HUKRIM

Hj Jubaidah Kini Bisa Bernafas Lega, Tim Hukum SS & Partners Apresiasi Putusan Bebas

52

NUSRAMEDIA.COM — Tim Hukum SS & Partners mengapresiasi putusan bebas terhadap Hj Jubaidah terdakwa kasus dugaan korupsi iuran Try Out SD Tahun 2018 di Kabupaten Bima.

Kini Hj Jubaidah bisa bernafas lega setelah sebelumnya dituntut bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan ancaman 1 Tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara.

Kuasa Hukum terdakwa Suhartono, SH dan Surahman MD, SH., MH, yang tergabung dalam Kantor Hukum SS dan Partners juga mengaku telah menerima secara resmi pemberitahuan atas putusan kasasi.

Baca Juga:  Hakim PTUN Mataram Resmi Dilaporkan ke KY dan MA

Yakni melalui SIPP pada tanggal 7 Oktober. “Tapi mengenai petikan putusan resmi belum kami terima,” ungkap Suhartono.

Hj Jubaidah merupakan mantan Kabid Dinas Dikpora Kabupaten Bima. Ia telah dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung.

Dimana dengan menolak permohonan kasasi JPU atas segala tuntutannya. “Ini sebagaimana registrasi perkara nomor : 27/K/Pid.Sus-TPK/2020 PN.MTR,” tegasnya.

Sementara itu, Surahman MD, SH MH yang dikonfirmasi Minggu 10 Oktober 2021, juga membenarkan bahwa pihaknya mendapatkan info tentang telah diputuskannya perkara tersebut ditingkat kasasi.

“Kantor kami telah mendapatkan informasi tentang telah diputuskan perkara tersebut ditingkat kasasi yang telah diadili,” katanya.

Baca Juga:  Hakim PTUN Mataram Akan Dilaporkan ke MA dan KY

“Dan diputuskan oleh Hakim Mahkamah Agung dengan Ketua Majelis Hakim Gazalba Saleh, Hakim Anggota Agus Yunianto dan Suhaidi dengan amar putusannya menolak kasasi JPU,” imbuhnya.

Kembali diterangkan Suhrtono, terseretnya Hj Jubaidah dalam kasus hukum ini atas dugaan tipikor ketika ia memerintahkan UPT Dikpora di Kecamatan untuk memungut iuran pelaksanaan Try Out Ujian SD pada tahun 2018 lalu.

Terbongkarnya peran Hj Jubaidah setelah Polres Bima menangkap Kepala UPT di Kecamatan Bolo dengan barang bukti sebesar Rp 42 juta. Setelah dilakukan audit terhadap kasus itu, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 162 juta.

Baca Juga:  Polisi Bekuk Perampok Bercadar di Kuripan

Atas pemeriksaan pada pembuktian di Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Tipikor pengadilan Mataram membebaskan terdakwa Hj Jubaidah dari tuntutan JPU.

Dalam pertimbangan hukum majelis hakim ditingkat pertama maupun ditingkat kasasi, menurut dia, sama dengan pertimbangan hukum pihaknya.

“Sama dengan pertimbangan hukum kami. Dan terhadap uang pengganti yang telah dititipkan terdakwa harus dikembalikan setelah adanya petikan putusan resmi kami terima nanti,” demikian Suhartono. (red) 

Artikel sebelumyaWagub Optimis Ekonomi NTB Pulih Kembali
Artikel berikutnyaHingga Hari Ini, NTB Berhasil Sabet 8 Medali Emas