KESEHATAN

Dewan Dorong Kesetaraan Pelayanan dan Perlakuan Kesehatan

119
Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB, H Bukhori Muslim (kiri) dan H Lalu Budi Suryata (kanan)

NUSRAMEDIA.COM — Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyoroti soal suntikan dana sebesar Rp 500 miliar untuk pengembangan RSUD Provinsi NTB. Ini bukan soal sumber pinjaman atau hal lainnya. Melainkan lebih pada keadilan pemerataan pembangunan dan anggaran.

Khususnya bagi rumah sakit (RS) di Pulau Sumbawa yang juga menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Anggota Komisi V DPRD NTB, H Lalu Budi Suryata menilai masih ada ketimpangan pelayanan, pengembangan bahkan support anggaran dari Pemprov.

Terutama bagi RS HL Manambai Abdulkadir (RSMA). Seharusnya, kata dia, Pemprov NTB jangan hanya memprioritaskan pengembangan RSUD NTB saja. Karena, kata Budi Suryata, masih ada rumah sakit lainnya yang menjadi tanggungjawab Pemprov NTB. Yaitu seperti RSMA dan RS Selong.

Dia mengaku banyak sekali keluhan masyarakat yang diterimanya. “Khusus rumah sakit di Sumbawa (RSMA) harus jadi perhatian,” kata pria yang kerap disapa LBS ini, Senin (8/11) di Mataram. Wakil rakyat di Udayana asal Dapil Sumbawa-KSB ini mengaku sangat menyayangkan hal tersebut. Sebab, masih ada kesan membeda-bedakan.

Menurut LBS, ketimpangan itu seperti halnya pelayanan kesehatan, sarana prasarana, termasuk ketersediaan dokter spesialis. Selama ini masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan cukup serius. Terutama warga di Pulau Sumbawa harus dirujuk ke RS di Pulau Lombok.

Sementara hal itu, masih kata LBS, dari sisi kesehatan, waktu dan biaya yang dimiliki pasien dan keluarga sangat terbatas. “Minimal fasilitasnya dilengkapi atau paling tidak mendekati sarpras seperti di RSUD NTB untuk RS di Pulau Sumbawa (RSMA),” katanya.

Maka dari itu, Sekretaris DPD PDI-P NTB itu menegaskan, alangkah baiknya anggaran Rp 500 miliar itu juga dapat dirasakan oleh RS di Sumbawa. Ini, kata LBS yang juga mantan Ketua DPRD Sumbawa itu, demi mendorong terjadinya pemerataan pembangunan kesehatan masyarakat di NTB.

Jika memang tidak ada anggaran untuk rumah sakit di Sumbawa, minimal dilakukan rolling atau pergantian dokter spesialis. “Agar dari sisi pelayanan juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Ingat RSMA ini adalah tanggungjawab Pemprov juga,” kata LBS. “Kita ini seharusnya ber-NTB, jadi pelayanan kesehatan juga harus merata dong. Ini catatan penting buat Dikes (Dinas Kesehatan NTB),” demikian ia menambahkan.

Sementara itu, Anggota Komisi V lainnya yaitu Bukhari Muslim menyampaikan beberapa hal penting lainnya. Seperti mendorong RSUP NTB agar dilakukan peningkatan type. “Jadi sebelum meningkatkan fasilitas ataupun sarpras, perlu juga difikirikan bagaimana agar typenya ditingkatkan,” celetuk politisi NasDem ini.

Adapun yang tak kalah pentingnya, sambung Bukhari agar pelayanan kesehatan juga dapat dirasakan, alangkah baiknya posyandu yang ada perlu dihidupkan kembali ditiap daerah oleh pemerintah. Ia juga tak menampik, bahwa Wakil Gubernur NTB juga sangat fokus menyuarakan posyandu berbasis keluarga.

Hanya saja hal itu dirasakannya masih belum cukup tanpa adanya support anggaran. Bahlan ia mendorong agar pemerintah dapat memberikan pelatihan/bimbingan kepada masyarakat terkait posyandu. “Bukan hanya anggaran saja, tapi perlu juga mereka-mereka itu diberikan semacam pelatihan/bimbingan,” pungkasnya. (red) 

Artikel sebelumyaEvent SBK dan MotoGP, Gubernur NTB : Kami Lebih dari Siap!
Artikel berikutnyaASN Tolak Vaksin Diberikan Sanksi