HEADLINE

Sekda NTB Tegaskan Langkah Addendum Sudah Tepat

52

LOMBOK UTARA — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H Lalu Gita Ariady menegaskan upaya addendum atau perjanjian ulang terkait kontrak produksi PT Gili Terawangan Indah (GTI) dilahan seluas 75 hektare tepatnya di Kabupaten Lombok Utara milik Pemprov dinilai sudah tepat.

Diambilnya langkah addendum, menurut Sekda, bukan tanpa alasan. Selain ingin memperbaiki pengelolaan aset, PT GTI juga masih memiliki hak mengelola hingga tahun 2026 mendatang.

Sehingga, apabila Pemprov NTB mengambil langkah pemutusan kontrak dan terbentur dengan persoalan hukum, pihaknya meyakini akan berlangsung panjang bahkan berlarut-larut. Parahnya lagi, lahan tersebut bisa status quo.

“Kita ingin memperbaiki pengelolaan aset kita disana. Karena PT GTI masih memiliki hak mengelola sampai dengan 2026. Kalau hal ini dibawa ke pengadilan akan berlarut larut dan status lahan akan status quo,” kata Sekda, Kamis (15/7) di Mataram.

Baca Juga:  Panen Padi di Sumbawa, Johan : Tidak Ada Alasan Lagi Bagi Pemerintah Lakukan Impor Beras!

Hal tersebut menurut dia juga sudab disampaikan dalam acara Diskusi Publik Daring Terkait Persoalan Addendum PT GTI dan Pemprov NTB yang digelar Sirra Prayuna Syandicate, Rabu (14/7) lalu.

Kalaupun PT GTI dinilai melakukan tindakan wanprestasi atas kewajibannya mengelola lahan, sambung Sekda, maka hal itu harus didasarkan pada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, Pemprov mengambil langkah dengan melakukan konsultasi ke banyak pihak.

Antara lain sebutnya, yaitu Kemendagri, BPK, KPK dan lainnya untuk melakukan langkah tepat sesuai aturan hukum yang berlaku dan melihat aspek lain diluar hukum termasuk keberadaan masyarakat yang menempati sebagian lahan yang dikelola PT GTI.

Adapun terkait addendum, lanjut Sekda, Pemprov baru dalam tahap melakukan pemetaan dan inventarisasi serta mengumpulkan data terkait keberadaan PT GTI selama 25 tahun ini. Termasuk soal keberadaan masyarakat yang melakukan kegiatan usaha disebagian lahan tersebut.

Baca Juga:  Satgas Terjunkan Tim Fokus Lakukan Perbaikan Data Tata Kelola Aset di Gili Trawangan

Ini, kata dia, sebagai salah satu upaya agar aset Pemprov dan masyarakat dapat menjadi baik. Terpenting tidak boleh ada yang dirugikan. “Yang pasti masyarakat, PT GTI dan Pemerintah Provinsi sebagai pemilik aset tidak boleh dirugikan,” tegas Sekda NTB.

Oleh karena itu, langkah yang saat ini sedang bergulir akan menjadi rancangan pokok pokok dalam surat keputusan (SK) Addendum yang dapat diterima oleh semua pihak. “Adendum itu, semangatnya ingin membuat kolaborasi yang baik antara Pemprov berupa peningkatan nilai sewa lahan yang signifikan dari penerimaan saat ini sebesar 22,5 juta pertahun,” kata Gita Ariady lagi.

Lebih lanjut disampaikannya, langkah atau pilihan addendum yang diambil Pemprov NTB, sesuai dengan hasil formula yang direkomendasikan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB yang ditunjuk Pemprov selaku kuasa hukum pemerintah daerah.

Baca Juga:  DPRD Pertanyakan Keputusan Strategis Pemprov NTB

Meski demikian, adendum kontrak kerjasama tersebut memiliki syarat. “Harus ada jaminan PT GTI kepada JPN Kejati NTB dan Pemprov NTB, bahwa mereka punya modal untuk diinventasikan di Gili Terawangan,” tegas mantan Kepala Dinas PMPTSP NTB ini.

Addendum yang dipilih berjalan dengan tahapan yang sudah dilakukan. Diantaranya, Pemprov melalui Kejati NTB telah melakukan berbagai konfirmasi dan validasi pada semua obyek di atas areal PT GTI. Hasil validasi tersebut, kata Sekda, menunjukkan bahwa investor tidak bisa bekerja dilahan itu. Karena masyarakat sudah lama menempati lahan tersebut.

“Tapi, kami ingin masyarakat tidak dirugikan dengan memedomani ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya, putusan Mendagri tanggal 4 Juni tahun 1997 sebagai konstruksi hukum untuk bisa mereduksi klausul perjanjian yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah,” demikian HL Gita Ariady. (red) 

Artikel sebelumyaPembajakan Akun Medsos Kian Marak Sejak Pandemi COVID19
Artikel berikutnyaMulai Agustus 2021, TPP PNS Pemprov NTB Akan Diberikan Beras