KESEHATAN

Sukseskan NTB Zero Waste, Pemprov Kunjungi TPST Bantargebang

159

NUSRAMEDIA.COM, BEKASI — Demi menyukseskan program NTB Zero Waste atau terwujudnya NTB bebas sampah, Pemerintah Provinsi terus melakukan berbagai upaya.

Nampak para rombongan Nusa Tenggara Barat saat berkunjung ke Pemprov DKI Jakarta pada Rabu (23/4).

Selain melalui bank sampah di setiap desa, program yang menjadi salah satu prioritas di kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah ini, Pemprov NTB belajar dari Pemprov DKI Jakarta.

Ini ditunjukkan dengan melakukan peninjauan secara langsung ke Unit Pengelola Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi Rabu (24/4).

Kunjungan Rombongan NTB ini di Ketuai langsung oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov NTB, Najamuddin Amy.

Dikatakan, dalam penanganan sampah, NTB memiliki produk unggulan yaitu program zero waste. Namun suksesnya program ini masih dirasa ragu oleh sebagian orang.

Untuk itu pihaknya mengunjungi TPST Bantargebang dengan harapan dapat mengambil cara penanganan sampah yang baik serta pengelolaannya agar menghasilkan nilai ekonomi.

“Betul apa yang dikatakan Pak Gubernur (NTB) dan Ibu Wagub, apabila sampai dikelola dengan baik bisa menjadi berkah, ramai kalau tidak bisa (dikelola) akan menjadi bencana dan sumber penyakit,” ujar Najamuddin.

Dipaparkannya, dari 10 Kabupaten/Kota di NTB sampah yang dihasilkan mencapai 3.388,76 ton per hari. Dari jumlah tersebut, hanya 631,92 ton yang sampai ke 10 tempat pembuangan akhir (TPA) per hari.

Sementara jumlah sampah yang tidak sampai ke TPA atau tidak terkelola dan beredar di sekitar masyarakat mencapai 2,695,63 ton atau 80 persen. Sedangkan sampah yang berhasil di daur ulang baru sebesar 51,21 ton per hari.

“Yang tidak sampai ke TPA menjadi sumber penyakit karena beredar di tengah kita (masyarakat),” kata pria yang akrab disapa Najam ini.

Baca Juga:  Malam Ini RSUD NTB Buka Layanan Vaksin Dosis Pertama dan Kedua

Belum maksimalnya pengelolaan sampah ini, terang Najamuddin, lantaran masih kurangnya SDM dan Sarpras pengangkut sampah dari TPS menuju TPA. Sementara untuk ketersediaan TPA di 10 Kabupaten/Kota dirasa masih cukup.

Menurutnya, NTB masih memiliki cukup waktu untuk berbenah dalam hal pengelolaan sampah. Pasalnya, jumlah sampah NTB belum sebanyak yang diterima Jakarta.

Meski hal tersebut juga relatif tidak sepadan mengingat NTB dan Jakarta merupakan dua wilayah yang berbeda, baik dari segi jumlah penduduk, geografis wilayah, hingga kekuatan anggaran.

Namun NTB dapat mengambil pelajaran dari Jakarta yang mampu mengelola sampah dalam jumlah besar dengan memanfaatkan teknologi.

“Ini momentum bagi NTB, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, belum terlambat untuk NTB karena sampah kita belum sebesar DKI (Jakarta),” tukasnya

Kepala Satuan Pelaksana Energi Terbarukan, Komposting, dan 3 R, serta Pemrosesan Akhir Sampah, Dinas Lingkungan Hidup, Pemprov DKI Jakarta, Rizky Febriyanto mengatakan TPST Bantargebang sudah ada sejak 1989, hasil investasi perusahaan swasta dengan nilai investasi sekira Rp 700 miliar untuk pengelolaan sampah secara keseluruhan.

Sempat gonta-ganti kepemilikan oleh swasta dan Pemprov DKI, hingga akhirnya, pada 2016 dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

Secara administratif, TPST Bantargebang berada di Kelurahan Ciketing Udik, Sumur Batu, dan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Meskipun terletak di Kota Bekasi, namun status tanah dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

Rizky menyampaikan TPST Bantargebang memiliki luas total mencapai 110,3 hektar. Dari luas total tersebut, 81,91 persen difungsikan aktif sebagai tempat pembuangan sampah yang terbagi menjadi lima zona lahan urug sanitar.

Sementara sisanya yang sebesar 19,09 persen digunakan untuk sarana lainnya, seperti akses masuk, jalan ke kantor, dan instalasi pengolahan lindi.

Baca Juga:  Malam Ini RSUD NTB Buka Layanan Vaksin Dosis Pertama dan Kedua

Rizky menambahkan, TPST Bantargebang melakukan berbagai program, mulai dari sistem pengolahan sampah, sistem penimbangan dampah daring, komposting, pembangkit listrik tenaga sampah atau power house, instalasi pengolahan air sampah, pencucian kendaraan angkutan sampah, hingga penghijauan.

“Sampah yang diproduksi warga Jakarta yang dibawa ke TPST Bantargebang saat ini sekitar 7 ribu sampai 8 ribu ton sampah per hari,” ujar Rizky.

Dalam pengelolaan sampah, kata Rizky, TPST Bantargebang membatasi ketinggian landfillatau timbunan sampah, tidak lebih dari 40 meter guna mengantisipasi terjadinya longsor.

Pemprov DKI Jakarta memperkirakan kandungan sampah di Bantargebang sebanyak 39 juta ton dengan gunungan tertinggi mencapai 40 meter. Kapasitas TPST Bantargebang sendiri diperkirakan memuat sebesar 49 juta ton. Dengan sisa 10 juta ton, TPST Bantargebang diprediksi akan mengalami titik puncak pada 2021.

“Daya tampung Bantargebang akan maksimal pada 2021, tiga tahun lagi tidak mampu tampung lagi sampah warga Jakarta,” lanjut Rizky.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov DKI sudah memiliki rencana membangun fasilitas pengolahan sampah di dalam kota atau Intermediate Treatment Facility (ITF) di sejumlah wilayah di Jakarta, salah satunya di Sunter, Jakarta Utara.

Rizky menyampaikan fasilitas mengolah sampah dengan mengubahnya menjadi listrik ini ditargetkan rampung pada 2021. Nantinya, ITF di Sunter diprediksi akan mampu mengolah sampah 2.200 ton per hari.

“Dengan adanya fasilitas pengolahan sampah di dalam kota, diharapkan sampah yang dikirim ke Bantargebang tidak lagi 7 ribu sampai 8 ribu ton per hari,” kata Rizky.

Rizky menambahkan, TPST Bantargebang juga memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang merupakan proyek percontohan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Rizky menyampaikan sementara mengolah sampah seperti PLTSa yang mengubah sampah menjadi sumber listrik memang baru mampu mengolah 100 ton per hari.

Baca Juga:  Malam Ini RSUD NTB Buka Layanan Vaksin Dosis Pertama dan Kedua

“Ini jadi model bagi provinsi lain untuk membangun, diinisiasi BPPT. Listrik kita pakai sendiri karena bukan untuk konsumsi,” ungkap Rizky.

Alokasi anggaran menjadi krusial dalam isu pengelolaan sampah suatu daerah. Namun sayangnya, Rizky menilai, pengelolaan sampah belum menjadi skala prioritas secara umum di Indonesia.

“Anggaran (pengelolaan sampah) menjadi bukan prioritas seperti dianaktirikan, yang diutamakan selalu infrastruktur dalam kota, padahal cantiknya pusat kota, belum tentu rapi di hilir,” lanjut Rizky.

Rizky tidak menampik biaya tinggi yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah. Rizky mengatakan Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dana sebesar Rp 400 miliar per tahun kepada pihak swasta yang kala itu masih mengelola TPST Bantargebang.

Namun setelah diambil alih Pemprov DKI Jakarta, alokasi anggaran mampu ditekan hingga sebesar Rp 300 miliar yang dikucurkan kepada UPT TPST Bantargebang.

Kata Rizky, alokasi anggaran selalu meningkat setiap tahunnya mengingat kebutuhan sarana pendukung seperti alat berat.

Sementara Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, lanjut Rizky, mendapatkan alokasi anggaran sekira Rp 3 triliun dari APBD untuk mengelola lingkungan di Jakarta.

“Kami kerap mengadu ke Kementerian PU dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan soal kesulitan anggaran karena sering ditolak lantaran dinilai high cost” ucap Rizky.

Menurutnya, pengelolaan sampah akan terus menjadi masalah kalau sistemnya masih andfill dengan memindahkan sampah dari TPS ke TPA. Kondisi tersebut hanya akan membuat lebih banyak gunungan sampah yang berpotensi longsor dan kebakaran. (NM)

Artikel sebelumyaPertandingkan Enam Cabor, Hari Ini O2SN SD Dimulai
Artikel berikutnyaSelamat! NTB Raih Penghargaan Daerah Berkinerja Terbaik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here