HUKRIM

Hakim PTUN Mataram Akan Dilaporkan ke MA dan KY

34
Sumardhan selaku Kuasa Hukum

NUSRAMEDIA.COM — Pihak Kantor Advokat Edan Law dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kota Malang, Jawa Timur menyoroti kinerja Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram dalam memimpin sidang perkara Nomor : 24/G/2021/PTUN.MTR.

Mewakili kliennya, yakni Prof Abdul Aziz Sanapiah, Nur Ainun Susanti dan A Maula Sanapiah. Sumardhan selaku Kuasa Hukum, menyayangkan sikap hakim di PTUN Mataram yang menunda sidang pembuktian pada Kamis (14/10) secara sepihak.

Padahal, sidang yang sudah tujuh kali dilakukan dengan agenda tambahan bukti tergugat dua intervensi, justru terkesan mengabaikan dan diduga melanggar asas sederhana dan biaya ringan sebagai pedoman dalam pelaksanaan azas peradilan selama ini.

“Sangat aneh, kami datang pukul 11.30 Wita, jauh-jauh datang dari Kota Malang untuk menghadiri persidangan di PTUN Mataram malah tergugat 1 yakni, Kepala BPN hanya diwakili oleh pengacaranya, justru sidang perkara langsung ditunda. Padahal, penggugat dan tergugat 2 intervensi telah ada di PTUN,” ujarnya.

Ditegaskannya, kehadirannya ke Mataram telah mematuhi standar protokoler COVID19. Dimana seharusnya jam pulang ASN adalah pukul 16.00 Wita. Namun, oleh hakim PTUN yang hanya diwakili oleh hakim pembantu, justru menunda sidang, tanpa melihat kehadiran fisik daripada penggugat dan tergugat 2 intervensi.

Baca Juga:  Pemuda Ini Diringkus Tim Puma Polres Sumbawa

“Kami sudah minta ke Panitera PTUN Mataram agar dicabut saja sidang yang sudah ditunda untuk digelar kembali hari ini. Hal ini karena para pihak sudah hadir mesti tergugat 1 hanya diwakili pengacara,” kata Sumardhan.

“Namun tetap saja keinginan kita diabaikan. Padahal, ini kan situasi pandemi Covid-19, disitu kita harus saling memahami kondisi masing-masing asal jangan sidang dilakukan setelah kantor tutup,” imbuhnya.

Atas kondisi persidangan yang dirasa melanggar sejumlah asas sederhana dan biaya ringan oleh hakim PTUN Mataram. Pihaknya, berencana akan melaporkan hal itu ke Mahkamah Agung (MA), Ombudsman dan Komisi Yudisial (KY).

“Pelaporan ke sejumlah lembaga tinggi itu, adalah hak advokat. Itu karena sudah dua kali sidang di PTUN Mataram, terlihat banyak hakim anggota yang memimpin itu kita toleransi,” tegasnya.

“Tapi karena, sudah masuk materi persidangan namun perilaku hakim terlihat mengabaikan hak-hak penggugat dan hukum beracara, maka wajarlah kita laporkan kinerja dan perilaku mereka,” tambah Sumardhan lagi.

Baca Juga:  Polisi Bekuk Perampok Bercadar di Kuripan

Pada sidang perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.MTR di PTUN Mataram, obyek yang disengketakan adalah tanah seluas 10 ribu meter persegi, di wilayah Kota Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dikuasai oleh Hj Normah Sanapiah.

Dimana melawan tiga saudaranya sendiri yakni, Prof Abdul Aziz Sanapiah, Nur Ainun Susanti dan A Maula Sanapiah selalu pihak penggugat. Namun, perkara sejak tahun 2013, seharusnya tanah yang benar adalah seluas kurang lebih 15 ribu meter persegi.

“Jika melihat itu, artinya, tergugat dua intervensi yakni, Hajjah Normah masih ragu. Sebab, dari sejumlah perkara dari Pengadilan Agama (PA) Taliwang, PT Mataram dan Mahkamah Agung (MA), Hajjah Normah kalah terus,” tegas Sumardhan.

Sementara itu, Nur Ainun Susanti mengaku, ragu atas terbitnya sertifikat tanah ahli waris Nomor 29 tahun 1974 pada Hajjah Normah. Hal ini, lantaran tiga saudara lainnya. Termasuk dirinya, tengah bersekolah ke luar KSB.

“Ini aneh, kakak saya (Hajjah Normah) yang tinggal sendiri di KSB dan berstatus masih gadis, justru punya sertifikat diatas tanah warisan orang tua itu. Padahal, kita ndak pernah kumpul dan berembuk dengan saudara lainnya untuk membagi warisan tanah itu,” kata dia.

Baca Juga:  Satresnarkoba Polres Sumbawa Gerebek Kos-Kosan di Pelampang

Ainun juga mempertanyakan dasar hukum terbitnya novum pada tanah yang disertifikatkan oleh BPN KSB tanpa ada persetujuan tiga saudara lainnya. Padahal, dari sejumlah perkara baik, dari PA Taliwang, PT TUN Surabaya dan MA sudah jelas jika tanah warisan itu tidak bisa dikuasai mutlak oleh Hj Normah.

“Inilah dasar kita ajukan gugatan ke PTUN, untuk membatalkan sertifikat yang sudah dibuat oleh BPN KSB. Apalagi, tiga saudara lainnya siap untuk dibagi dan berembuk bersama tanah warisan itu asalkan jangan sampai tanah warisan itu jatuh ke pihak lain diluar keluarganya,” ungkap dia.

Lebih jauh dikatakan Ainun, apabila merujuk sengketa persidangan, maka seharusnya jika perkara masih disidangkan tidak boleh pihak BPN menerbitkan sertifikat atas tanah. “Kecuali jika ingkrah, silahkan. Makanya kenapa kita ajukan gugatan ke PTUN Mataram agar sertifikat pada Hajjah Normah dibatalkan,” pungkasnya. (red) 

Artikel sebelumyaDian Ekayanti Persembahkan Emas ke-15 untuk NTB
Artikel berikutnyaMenko Perekonomian Tegaskan NTB Provinsi Terbaik Penyaluran BTPKLW