NASIONAL

Johan Dorong Bulog Tingkatkan Kemampuan Serap Gabah Petani di Pulau Sumbawa

116
Anggota Komisi IV DPR RI, H. Johan Rosihan, ST

JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan menyoroti rendahnya realisasi pengadaan gabah oleh Bulog. Ini lantaran persentase serapan selalu menurun setiap tahun.

Menurutnya sejak 2017 hingga sekarang, kurva penyerapan Bulog menunjukkan trend penurunan. Padahal, kata Johan, mestinya Bulog mampu mengoptimalkan penyerapan.

Terutama pada bulan Maret sampai Juni yang selama ini persentase serapannya hanya berkisar 50-65 persen terhadap total serapan pertahun.

Hal ini diungkapkan politisi PKS itu saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua Bulog dan jajarannya dalam rangka evaluasi dan monitoring kinerja Bulog, Senin (30/8) di Gedung Parlemen Senayan.

Wakil rakyat di Senayan asal Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa) ini mendorong Bulog sebagai operator pangan bisa meningkatkan kemampuannya untuk menyerap gabah petani.

Karena menurut dia, rendahnya kemampuan Bulog akan menyebabkan harga gabah di tingkat petani menjadi rendah, bahkan jauh dibawah HPP.

Mantan anggota DPRD NTB tiga periode itu juga mengungkapkan, harga jual gabah di tingkat petani di Pulau Sumbawa ada dikisaran Rp 3.600 sampai Rp 3.800 per/kg.

“Saya minta Bulog segera bertindak agar harga gabah di tingkat petani khususnya petani di Pulau Sumbawa dapat menguntungkan petani demi meningkatkan kesejahteraan mereka,” tegas Johan.

Dikatakannya, dengan adanya Perpres tentang Badan Pangan Nasional, maka posisi Bulog harus dilakukan pemisahan yang jelas antara regulator dan operator pangan.

“Saat ini Bulog berada langsung di bawah Badan Pangan Nasional dan sepenuhnya dalam kendali badan tersebut. Maka sebagai operator pangan tidak boleh berperan sebagai BUMN,” tegas Johan.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan HET beras. “Saya usulkan perlu dibuat regulasi khusus agar HET tidak hanya melindungi konsumen yang dilapangan seringkali dimanfaatkan pengusaha besar untuk mendapat untung besar,” pintanya.

“Namun ke depan harus dibuat agar harga di tingkat petani menjadi lebih bagus dan jangan stagnan,” tambah pria yang kerap disapa JR ini.

Dia berharap kebijakan keberpihakan harga di tingkat petani harus diprioritaskan demi meningkatkan kesejahteraan petani.

“Saya usulkan salah satu strategi yang mesti dilakukan pemerintah adalah kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi) diganti dengan pola harga dasar, dengan membuat harga dasar pembelian di tingkat petani,” usulnya.

“Sehingga ada standar harga yang menguntungkan petani,” imbuh Johan sembari mengingatkan bahwa ongkos produksi yang harus dikeluarkan petani sangat besar, sehingga harga di tingkat petani harus memberi keuntungan bagi petani di Pulau Sumbawa.

Lebih jauh, Johan mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan fasilitas pengolah padi modern atau modern rice milling plant (modern RMP) tidak boleh mematikan usaha penggilingan padi rakyat.

“Saat ini 94 persen penggilingan merupakan penggilingan padi kecil, sehingga usaha rakyat ini harus dibina oleh pemerintah supaya lebih berkembang dan menghasilkan kualitas yang lebih baik,” tegasnya.

“Saya berharap Bulog meningkatkan kemampuannya dalam menyerap gabah petani,” demikian Johan Rosihan menambahkan. (red) 

Artikel sebelumyaJaring Talenta Muda, PSTI Akan Gelar Lomba Sepak Takraw Antar Pelajar se-NTB
Artikel berikutnyaKELUARGA BESAR DPRD NTB : DIRGAHAYU KOTA MATARAM KE-28