HEADLINE

Soal Lahan Kantor Samsat Sumbawa Akan Berbuntut Panjang

127
Kuasa Hukum Ahli Waris, Surahman MD, SH., MH, saat menyerahkan surat somasi kedua kepada salah seorang staf khusus Gubernur NTB.

NUSRAMEDIA.COM — Persoalan lahan Kantor Pelayanan Samsat Sumbawa nampaknya akan berbuntut panjang ke proses hukum pidana. Pasalnya, Kuasa Hukum dari Ahli Waris telah melayangkan somasi ke-II kepada Gubernur NTB selaku pemegang kebijakan atas lahan milik Pemprov NTB.

Surat somasi ke-II tersebut diserahkan langsung oleh Surahman MD, SH., MH selaku Kuasa Hukum Ahli Waris. Diterima oleh Staf Khusus Gubernur NTB pada Senin 4 Oktober 2021 kemarin di Mataram. Dalam penyerahan itu, Surahman juga didampingi para advokat lainnya.

Para advokat ini tergabung dalam SS dan PARTNER yang berkedudukan hukum tidak jauh dari Kantor Samsat Sumbawa. Kepada media ini, advokat muda yang sedang naik daun itu menegaskan, bahwa upaya somasi ke-II ini murni dilakukannya.

Karena ia menilai tidak ada tanggapan atau respon baik dari pihak Pemprov NTB ataupun Pemda Sumbawa. “Karena merasa diabaikan oleh para pemangku kebijakan, sehingga somasi ke dua (2) kami layangkan,” kata Surahman, Selasa (5/10).

Baca Juga:  Mau Nonton World Superbike? Ini Syarat dan Harga Tiketnya!

Menurut Surahman, pihaknya mengaku telah memegang bukti kuat atas kepemilikan yang sah dimata hukum. Disisi lain ia menilai ada kejanggalan atas bukti yang menjadi dasar atas berdirinya Kantor Pelayanan Samsat Sumbawa.

Bahkan ada indikasi bermuatan fiktif serta adanya persengkokolan yang bermuara kepada indikasi terjadinya tindak pidana korupsi atas peralihan lahan milik kliennya. “Dalam hal ini akan kami buktikan minggu depan,” ujar Surahman.

“Dengan memproses pidana secara langsung kepada para pelaku pengadaan tanah atas peralihan yang telah melanggar aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini,” imbuhnya.

Pria yang kerap disapa advokat Man ini mengungkapkan, bahwa bukti kuat yang dimiliki pihaknya terhadap kepemilikan dari pada obyek/tanah tersebut sangat dikuatkan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Baca Juga:  Gubernur NTB : "Insya Allah, Bonus Kita Berikan Tanggal 28 Oktober"

Yaitu SHM Nomor 2384 dengan luas 820 M2 atas nama H Maksud, tahun 2002. Ini, kata dia, murni atas pemecahan Sertifikat Hak Milik Induk (SHM awal). Bahkan hingga saat ini, masih kata Advokat Man, SHM dimaksud masih merupakan produk hukum yang sah dan jelas.

Serta tidak sedang dalam sengketa dilembaga peradilan setempat maupun dalam agunan kepada pihak lain. Bahkan, lanjut dia, tidak pula sedang atau telah dilakukan peralihan hak baik kepada lembaga pemerintah maupun masyarakat lainnya.

“Bahwa dengan adanya semua alat bukti yang dimiliki oleh pemerintah saat ini dan setelah kami melakukan analisa dan pengkajian yang mendalam dapat kami simpulkan bahwa terhadap bukti tersebut telah terjadinya peralihan dengan unsur melawan hukum,” tegas Surahman.

Baca Juga:  Wagub NTB : Agar Anak Bangsa Tidak Lost Control!

“Ini sudah jelas-jelas telah melanggar aturan hukum yang berlaku. Maka dengan adanya perbuatan tersebut maka konsekuensinya harus kita proses secara hukum terutama indikasi pidananya sangat kelihatan,” tambahnya.

Kemudian terkait dengan beberapa oknum yang telah melakukan persengkokolan, Advokat Man mengaku sudah mengantongi sejumlah nama. “Insya Allah minggu depan secara langsung kami akan mengekspose serta melaporkan unsur pidananya ke aparat penegak hukum secara langsung,” tegasnya.

Somasi ke-II itu, lebih lanjut dikatakannya, selain ditujukan kepada Gubernur NTB juga ditembuskan kepada Ketua DPRD NTB, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Kepala Kantor Aset Provinsi NTB, Bupati Sumbawa, Ketua DPRD Sumbawa, Kepala Unit Samsat Sumbawa dan Kepala BPN Sumbawa. (red) 

Artikel sebelumyaLOGIS Apresiasi Capaian Vaksinasi di NTB
Artikel berikutnyaSelamat, Safwaturrahman Sabet Medali Emas