HEADLINE

PMI NTB Polisikan Ketum LIDIK

72
Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi NTB, Hasan Asyari. (Foto/NM)

NUSRAMEDIA.COM — Lantaran merasa dirugikan dan diduga telah melakukan fitnah, Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Nusa Tenggara Barat akhirnya melaporkan Ketua Umum Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (LIDIK) ke Polda NTB.

“Sudah kita laporkan (Ketum LIDIK) melalui Reskrimum Polda NTB kemarin. Itu fitnah, kami merasa sangat dirugikan oleh LIDIK,” ungkap Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi NTB, Hasan Asyari kepada awak media, Selasa 5 Oktober 2021 di Mataram.

Terkait dengan pengerjaan sumur bor sebanyak 10 titik yang tersebar di Lombok Barat dan Lombok Tengah, kata dia, pada prinsipnya tidak pernah ada kontrak seperti yang dinyatakan oleh pihak LIDIK NTB.

Selain itu, Asyari menegaskan, bahwa PMI NTB tidak pernah ada memiliki program pengerjaan sumur bor. “Prinsipnya tidak ada program ataupun kontrak. Dan PMI NTB tidak pernah membuat SPK (Surat Perintah Kerja) terkait pengerjaan sumur bor,” ujarnya dengan tegas.

Menurut Asyari, dengan diambilnya langkah hukum tersebut, pihaknya berharap agar persoalan ini dapat tertuntaskan dengan terang benderang. Ia juga menyatakan sangat menyayangkan tudingan yang disampaikan oleh Ketum LIDIK NTB, karena hal itu tidaklah benar.

Baca Juga:  Alhamdulillah, NTB Berhasil Raih Tambahan Dua Medali Emas

“Ini pencemaran nama baik dan fitnah, sehingga kami merasa sangat dirugikan. Kalaupun ada soal kontrak yang tersebar saya nyatakan itu bodong, abal-abal. Intinya PMI NTB tidak ada kontrak, tidak punya program apalagi membuat SPK terkait sumur bor itu,” demikian ia menegaskan kembali.

Diberitakan sebelumnya, Senin (4/10), puluhan aktivis LIDIK mendatangi Kantor DPRD NTB. Kedatangan mereka, mengadukan soal belum dibayarnya pekerjaan sumur bor yang bersumber dari program PMI NTB.

Sumur bor itu tersebar di dua titik, yaitu meliputi wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah. Mereka cukup geram. Pasalnya, pengerjaan sumur bor sudah berlangsung cukup lama dan belum terbayarkan dengan nominal yang cukup besar.

“Sudah dua (2) tahun pekerjaan sumur bor tersebut belum dibayarkan,” ungkap Ketum LIDIK NTB, Sahabuddin kepada wartawan. “Jumlah keseluruhan pekerjaan sumur bor yang belum dibayarkan itu seinilai Rp1,7 Milyar,” imbuhnya.

Baca Juga:  Lepas Kafilah NTB, Gubernur : "Sang Juara Itu, Mereka yang Mampu Menautkan Hati"

Kedatangan para aktivis ini, diterima oleh H Asaat Abdullah dan Sudirsah Sujanto selaku Anggota Komisi IV DPRD NTB di ruang rapat pleno gedung Udayana. Turut pula hadir dikesempatan itu, Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Nusa Tenggara Barat, H Mahdi.

Pihak LIDIK NTB nampak geram. Dimana Sahabuddin mengaku heran dengan sikap PMI NTB yang belum juga melakukan pembayaran terhadap pekerjaan sumur bor tersebut. Sementara Surat Perintah Kerja (SPK) juga dikeluarkan oleh pihak PMI NTB yang langsung ditandatangani oleh ketuanya, yaitu H Ridwan Hidayat.

“Malahan kami diberitahukan oleh mereka bahwa PMI Pusat tidak mengakui kalau program sumur bor itu adalah program yang diberikan oleh PMI Pusat,” kata Sahabuddin. Ditegaskannya, bahwa disisi lain juga PMI Pusat memerintahkan PMI NTB agar segera menyelesaikan persoalan pekerjaan sumur bor ini sebagaimana mestinya.

Baca Juga:  Kehadiran Bang Zul di Papua Jadi Daya Dobrak Mencuatnya Semangat Para Atlet NTB

“Dan anehnya lagi Ketua PMI NTB, H Ridwan Hidayat, justru mau membayar pekerjaan itu kepada masyarakat, padahal mereka berkontrak dengan rekanan yakni CV Jaya Steel,” kata Sahabuddin. Dia menyebutkan bahwa pekerjaan sumur bor sebanyak 10 titik yang tersebar di dua kabupaten tersebut.

Antara lainnya di Kabupaten Lombok Tengah seperti di Jeneprie, Batu Jai, Praya Timur. Kemudian di Kabupaten Lombok Barat ada di wilayah Lembar dan Narmada. “Semuanya sudah terpasang dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Tinggal pembayarannya yang belum dilakukan,” ujar Sahabuddin.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Ketua PMI NTB, H Ridwan Hidayat, agar segera membuat surat pernyataan kesiapan pembayaran. Kedua, kata Sahabuddin, LIDIK akan mendatangkan masyarakat dari sepuluh titik pemasangan ini untuk mendatangi Kantor DPRD NTB. “Dan yang ketiga kami akan menyegel kantor PMI NTB jika permintaan kami ini tidak diindahkan. Dan kami beri deadline seminggu dari sekarang,” tandasnya. (red) 

Artikel sebelumyaNTB Hijrah ke Level I
Artikel berikutnyaLOGIS Apresiasi Capaian Vaksinasi di NTB