HEADLINE

Tangani Pencemaran Nama Baik, Bupati Husni Resmi Tunjuk Kuasa Hukum 

225

NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA — Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc akhirnya menunjuk H. Burhan SH., MH sebagai kuasa hukum untuk menangani tudingan penelantaran anak yang dilaporkan ke Polda NTB. Bahkan, melalui kuasa hukumnya itu, Haji Husni akan melawan atas pencemaran nama baik. Surat kuasa tersebut diserahkan secara resmi pada Kamis (27/2) di ruang kerja Bupati dan disaksikan para wartawan.

Dalam kesempatan itu juga, Burhan mengungkapkan bahwa persoalan ini sudah cukup lama dan pernah dilaporkan ke Polres Sumbawa sekitar tahun 1987 atau 1988. Hasil pemeriksaan polisi, kasus tidak bisa dilanjutkan karena tidak adanya bukti dari laporan. Namun persoalan ini kembali dimunculkan. Sehingga dari sisi hukum, ia menilai laporan ini sangat kental dengan nuansa politik. Bahkan sebagai upaya pembunuhan karakter terhadap bupati. Oleh karena itu, pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap menuntut balik.

Baca Juga:  Hari Ini, Pemprov NTB Layangkan Surat Resmi Putus Kontrak ke GTI

“Mohon kepada yang melaporkan untuk berhati-hati karena kami juga akan melakukan tuntutan balik. Bisa pidana dan bisa perdata. Pidanya pencemaran nama baik, kemudian perdatanya perbuatan melawan hukum yang merugikan beliau. Baik secara moril dan materil bisa kita gugat,” ujarnya.

Diungkapkannya, sebagai langkah awal, pihaknya akan mengumpulkan semua hal yang berkaitan dengan tuduhan yang dilaporkan. Sembari menunggu proses penanganan dari pihak kepolisian.

“Kita lihat dulu seperti apa dari pihak penyidik melakukan pemeriksaan. Siapa tau karena kadaluarsa itu berhenti. Tinggal nanti kita memikirkan. Saya akan konsultasi dengan pemberi kuasa, apa langkah berikutnya. Kita hadapi dulu ini, kita tetap menaati proses hukum yang ada,” jelasnya.

Baca Juga:  Satgas Terjunkan Tim Fokus Lakukan Perbaikan Data Tata Kelola Aset di Gili Trawangan

Disinggung jika nantinya pelapor mencabut laporannya, menurut Burhan hal ini akan dikonsultasikan kembali dengan Bupati selaku pemberi kuasa. Yang jelas yang bersangkutan harus meminta maaf atas tuduhannya tersebut.

“Kalau laporan dicabut, nanti saya akan konsultasi kepada beliau (Bupati). Paling tidak harus mengumumkan kepada media dan minta maaf kepada seluruh masyarakat Sumbawa. Nanti kita pikir,” pungkasnya. (red) 

Artikel sebelumyaJalur Pusuk Sembalun Longsor
Artikel berikutnyaPAN Utamakan Kader, “Koalisi Biru” Pilkada di NTB Tetap Solid