HEADLINE

Tebing di Senggigi Ambruk, Farin : “Itu Tidak Wajar”

57
Nauvar Furqoni Farinduan – Anggota Komisi IV DPRD NTB yang membidangi Infrastruktur.

NUSRAMEDIA.COM — Sabtu (12/11) lalu terjadi longsor diwilayah wisata Senggigi, Lombok Barat. Akibatnya tebing dikawasan tersebut ambruk. Itu merupakan longsor keempat dalam satu tahun terakhir. Artinya, lokasi longsor tepat dipengerjaan yang lagi dilakukan untuk penguatan tebing. Terkait hal ini, Nauvar Furqoni Farinduan selaku Anggota Komisi IV DPRD NTB menilai ada ketidakwajaran.

“Ambruk satu kali, wajar karena alam. Ambruk dua kali, ya bisa dipahami. Tapi kalau ambruknya lebih dari dua kali pasti ada ketidakwajaran,” kata pria yang akrab disapa Farin tersebut, Selasa (16/11) di Mataram. Menurut dia, ambruknya tebing itu bukan sekadar bencana alam lantaran hujan yang terus mengguyur di lokasi itu. Tetapi ada berkaitan selama proses pembangunan perbaikan tebing.

Baca Juga:  Pulau Sumbawa Dapat Apa? Akhdiansyah : Kita Dapat Samota, Kembangkan!

“Jadi ada hal yang lewat atau sengaja dilewatkan dalam proses pembangunan,” ucap Farin. “Yang harus menjawab adalah mereka yang melakukan proses pembangunan itu,” tambah Farin. Ketua DPC Partai Gerindra Lobar itu menyebut, jika dirinya saat ini sebagai Bupati Lobar akan memanggil secara teknis pada OPD terkait. Melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD tersebut. “Jika tidak dapat informasi dari lingkar satu, turun ke lingkar dibawahnya lagi,” ucapnya.

Mengapa begitu? Farin yakin ada miss administrasi dalam perhitungan perencanaan pembangunan tebing. Menurutnya, dari awal ide pembangunan tentu sudah dilakukan diskusi secara formal, hingga menuju tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
“Yakin saya itu, ada satu diantara ini yang bermasalah,” tegas Farin. Dia turut menyorot perkembangan Lombok Barat saat ini. Ada perhatian yang diberikan pemerintah provinsi maupun kabupaten.

Baca Juga:  SE Gubernur NTB Dipastikan Hoax

Untuk Pemprov NTB, kata dia, harus memberikan jaminan integritas diantara kabupaten/kota. Mengingat, lalu lintas kegiatan tidak terbatas pada satu daerah atau kabupaten saja. Sementara di kabupaten, sambungnya, secara internal melakukan re-evaluasi bahkan apa yang bisa dibangun harus mampu mengejar apa yang menjadi konsistensi pemerintah provinsi. “Jangan kemudian, oh tidak ada uang (anggaran) dibiarkan seperti itu,” pungkasnya. (red) 

Artikel sebelumyaJelang WSBK, Dokter Jack : Tim Medis Kita Ready!
Artikel berikutnyaPembangunan Tiga Puskesmas di Kabupaten Sumbawa Terancam Molor