NUSRAMEDIA.COM, SUMBAWA – Belum lama ini, Kementerian Hukum dan Ham Provinsi NTB mendatangi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Samawa (LKBH UNSA) terkait akreditasi LKBH di wilayah Sumbawa. Agar dapat memberikan bantuan hukum yang leih bermutu di wilauah hukum Kabupaten Sumbawa.
Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Samawa (LKBH UNSA) sekaligus sebagai dosen UNSA dan pengacara, Ajeng Widya Paramita, S.H., C.P.L mengungkapkan, visitasi ini dapat memberikan hasil pemeringkatan akreditasi yang baik.
Selain itu, proses visitasi dalam rangka akreditasi menjadi bagian penting untuk meningkatkan mutu pemberian bantuan hukum di wilayah Sumbawa.
“Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Samawa merupakan satu-satunya Lembaga Bantuan Hukum yang terdaftar dan terakreditasi di Sumbawa Besar,” tegasnya, juga mengatakan, tim visitasi dan akreditasi yang mendatangi LKBH UNSA melakukan pemeriksaan faktual dan survey langsung calon pemberi bantuan hukum.
Diungkapkan, kasus-kasus yang di tangani LKBH UNSA sejak SK Rektor tanggal 02 Juni 2018, sudah mencapai 7 kasus litigasi dan 3 kasus non litigasi. Antara lain kasus ITE, penganiayaan, pembunuhan, tindak pidana pemilu, hingga kasus perceraian.
Beberapa diantaranya sudah sampai dalam tahap putusan hakim dan beberapa kasus lainnya masih dalam tingkat penyelidikan di Kepolisian.
“Untuk itu LKBH UNSA sudah membuat nota kesepahaman bersama Polres Sumbawa terkait penanganan-penanganan kasus. Termasuk kasus perempuan dan anak-anak wajib ditangani oleh LKBH UNSA,” katanya. (NM2)
