HEADLINE

Surat Putus Kontrak Segera Dilayangkan Pemprov ke GTI

194

MATARAM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat nampaknya kini sedang mempersiapkan surat resmi terkait pemutusan kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Rencananya, surat itu akan dilayangkan dalam waktu dekat ini oleh Pemprov ke pihak PT GTI. Pasalnya, Pemprov melalui Biro Hukum Setda NTB sedang mempersiapkan surat tersebut.

“Sesegera mungkin (akan dikirim ke GTI), sedang di Biro Hukum,” ungkap Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah kepada wartawan di Mataram.

Bang Zul kerap gubernur disapa menegaskan, sikap Pemprov NTB dalam hal ini sudah final. Artinya, putus kontrak adalah solusi terakhir dan tidak akan ada perubahan sikap lagi.

Baca Juga:  Wujudkan Net Zero Emission 2050, PLN Komit Bantu Pariwisata NTB

“Nggak ada (perubahan sikap), sudah final (putus kontrak),” tegas orang nomor satu di NTB tersebut.

Disinggung soal pola kerjasama yang akan dilakukan nantinya antara pemda dan masyarakat, Bang Zul menyerahkan ke pihak BPKAD.

Dimana nantinya akan menggunakan sistem kontrak. Karena menurut Bang Zul, BPKAD yang lebih paham secara teknis. “BPKAD yang tahu teknisnya,” tutupnya.

Sebelumnya, PT GTI mengaku belum menerima surat putus kontrak pengelolaan aset Pemprov NTB seluas 65 hektare di dalam kawasan wisata Gili Trawangan.

Baca Juga:  Diikuti 43 Peserta, Peradi SAI Mataram Laksanakan PKPA

“Belum ada kabar tentang surat resminya sampai hari ini (kemarin) dari manajemen,” ungkap Burhanuddin selaku Perwakilan PT GTI kepada media ini, Selasa (7/9) kemarin di Mataram.

Terkait surat putus kontrak tersebut, ia mengaku akan mengkonfirmasi lebih lanjut ke pihak management. “Saya belum konfirmasi, coba saya tanya dulu. Nanti perkembangannya saya infokan,” kata Burhan.

Diberitakan sebelumnya, setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Pemprov NTB memilih memutuskan kontrak dengan pihak PT GTI soal pemanfaatan/pengelolaan lahan seluas 65 hektare di Gili Trawangan.

Baca Juga:  Wagub NTB : Stop Diskriminasi Disabilitas!

Keputusan yang diambil Pemprov NTB juga berdasarkan dukungan semua pihak. Karena, pihak GTI dinilai belum mampu merealisasikan perjanjiannya yang sudah ditetapkan. (red)

Artikel sebelumyaPDIP NTB Gelar Vaksinasi Massal
Artikel berikutnyaPendapatan NTB Ditargetkan Naik 4,86 Persen