikian dikatakan orang nomor satu di Polres KSB tersebut.

Untuk diketahui, Kusnaini selaku Pengacara Kades dan Masyarakat, sebelumnya juga menerangkan, bahwa bahwa tanah seluas sekitar 6 hektare tersebut asal usulnya dari saudara Godang yang didapatkan secara buka baru sekitar tahun 1969.

Pada tahun 1985 tanah tersebut diserahkan/diberikan oleh Godang kepada anaknya Sembilang Godang dan M. Saleh Godang masing-masing sekitar 3 Ha. Kemudian pada sekitar tahun 1991, Sembilang Godang membuat SPPT di atas tanah tersebut dengan luas 35.569 M2.

Sembilang Godang kemudian menjual tanah yang menjadi miliknya ke Gunawan (pelapor, red) seluas 3 Ha, dengan perjanjian (tidak tertulis) kalau nanti saat pengukuran lebih dari 3 Ha, maka Gunawan harus ada pembagian hak kepada Sembilang Godang.

Baca Juga:  Lepas Kafilah NTB, Gubernur : "Sang Juara Itu, Mereka yang Mampu Menautkan Hati"

Setelah peralihan hak kepada Gunawan, SPPT tanah tersebut beralih nama dari Sembilang Godang ke Gunawan. Pada tahun berikutnya, pembayaran pajak tetap dilakukan oleh Sembilang Godang atas sepengetahuan dari Gunawan.

Namun kemudian, muncul sertifikat tanah tersebut tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Sembilang Godang seluas 40.000 M2 (4 Ha) dengan nomor SHM 85 tahun 2005.

Mengetahui bahwa tanah tersebut diterbitkan sertifikat atas nama Gunawan 4 Ha, Sembilan Godang menyampaikan keberatan langsung secara lisan. ‘’Terkait hal ini, Sembilang Godang akan menempuh upaya hukum, baik pidana maupun perdata terhadap Gunawan,’’ kata pengcara yang arab disapa Kus ini.

Beberapa bulan yang lalu PT. Amman melakukan pembebasan tanah milik masyarakat di Desa Kiantar Kecamatan Seteluk KSB untuk pembangunan Bandara. Salah satu obyek pembebasan tanah adalah milik M. Saleh Godang yang merupakan pemberian dari orang tuanya Godang bersamaan dengan Sembilang Godang.

Tanah tersebut belum memiliki alas hak karena tidak pernah diurus oleh M. Saleh Godang. Hal ini karena sering ditinggalkan merantau ke Malaysia. Untuk itu Pemerintah Desa Kiantar menerbitkan SKPT nomor 593/578/IX/2021 atas nama M. Saleh Godang.

Baca Juga:  Gubernur NTB : "Insya Allah, Bonus Kita Berikan Tanggal 28 Oktober"

Selain itu Pemdes juga menerbitkan Sporadik tanggal 8 September 2021, sebagai alas hak atau bukti yuridis untuk melakukan hubungan hukum dengan PT. Amman.

Menurut Kusnaini, pengacara yang pernah memenangkan pasangan Mo-Novi dalam sengketa Pilkada Sumbawa 2020 lalu, pembuatan Sporadik atas nama M Saleh Godang itu bukan di atas tanah atau bukan di atas obyek lahan yang dikuasai Gunawan.

Sporadik itu berbeda dengan lahan SHM No. 85 tahun 2005 dan SPPT atas nama Gunawan yang didapatkan dari Sembilang Godang. ‘’Dengan pembuatan Sporadik di obyek yang berbeda dengan SHM No. 85 tahun 2005 dan SPPT atas nama Gunawan, tentu membantah laporan dugaan Pemalsuan Dokumen berdasarkan pasal 263 KUHP dan penggelapan tanah sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP,” kata Kusnaini.

‘’Kalaupun di atas obyek tanah yang diterbitkan sporadik atas nama M. Saleh Godang ada yang mengklaim atau diklaim menjadi milik dari Gunawan, silakan buktikan di Pengadilan. Dan terkait masalah sah atau tidak sah nya Sporadik dan SKPT yang diterbitkan itu juga adalah ranah Pengadilan,’’ demikian Kusnaini menambahkan. (red) 

Artikel sebelumyaDewan Apresiasi Upaya Kolaborasi Vaksinasi di NTB
Artikel berikutnyaPoltekpar Lombok Latih SDM Pengelola Homestay di Tetebatu