HUKRIM

Kasus Perdagangan Orang, Kini Penyandang Dana Diringkus

108

NUSRAMEDIA.COM, MATARAM — Polda NTB terus mengusut kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa korban SN warga Desa Jago, Kecamatan Praya, Lombok Tengah.

Setelah sebelumnya satu terduga pelaku berinisial SA yang tengah diproses di Kejari Lombok Tengah, kini giliran penyandang dana berinisial HW alias HN (43) juga diringkus pihak Ditreskrimum Polda NTB pada Senin (2/3) lalu.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto membenarkan adanya hal tersebut. Dikatakan, HW Melakukan perekrutan bersama dengan SA terhadap SN (Korban meninggal dunia di Mekkah, Arab Saudi) untuk dijadikan calon tenaga kerja ke luar negeri.

Ketika itu korban diserahkan kepada agen yang ada di Jakarta, yang selanjutnya korban dikirim ke luar negeri tepatnya di negara Arab Saudi, Mekkah.

Diungkapkannya, HW melakukan aksinya dengan cara menyuruh SA untuk merekrut korban bekerja di luar negeri. Jika berhasil HW akan mentransfer uang sebesar Rp 12 juta untuk satu orang korban.

Uang tersebut diperguanakan untuk membiayai korban mulai dari pengurusan paspor sampai dengan biaya perjalanan hingga ke Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia (P3MI) milik HW yang bernama PT. Inti Jaffarindo yang berlokasi di Bekasi dengan negara tujuan Asia Pasifik.

Proses keberangkatan korban yaitu diberangkatkan dari Bandara BIL sekitar bulan Desember 2018 transit di Bandara Surabaya kemudian menuju ke Negara tujuan yaitu Arab Saudi.

“HW dilakukan penahanan selama 20 hari, mulai tanggal 3 Maret sampai dengan 22 Maret 2020,” ungkap Artanto, Jum’at (6/3) kemarin di Mataram.

Adapun barang bukti yang diamankan berupa satu bendel foto copy dokumen dari Imigrasi Mataram terkait pembuatan/penerbitan paspor korban, satu lembar surat pernyataan dan berita acara pemberian tali asih dari pelaku ke keluarga korban.

Tak hanya itu, adapun satu Lembar foto copy KTP dan KK korban, satu bundel rekening koran milik tersangka SA dengan nomor rekening: 0561545731 Kasu BCA.

Nantinya pihak kepolisian akan mengenakan Pasal 10 atau Pasal 11 Jo Pasal 4 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan atau Pasal 81 Jo Pasal 86 UU RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Ancaman hukuman paling singkat 3 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara serta pidana denda paling sedikit Rp 120 juta dan paling banyak Rp. 600 juta dan untuk ancaman hukuman PPMI paling lama 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 15 miliar,” demikian Kabid Humas Polda NTB. (red) 

Artikel sebelumyaMajukan Pariwisata, NTB Disarankan Berkolaborasi dengan Bali
Artikel berikutnyaBupati Minta Seluruh Kepala Desa Diaudit